Senin, 31 Oktober 2011

Masyarakat Soroti Proyek Pengaspalan Jalan Tidak Miliki Plank Proyek

:Sidikalan,SIRA :
Masyarakat Desa Rante Besi Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, menyoroti pekerjaan proyek pengaspalan Jalan Rante Besi – Tapin Kuda Gunung Sitember yang tidak memiliki Plank proyek.
Sorotan itu disampaikan warga Rante Besi melalui salah seorang tokoh masyarakat, Kongres Sembiring (61), kepada 3 orang anggota DPRD Dairi asal Dapil IV, Martua Anahampun, Natademo Bangun dan Rasiden Manik yang melakukan Reses di Desa Rante Besi, saat acara Tanya jawab anggota DPRD Dairi dengan masyarakat Desa Rante Besi,  (30/10).
“Melihat pekerjaan proyek pengaspalan jalan Rante Besi – Tapin Kuda yang kami nilai asal jadi, kami masyarakat Rante Besi merasa bingung dan heran sebab, sejak pekerjaan itu dimulai hingga pekerjaannya sudah hampir rampung, kami tidak ada melihat ada Plank proyek, sehingga kita tidak mengetahui berapa dana, siapa pelaksana dan kapn selesai kegiatan itu, bagaimana kita masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proyek yang ka`mi duga proyek siluman itu”, Tanya Kongres.
Selain itu, pada acara Tanya jawab yang berlangsung di Los Arih Ersada Rante Besi yang juga dihadiri Kades Rante Besi, Jusmin Ginting itu, warga juga menyampaikan rasa kecewanya terhadap Bupati Dairi, KRA Johnny Sitohang terkait dengan adanya pinjaman lunak tanpa agunan dari Bank Sumut yang diimin-imingkan Bupati pada saat kegiatan Kunker namun hinga saat ini, tidak satupun dari kelompok tani yang ada di Desa itu yang sudah menerima padahal, seluruh persyaratan sudah dipenuhi.
Untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan warga terkait dengan proyek jalan yang tidak memiliki plank proyek itu, anggota DPRD Dairi melalui Martua Anahampun mengajak masyarakat untuk menutup pekerjaan itu sebab menurutnya, seluruh pekerjaan proyek harus transparan untuk diketahui masyarakat.
“Apabila ada ditemui pekerjaan proyek tanpa plank proyek, silahkan masyarakat menutup pekerjaan itu sebab, pekerjaan proyek terutama proyek infrastruktur seperti pekerjaan jalan, apapun pembangunan di Desa kita ini, masyarakat berhak untuk mengetahuinya yakni, untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan itu karena, apabila pekerjan itu asal jadi, yang dirugikan adalah masyarakat”, tegas Martua yang didukung dua orang rekannya, Rasiden dan Natademo.
Sebelumnya, Martua Anahampun kepada dua ratusan orang warga Rante Besi itu memaparkan, maksud kunjungan anggota dewan itu ke desa Rante Besi yakni untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat, untuk dapat diperjuangkan pada paripurna DPRD Dairi. BIN
Keterangan Foto 1. : Proyek tanpa Plank: Proyek pengaspalan jalan Rante Besi - Tapin Kuda kecamatan Gunung Sitember tanpa Plank proyek yang dinilai warga asal jadi, Minggu (30/10), Foto dok. SIRA Robinson Simbolon.
Keterangan Foto 2 : Resas DPRD Dairi : Angota DPRD Dairi, Martua Anahampun sedang melakukan dialog dengan sejumlah masyarakat Desa Rante Besi yang berlangsung di Los Sada Arih Rante Besi, Minggu (30/10).

Sabtu, 29 Oktober 2011

Kawasan Hutan Register Kabupaten Dairi Semakin Kritis

Kadishut Dairi : “Dana Pengawasan Dan Perlindungan Hutan Dairi Nol”
Sidikalang,SIRA :
Pada saat Pemerintah RI dan bahkan Dunia sedang menggalakkan Program Pelestarian hutan yakni, untuk mencegah pemanasan Global, namun tidak demikian dengan Pemerintah Kabupaten Dairi yang saat ini dibawah kepemimpinan Bupati Dairi, KRA Johnny Sitohang yang dinilai sejumlah pihak kurang memberikan perhatian terhadap pelestarian Hutan Dairi.

Pasalnya, saat ini kawasan hutan register yang ada di kawasan Kabupaten Dairi sudah semakin kritis akibat dirambah oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan penebangan liar namun hingga sasat ini, belum ada upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk melakukan perlindungan terhadap hutan Dairi yang juga salah satu bagian dari paru-paru Dunia itu.
Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Investigasi Penyelamatan Asset Negara (LSM – BBH Lipan RI) Kabupaten Dairi, Kamiluddin Maha. BBA kepada SIRA usai melakukan investigasi ke sejumlah hutan register yang ada di wilayah Dairi yakni untuk menindaklanjuti laporan dari sejumlah masyarakat Dairi yang tinggal berdekatan dengan kawasan Hutan yang sering mendengar suara mesin potong jenis Sen saw di kawasan hutan itu, Rabu (27/10).
Saat dihubungi SIRA di ruang kerjanya, di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Dairi, Kadis Kehutanan Dairi, Agus Bukka mengakui, dana pengamanan dan perlindungan hutan di instansi yang dipimpinnya itu tidak ada ditampung atau Nol, sehingga pihaknya tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap hutan Dairi itu, Rabu (27/10).
“Untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan hutan register yang ada di wilayah Dairi ini, kita tidak dapat berbuat banyak, karena memang khususnya pada tahun anggaran 2011, kita tidak memliki dana untuk itu, yang jelas dana untuk pengawasan dan perlindungan hutan tahun 2011 Nol, namun kita tetap berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap kerusakan hutan Dairi walaupun tidak optimal, kita mentok didana” ujar Agus.
Agus juga mengakui, sesuai dengan PP.38/2007 tentang ikut sertanya Pemerintah daerah dalam pengurusan hutan, dengan tupoksi Dinas kehutanan daerah adalah, melakukan pengamanan hutan dan Reboisasi namun, karena keterbatasan Dana, pihaknya tidak dapat berbuat banyak oleh sebab itu, Agus mengajak seluruh stock holder yang ada di Dairi untuk bergandengan tangan secara bersama-sama untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan hutan register itu karena menurutnya, pengamanan hutan merupakan tanggungjawab seluruh elemen masyarakat. BIN
Keteranagan Foto : Salahsatu kawasan Hutan yang semakin kritis akibat perambahan liar yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Foto Kawasan Hutan Sicike-cike Kecamatan Parbuluan Dairi. (Foto dok,SIRA Robinson Simbolon.)

Kamis, 27 Oktober 2011

Kondisi Jalan Di Kota SIdikalang Memprihatinkan Pemkab Dairi Terkesan Tutup Mata Dan Tidak Peduli

Sidikalang ,SIRA :
Kondisi jalan di kota Sidikalang yang merupakan wajah dari Kabupaten Dairi, saat ini sangat memprihatinkan karena, kondisi aspalnya kupak kapik dan berlobang hingga terkesan jorok, dan hingga saat ini belum ada upaya dari pemerintah Kabupaten Dairi untuk membenahinya.

Salah satu jalan kota yang kondisinya cukup parah adalah Jalan Dairi yang tidak jauh dari Pusat Pasar Sidikalang, aspal jalan kupak kapik dan bahkan disejumlah tempat sudah berlobang hingga terkesan sangat jorok karena memang dibagian jalan yang berlobang dipenuhi sampah sayuran dan buah-buahan yang busuk atau tidak laku dijual oleh para pedagang terutama pada hari pekan Rabu dan Sabtu.
Selain jalan Dairi, jalan kota yang kondisinya hampir sama parahnya adalah, jalan Kemiri, jalan Gereja, FL. Tobing, Sudirman, jalan Pakpak, Trikora, Klasen, Sekolah dan bahkan jalan Mesjid Agung Sidikalang persis di samping Kantor Bupati Dairi, yang sehari- hari dilalui para pejabat Kabupaten Dairi.
Menurut informasi dari sejumlah masyarakat kota Sidikalang, keadaan ini sudah lama berlangsung, dan bahkan sebagian besar masyarakat menilai, Pemerintah Kabupaten Dairi terkesan tutup mata dan tidak peduli dengan kondisi jalan kota Sidikalang yang saat ini cukup parah.
“Melihat kondisi jalan kota Sidikalang yang saat ini cukup parah dan belum ada upaya dari Pemerintah untuk membenahinya, dalam hal ini saya menilai Pemkab Dairi terkesan tutup mata dan tidak peduli dengan kondisi ini, menurut saya, ini bisa terjadi karena ketidak profesinalan Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pengawasan saat pelaksanaan proyek pembangunan jalan ini, hingga mutu jalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan”ungkap ketua LSM-BBH Lembaga Investigasi Penyelamatan Asset Negara (LIPAN-RI) Kabupaten Dairi, Kamiluddin Maha kepada Batak Pos di Jalan Dairi Sidikalang, Sabtu (15/10).
Di tempat terpisah, depan Kantor Bupati Sidikalang, mantan anggota DPRD Dairi yang peduli dengan pembangunan Dairi, Pasiona Sihombing kepada Batak Pos juga menyoroti kerusakan jalan dan tidak berfungsinya sejumlah lampu jalan di kota Sidikalang yang menurutnya menjadi wajah dari kota Sidikalang itu.
“Terkait dengan kondisi jalan dan sejumlah lampu jalan yang saat ini banyak yang tidak berfungsi, saya menilai Pemkab Dairi sepertinya tidak peduli dengan kondisi ini, sebab setiap tahunnya dana perawatan jalan ada ditampung di APBD, termasuk pemeliharaan lampu jalan yang setiap bulannya ditagih dari pelanggan, dikemanakan dana itu, kalau kondisi jalan kita seperti ini, kapan kita dapat meraih Adipura ?” tanya Pasiona kesal.
Dikatakannya, kalau Pemerintah Kabupaten Dairi sesuai dengan Mottonya, Bekerja Untuk Rakyat, seharusnya pemerintah juga memikirkan kondisi jalan yang juga merupakan fasilitas umum yang digunakan seluruh masyarakat Dairi, “bekerja untuk rakyat itu, bukan hanya melakukan kunjungan kerja ke desa-desa, tetapi juga harus memikirkan kondisi jalan kota Sidikalang yang saat ini sangat memprihatinkan, yang dapat menghalangi masuknya investor ke Kabupaten Dairi”kata Pasiona.(robs)

Tidak Sesuai Spesifikasi Barang

PPK Distan Dairi Kembalikan 15 Ton Pupuk Kandang
Sidikalang ,SIRA :
Karena tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diserahkan pihak rekanan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian (Distan) Dairi, Theresia Panggabean kembalikan atau dengan tegas menolak menerima 15 ton pupuk kandang yang diserahkan pihak rekanan pemenang pekerjaan proyek pengadaan 138 ton pupuk kandang yang akan diserahkan kepada sejumlah kelompok tani Kabupaten Dairi, Selasa (18/10).

Penolakan itu dilakukan ketika PPK dan pihak rekanan UD. Nasional hendak melakukan serah terima barang yakni satu Truk (15 ton) pupuk kandang asal Medan, di depan Kantor Distan Dairi, jalan Pahlawan Sidikalang.
Terkait dengan penolakan 15 ton pupuk kandang yang diserahkan pihak rekanan itu, PPK pada proyek pengadaan pupuk kandang itu, Theresia Panggabean yang juga Kabid Tanaman Pangan Distan Dairi, mengatakan, pihaknya menolak menerima karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak kerja yakni, kandungan kompos dari pupuk kandang hampir tidak ada, bahkan sudah menyerupai tanah sehingga tidak layak untuk disalurkan kepada kelompok tani.
“Kita menolak menerima pupuk kandang itu karena, setelah kita melakukan penelitian terhadap pupuk kandang yang diserahkan pihak rekanan, diketahui tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebab, kandungan kompos pada pupuk kandang itu sangat berkurang dan hampir sudah tidak ada” tegas Taheresia yang mendapat pujian dari sejumlah wartawan yang turut menyaksikan penolakan itu. (robs)

Pengaspalan Jalan Perumnas Simbara Permai Dinilai Asal Jadi

Sidikalang ,SIRA :
Masyarakat Perumnas Simbara Permai Sidikalang sangat menyayangkan pekerjaan pengaspalan jalan yang dilaksanakan rekanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Dairi yang dinilai asal jadi.
Pasalnya, saat pekerjaan pengaspalan (Lapen) selesai dikerjakan, permukaan jalan terlihat rata namun setelah hujan turun dan pasir yang menutup jalan terbawa air hujan, sejumlah batu kerikil mulai muncul dan tidak mengikat dengan aspal sehingga kekuatannya sangat disangsikan.

“Ini baru kemarin selesai diaspal dan kita lihat hasilnya cukup bagus, tapi pagi ini saya bingung, setelah pasir penutup aspal terbawa air hujan yah seperti inilah” ungkap salah seorang supir angkot trayek 34 jurusan Kota-Perumnas seraya menghunjuk sejumlah batu kerikil yang tidak menyatu dengan aspal jalan yang baru selesai dikerjakan itu.
Hal senada juga disampaikan salah seorang warga Perumnas lainya, Simbolon yang sejak awal pekerjaan selalu memperhatikan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan menuju Perumnas yang dihuni sekitar 600 kepala keluarga itu. “melihat kondisi atau mutu pengaspalan jalan seperti ini, saya tidak yakin aspalnya akan dapat bertahan 2 atau 3 bulan, masak baru kemarin selesai diaspal, sekarang sudah hancur”,ungkap Simbolon kepada Batak Pos, disalahsatu lokasi jalan Perumnas yang baru selesai dikerjakan itu, Kamis (20/10).
Saat dihubungi Batak Pos melalui ponselnya, Kabid Pengelolaan Lingkungan dan Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dairi, K. Sitorus tidak berhasil karena berulang kali dihubungi pejabat yang menangani pemeliharaan jalan kota Sidikalang itu tidak bersedia mengangkat ponselnya.
Menjawab pertanyaan Batak Pos, Sekertaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, Edy Banurea di ruang kerjanya berjanji, akan menghubungi tim pengawas pekerjaan pemeliharaan jalan itu untuk kembali memperbaiki aspal yang rusak, “karena pekejaan masih berlangsung, kita akan perintahkan pihak rekanan untuk kembali memperbaikinya, sebab kita juga tidak mau menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan”tegas Edy. (robs)

Akibat Dana Yang Minim

Banyak Lampu Jalan Di Kota Sidikalang Tidak Berfungsi
Sidikalang ,SIRA :
Akibat dana yang minim, sejumlah lampu jalan di Kabupaten Dairi terutama di sepanjang jalan kota Sidikalang semakin banyak yang tidak berfungsi.
Alasan itu disampaikan Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Dairi melalui Kabid Pengelolaan Lingkungan dan Perumahan, K. Sitorus menjawab pertanyaan Batak Pos terkait dengan banyaknya lampu jalan yang tidak berfungsi pada hal, pada setiap bulannya masyarakat selalu dipungut pajak penerangan jalan melalui tagihan pembayaran tagihan rekening listrik.

“Setiap tahunnya, pemeliharaan seluruh lampu jalan yang ada di Kabupaten Dairi, kita hanya dapat melakukan perawatan sebanyak 120 unit lampu jalan dengan anggaran dana 70 juta rupiah sehingga, dengan anggaran sebesar itu, kita tidak mungkin mampu untuk melakukan perawatan keseluruhan lampu jalan itu, yang jelas banyaknya lampu jalan yang tidak berfungsi itu adalah akibat minimnya dana perawatan “ ungkap Sitorus enteng.
Menurut pengakuan dari sejumlah warga Sidikalang yang dihubungi SIRA, Kondisi itu sudah lama berlangsung dan bahkan disejumlah titik ada yang sudah 7 sampai 9 tahun tidak berfungsi seperti halnya, lampu jalan yang ada di sekitar Jalan Sentosa Sidikalang yakni jalan masuk Perumnas Simbara Permai, ada sekitar 5 titik lampu jalan tidak berfungsi dan bahkan keadaan ini sudah berlangsung cukup lama dan hingga saat ini, belum ada upaya dari pemerintah untuk memperbaikinya.
“Dulu, walaupun masih gelap, apabila kita hendak belanja ke pusat pasar Sidikalang, kita tidak perlu merasa takut karena sepanjang jalan Sentosa hingga masuk ke Perumnas Simbara Permai ini, sejumlah lampu jalan masih berfungsi dengan baik, namun saat ini kondisinya sudah beda, bukan hanya tidak menyala, bangkai lampunyapun sudah tidak kelihatan lagi” kata salah seorang warga Perumnas yang setiap pagi selalu belanja sayur mayur ke Pusat Pasat Sidikalang. (robs)

Akibat Truk Kelebihan Tonase Kondisi Jalan Sidikalang Buntu Raja Rusak Parah

Sidikalang,SIRA :
Diduga akibat Truk yang kelebihan Tonase, Sedikitnya 10 kilometer jalan Kabupaten dari Sidikalang menuju Buntu Raja Kecamatan Siempat Nempu Kabupaten Dairi, mengalami kerusakan yang cukup parah.
Pasalnya, setiap hari puluhan Dump Truk bermuatan galian C asal Dolok Siraut yang over tonase (tidak sesuai dengan kelas jalan), melintasi jalan ini padahal, di pintu masuk ke daerah ini yakni pada persimpangan jalan Persada itu, jelas terpampang rambu jalan yang menyatakan kelas jalan adalah golongan III C, yakni berat yang diijinkan maximal 8 ton, sementara Truk pengangkut Galian C tujuan Tanah Karo dan Medan yang setiap harinya melintasi jalan ini, tidak sedikit yang bermuatan diatas 20 ton.

Hal itu disampaikan sejumlah supir angkutan penumpang umum jurusan Sidikalang-Bunturaja yang merasa dirugikan atas kerusakan jalan itu, Sabtu (22/10) di salahsatu SPBU yang ada di Hutaimbaru, “kami menduga, biang kerusakan jalan ini adalah Truk pengangkut Batu Dolomid itu, masa beban jalan hanya 8 ton tetapi Truk yang melintas ada yang muatannya mencapai 20 ton, bagaimana jalannya mau tahan” ungkap sejumlah supir Angkot yang mengaku sejak kerusakan jalan itu, biaya perawatan kenderaanya bertambah terutama pada bagian kolong kenderaanya,
Kepada SIRA, mereka mengaku, hal itu sudah lama berlangsung dan sepertinya pihak Pemerintah Dairi terkesan tutup mata karena hingga saat ini, belum ada upaya yang dilakukan Pemkab Dairi untuk melakukan penertiban terhadap Truk pengangkut Galian C yang over Tonase itu.
Ketika SIRA mencoba menghubungi Dishub Dairi melalui selulernya, Minggu (23/10) tidak berhasil karena tidak aktif. (robs)

Wabup Dairi Buka Rapat Koordinasi Program Adipura

Pasiona Sihombing : “Kalau Dengan Gaya Kepemimpinan KRA Johnny Sitohang, Kota Sidikang Sulit Raih Adipura”
Sidikalang ,SIRA :
Bertempat di gedung eks Bawasda Pekab Dairi, Wakil Bupati Dairi, Irwansyah Pasi, SH membuka resmi rapat koordinasi program Adipura yang dihadiri sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kepala sekolah yang ada di Kecamatan Sidiklang, Senin (24/10).

Selain untuk melakukan evaluasi program Adipura kota Sidikalang, rapat koordinasi yang diselenggarakan kantor Lingkungan Hidup (KLH) Dairi itu bertujuan, untuk menyamakan persepsi bagaimana agar seluruh steak holder yang ada di Dairi untuk bersama-sama melakukan apa yang dapat dilakukan dalam pengelolaan lingkungan yakni untuk mewujudkan kota Sidikalang tahun 2013 dapat meraih Adipura.
Demikian disampaikan Irwansyah Pasi pada pembukaan Rapat koordinasi yang juga dihadiri Kepala Badan Lingkungan Hidup Provsu yang diwakili, Indra Utama, Sekda Dairi, Arsenius Marbun dan Kepala Kantor lingkungan Hidup Kabupaten Dairi , January Simarmata.
Pada kesempatan itu, Irwansyah Pasi mengingatkan agar, seluruh Pimpinan SKPD untuk tidak Egois karena menurutnya, untuk dapat meraih piala Adipura, bukan hanya tanggungjawab Kantor Lingkungan Hidup saja, akan tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab bersama Pemkab dan masyarakat Dairi. Kata Wabup.
Dari hasil ekspos yang disampaikan salah seorang staf KLH Dairi, Lilis diketahui, nilai penataan lingkungan kabupaten Dairi untuk tahun 2010-2011, hanya mencapai nilai 55, 47, sementara untuk dapat meraih Adipura Dairi paling sedikit harus mendapat nilai 74. papar Lilis.
Dikatakannya, setelah melakukan ekspos lingkungan didapati sejumlah hambatan yakni, kurangnya koordinasi dengan SKPD dan LSM terkait, rendahnya peran serta masyarakat terhadap lingkungan hidup, banyaknya sekolah belum menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik dan adanya pendapat yang mengatakan Program Adipura itu mahal dan merupakan program yang mustahil.
Terkait dengan program Adipura kota Sdidikalang itu, ditempat terpisah, salah seorang pemerhati pembangunan kabupaten Dairi yang juga mantan anggota DPRD Dairi, Pasiona Sihombing kepada Batak Pos mengatakan, ketidak yakinnanya kota Sidikalang untuk dapat meraih Adipura kalau dengan gaya kepemimpinan Bupati Dairi, Johnny Sitohang.
”Kalau dengan gaya kepemimpinan Bupati Dairi saat ini, yang melakukan pesiar ke Jerusalem bersama sejumlah pimpinan yang menduduki jabatan strategis di Dairi, yakni saat paripurna penetapan P. APBD Dairi sedang berlangsung, mungkin berat Kota Sidikalang untuk dapat meraih Adipura”kata Pasiona.(robs)
Keterangan Foto : Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi,SH(dok.SIRA)

Dana Pemeliharaan Kenderaan Dinas Sekretariat Pemkab Dairi Tahun 2010 Dipertanyakan

Sidikalang,SIRA :
Dana pemeliharaan 24 unit kenderaan Dinas sekrertariat Pemkab Dairi pada tahun anggara tahun 2010 yang yang ditampung pada APBD Dairi, setelah ada perubahan, capai angka yang cukup signifikan yakni, Rp.1.104.500.000, sementara untuk tahun anggarang 2011 sebelum ada perubahan berkisar Rp.810.424.000.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset (Dippeka) Kabupaten Dairi melalui Kabid Anggaran, AP. Ujung untuk menjawab Batak Pos terkait dengan sorotan dan pertanyaan dari sejumlah kalangan masyarakat Dairi tentang besarnya anggaran dana pemeliharaan kenderaan Dinas yang ada di sekretariat Pemkab Dairi yang dinilai, tidak sesuai dengan Motto Pemkab Dairi, “Bekerja Untuk Rakyat” , dan bahkan sejumlah kalangan membandingkan besarnya dana pemeliharaan kenderaan Dinas itu dengan pembeliaan sejumlah mobil angkot bekas yang dapat memenuhi kebutuhan puluhan rakyat Dairi yang berprofesi Supir.
AP. Ujung menjelaskan, dana pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas sekretariat Pemkab Dairi, digunakan untuk belanja jasa service, Rp.94.800.000, belanja penggantian suku cadang, Rp.348.200.000, belanja BBM/pelumas, Rp.640 juta dan belanja STNK, 21 juta rupiah, sementara pengguna anggaran adalah, Bagian Umum sekretariat daerah Pemkab Dairi, jelas Ujung seraya menunjukan buku APBD Dairi tahun 2010 dan 2011 di ruang kerjanya, Selasa (25/10).
Sebelumnya, Kabag Umum Pemkab Dairi, JM. Manullang kepada sejumlah wartawan mengaku tidak mengetahui berapa besarnya anggara pemeliharaan kenderaan Dinas di sekertariat Pemkab Dairi untuk tahun Anggara 2010, dengan alasan dirinya baru menduduki jabatan itu pada oktober 2010, sehingga tidak mengetahui pasti tentang angka anggaran pemeliharaan itu.
“Kalau soal angka anggaran pemeliharaan kenderaan Dinas di sekertariat Pemkab Dairi, untuk tahun 2010, saya tidak ingat berapa, sebab saya menduduki jabatan kabag umum, baru bulan oktober 2010, silahkan saja ditanya ke Asset” kata Manullang.
Dijelaskannya, untuk tahun anggaran 2011, dana pemeliharaan kenderaan dinas sekretariat yang berjumlah 24 unit itu, sekitar 400 juta, dan dana itu sudah termasuk biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) kenderaan yang digunakan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Dairi jelasnya, namun penjelasan itu sepertinya sudah bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Kabid Anggaran Dippeka Dairi, AP. Ujung yakni, sekitar 800 juta lebih, sebelum adanya Perubahan APBD Dairi TA.2011. (robs)

Minggu, 16 Oktober 2011

Kondisi Jalan Di Kota SIdikalang Memprihatinkan

Pemkab Dairi Terkesan Tutup Mata Dan Tidak Peduli
Sidikalang,SIRA :
Kondisi jalan di kota sidikalang yang merupakan wajah dari Kabupaten Dairi, saat ini sangat memprihatinkan karena, kondisi aspalnya kupak kapik dan berlobang hingga terkesan jorok, dan hingga saat ini belum ada upaya dari pemerintah Kabupaten Dairi untuk membenahinya.

Salah satu jalan kota yang kondisinya cukup parah adalah Jalan Dairi yang tidak jauh dari Pusat Pasar Sidikalang, aspal jalan kupak kapik dan bahkan disejumlah tempat sudah berlobang hingga terkesan sangat jorok karena memang dibagian jalan yang berlobang dipenuhi sampah sayuran dan buah-buahan yang busuk atau tidak laku dijual oleh para pedagang terutama pada hari pekan Rabu dan Sabtu.
Selain jalan Dairi, jalan kota yang kondisinya hampir sama parahnya adalah, jalan Kemiri, jalan Gereja, FL. Tobing, Sudirman, jalan Pakpak, Trikora, Klasen, Sekolah dan bahkan jalan Mesjid Agung Sidikalang persis di samping Kantor Bupati Dairi, yang sehari- hari dilalui para pejabat Kabupaten Dairi.
Menurut informasi dari sejumlah masyarakat kota Sidikalang, keadaan ini sudah lama berlangsung, dan bahkan sebagian besar masyarakat menilai, Pemerintah Kabupaten Dairi terkesan tutup mata dan tidak peduli dengan kondisi jalan kota Sidikalang yang saat ini cukup parah.
“Melihat kondisi jalan kota Sidikalang yang saat ini cukup parah dan belum ada upaya dari Pemerintah untuk membenahinya, dalam hal ini saya menilai Pemkab Dairi terkesan tutup mata dan tidak peduli dengan kondisi ini, menurut saya, ini bisa terjadi karena ketidak profesinalan Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pengawasan saat pelaksanaan proyek pembangunan jalan ini, hingga mutu jalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan”ungkap ketua LSM-BBH Lembaga Investigasi Penyelamatan Asset Negara (LIPAN-RI) Kabupaten Dairi, Kamiluddin Maha kepada Batak Pos di Jalan Dairi Sidikalang, Sabtu (15/10).
Di tempat terpisah, depan Kantor Bupati Sidikalang, mantan anggota DPRD Dairi yang peduli dengan pembangunan Dairi, Pasiona Sihombing kepada Batak Pos juga menyoroti kerusakan jalan dan tidak berfungsinya sejumlah lampu jalan di kota Sidikalang yang menurutnya menjadi wajah dari kota Sidikalang itu.
“Terkait dengan kondisi jalan dan sejumlah lampu jalan yang saat ini banyak yang tidak berfungsi, saya menilai Pemkab Dairi sepertinya tidak peduli dengan kondisi ini, sebab setiap tahunnya dana perawatan jalan ada ditampung di APBD, termasuk pemeliharaan lampu jalan yang setiap bulannya ditagih dari pelanggan, dikemanakan dana itu, kalau kondisi jalan kita seperti ini, kapan kita dapat meraih Adipura ?” tanya Pasiona kesal.
Dikatakannya, kalau Pemerintah Kabupaten Dairi sesuai dengan Mottonya, Bekerja Untuk Rakyat, seharusnya pemerintah juga memikirkan kondisi jalan yang juga merupakan fasilitas umum yang digunakan seluruh masyarakat Dairi, “bekerja untuk rakyat itu, bukan hanya melakukan kunjungan kerja ke desa-desa, tetapi juga harus memikirkan kondisi jalan kota Sidikalang yang saat ini sangat memprihatinkan, yang dapat menghalangi masuknya investor ke Kabupaten Dairi”kata Pasiona.(robs)
Keterangan Foto : Jalan rusak : Kondisi jalan Dairi Sidikalang yang tidak jauh dari Pusat Pasar Sidikalang kupak kapik dan terkesan jorok, Sabtu (15/10). Foto dok Robinson Simbolon.

Terkait Pungutan Di Sekolah,

Orang Tua Siswa SD Negeri 030385 Antuang Mengeluh
Sidikalang ,SIRA :
Terkait dengan adanya dugaan pungutan sebesar 20 ribu rupiah dengan alasan untuk biaya pasphoto yang dilakukan pihak sekolah, kepada masing-masing siswa yang duduk di kelas VI SD. Negeri 030385 Antuang Kecamatan Siempat Nempu Dairi, orangtua siswa mengeluh.

Pasalnya, para orangtua siswa yang menyekolahkan anaknya di sekolah milik pemerintah itu, juga mengetahui program pemerintah yakni, wajib belajar 9 tahun (sekolah gratis), khususnya tingkat sekolah dasar, SD / SMP melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola masing-masing sekolah.
“Dengan keterbukaan informasi saat ini, baik melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya, kita juga mengetahui program pemerintah wajib belajar 9 tahun (sekolah gratis) yakni melalui pembiayaan BOS, dan kami dengar-dengar pihak sekolah khususnya sekolah tingkat SD dan SMP negeri, dilarang melakukan pungutan kepada siswa, kenapa pihak sekolah SD Antuang melakukan itu?, bagaimana orang miskin untuk dapat mengikuti wajib belajar 9 tahun kalau kenyataanya seperti ini? ”, tanya salah seorang orangtua siswa yang namanya minta dirahasiakan karena takut anaknya ditekan oleh pihak sekolah, Jumat (14/10).
Kepada SIRA, orangtua siswa didampingi anaknya yang sempat takut sekolah akibat belum membayar uang photo itu menghimbau, agar pemerintah Kabupaten Dairi melakukan tindakan tegas kepada pihak sekolah SD negeri 030385 Antuang yang menurutnya tidak mendukung motto Dairi ,”Bekerja Untuk Rakyat”.
Ditemui di lokasi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, Jalan Pandu Sidikalang, Jumat (14/10) Kepala sekolah SD 030385 Antuang, Nurhayati Berampu kepada Batak Pos dengan sedikit emosi membantah pungutan sebesar 20 ribu itu, “saya tidak ada melakukan pungutan 20 ribu kepada siswa kelas VI, itu merupakan pembusukan, untuk apa saya melakukan pungutan kepada siswa saya, dana BOS kan sudah ada” bantah Nurhayatai seraya menanyakan hal pungutan itu kepada guru kelas enamnya, melalui ponselnya, padahal menurut keterangan siswa, yang menyuruh siswa kelas VI untuk membawa uang photo Rp.20.000 adalah dirinya sendiri (robs)
Keterangan Foto : Kepala Sekolah SD.030385 Antuang, didampingi sejumlah Kepsek dari sekolah lain, saat dikonfirmasi Batak Pos di salahsatu fotocopy yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Dairi, Jalan Pandu Sidikalang, Jumat (14/10) Foto dok.Robinson Simbolon.

Pemkab Dairi Anggarkan Dana Berperkara Dengan Rakyat

Sidikalang SIRA :
Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan dana sebesar 130 juta rupiah untuk menangani kasus sengketa hukum yakni, gugatan dua orang rakyat Dairi yang menggugagat Bupati Dairi, Johnny Sitohang

Dua perkara yang ditangani Pemkab Dairi itu adalah untuk menghadapi gugatan 2 orang rakyatnya masing-masing, perkara Nomor 21/G/2011/PTUN-MDN tanggal 12/2 2011 atas nama Rachel Tiawan Simbolon, dengan objek gugatan keputusan Bupati Dairi tentang pengangkatan sekdes An.Umar Ginting PNS, dan perkara No. 38/G/2011/PTUN-MDN tanggal 25/4 2011 atas nama penggugat, Martalena Sebayang dengan objek gugatan, keputusan Bupati Dairi tentang pemberhentian, pengangkatan, mutasi jabatan kepala sekolah di lingkungan Pemkab Dairi.
Hal itu disampaikan Bupati Dairi, Johnny Sitohang yang dibacakan Sekda Dairi, Arsenius Marbun, pada nota jawaban Bupati atas pemandangan umum anggota DPRD Dairi tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RPAPBD) Dairi TA.2011, yang berlangsung di Ruang rapat DPRD Dairi, jalan Sisisngamangaraja Sidikalang, Kamis (13/10).
Pada Paripurna yang dipimpin ketua DPRD Dairi, Delphi Masdiana Ujung dan diikuti 19 orang anggota DPRD dan sejumlah pimpinan SKPD Dairi itu, Fisher Agus Simamora dari Fraksi Rakyat Bersatu kembali menanyakan pihak eksekutip “Pantaskah kita membiayai kesalahan kita melalui SK Bupati Dairi itu”, Tanya Agus
Menurut Agus, kalau memang uang rakyat yang digunakan untuk membiayai kesalahan Bupati melalui keputusannya, Bupati Dairi itu akan sesuka hati melakukan mutasi PNS seperti yang dialami Martalena Sembiring yang memenangkan gugatannya di PTUN Medan, “belajar dari kasus perkara gugatan atas keputusan Bupati Dairi, yang dimenangkan penggugat Martalena Sebayang di PTUN Medan, jelas merupakan kesalahan Bupati sendiri, itu sama halnya, pembiayaan perkara atas kesalahan Bupati, dibiayai oleh rakyat”,tegas Agus.
Saat dihubungi SIRA di ruang Paripurna, Kabag Hukum Pemkab Dairi, R. Tamba,SH mengatakan, dana yang dianggarkan untuk menangani perkara itu digunakan untuk biaya meterai dan biaya operasi perjalanan dinas untuk mengikuti proses sidang di PTUN Medan. (robs)

Terkait Kasus Johnny Sitohang Dengan Wartawan Dairi

Polres Dairi Menunggu Keterangan Saksi Ahli Dari Dewan Pers
Sidikalang ,SIRA :
Guna menindak lanjuti kasus pengaduan wartawan Dairi, yang mengadukan Ketua DPD Golkar Dairi, KRA Johnny Sitohang Adinegoro ke Polda Sumatera Utara karena perkataan “Wartawan Dairi Semakin Bodoh”, yang disampaikan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Dairi,  Johnny Sitohang saat pembukaan Diklat Karakterdes Partai Golkar Dairi, yang berlangsung di Balai Budaya Sidikalang, awal bulan Juli yang lalu, pihak Polres Dairi menunggu keterangan saksi ahli dari Dewan Pers Nasional.

Hal itu disampaikan Kapolres Dairi, AKBP Yustan Alpiani di ruang kerjanya Mapolres Dairi, kepada sejumlah wartawan Dairi yang menilai proses penanganan kasus penghinaan yang dilakukan Johnny Sitohang kepada wartawan yang bertugas di Dairi itu lambat, karena hingga saat ini sudah tiga bulan berlalu, sejak kasus itu dilaporkan ke Polda Sumut, Rabu (13/7) dengan No.LP/454/VII/2011 SPKT III, belum jelas dan belum dapat dibuktikan oleh pihak Polres Dairi, Senin (10/10).
“Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, terkait kasus dugaan penghinaan yang dilakukan Ketua DPD Golkar Dairi, KRA Johnny Sitohang terhadap wartawan Dairi, saat ini, masih dalam tahap penyelidikan, dan guna proses pembuktian kasus dugaan penghinaan itu, kita masih menunggu keterangan saksi ahli dari Dewan Pers”,ungkap Yustan.
Kepada sejumlah wartawan, Yustan didampingi Kasat Reskrim Polres Dairi, D. Ompusunggu dan Kasub Bag Humas Polres Dairi, AKP.Limbong juga menjelaskan, pasal penghinaan 310 dan 315 sesuai dengan pengaduan wartawan Dairi itu, berlaku untuk person atau pribadi dan bukan untuk kelompok sehingga pihaknya perlu keterangan dari saksi ahli dari Dewan Pers karena menurutnya, keterangan saksi ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP.
“Untuk membuktikan pasal penghinaan 310 dan 315 KUHP sesuai dengan laporan rekan-rekan Pers, kita harus memerlukan keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena pasal 310 dan 315 hanya berlaku untuk person atau perseorangan, dan tidak berlaku terhadap kelompok atau institusi, dan setelah mendengar keterangan saksi ahli, selanjutnya kita akan melakukan gelar perkara dengan mengundang rekan wartawan”jelas Yustan.(robs)

Bupati Dairi Berharap: “Masyarakat menyampaikan Kritik Tentang Apa Yang Sudah Dikerjakan”

Sidikalang,SIRA :
Bupati Dairi,Johnny Sitohang berharap, agar masyarakat dapat memberikan kritikan dan masukan tentang apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan.

Harapan itu disampaikan Johnny Sitohang pada saat pembukaan pameran pembangunan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Dairi ke-64 yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Dairi, jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Sabtu (1/10),”Sebagai tanggungjawab moral kepada masyarakat Kabupaten Dairi, saya mengharapakan adanya kritik maupun masukan dari rakyat tentang apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan yang tujuannya untuk mensejaterakan masyarakat Dairi”, harap Johnny.
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPRD Dairi, Delphu Masdiana Ujung mengatakan, agar melalui peringatan Hari Jadi Kabupaten Dairi ke-64, Pemerintah maupun masyarakat Dairi mendapatkan jati dirinya di tengah-tengah bangsa dan Negara, dengan memaknai dengan refleksi sejauh mana melangkah, dan berkontribusi untuk mensejahteraan masyarakat Dairi.
“Melalui hari jadi Kabupaten Dairi ke-64 ini, saya berharap agar kita mendapat jati diri di tengah-tengah Bangsa dan Negara yakni, dengan memaknai hari jadi ini dengan refleksi, sejauh mana kita melangkah dan sejauh mana kita telah berkontribusi serta apa karya nyata yang telah kita buat, untuk mensejahterakan masyarakat” kata Delphi.
Sebelumnya, selaku penanggungjawab pameran pembangunan, Kadis Hubkominfo Kabupaten Dairi, Wesly Manullang menjelaskan, maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan itu yakni, untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang, hasil pembangunan yang dicapai maupun yang akan dilaksanakan oleh Pemkab.Dairi, serta untuk mempromosikan potensi Dairi untuk menarik minat para investor.
Pembukaan pameran pembangunan Dairi dengan thema, dengan semangat hari jadi Dairi, kita tingkatkan persatuan dan kesatuan menuju masyarakat Dairi yang maju dan sejahtera itu, juga dihadiri, Wakil Bupati, Irwansyah Pasi, Dandim 0206 Dairi, Letkol Inf. Benny Satria, Kapolres Dairi, AKBP Yustan Alpiani, Sekda Dairi, Arsenius Marbun, Kajari Sidikalang, Ketua Pengadilan Sidikalang, serta sejumlah pimpinan SKPD Dairi serta sejumlah tokoh masyarakat. (robs)
Keterangan Foto : Tijau Stand : Dandim 0206 Dairi, Letkol Benny Satria dengan Kapolres Dairi, AKBP Yustan Alpiani sedang meninjau salah satu Stan peserta Pameran pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka Hari jadi Kabupaten Dairi ke-64, Sabtu (1/10) foto dok Robinson Simbolon.

Hari Kesaktian Pancasila

Kantor Bupati Dairi Tidak Kibarkan Bendera Merah Putih
Sidikalang,SIRA :
Upacara Bendera pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2011 di Kabupaten Dairi, dirangkai dengan pembukaan Pameran Pembangunan dalam rangka Hari jadi Kabupaten Dairi ke-64, oleh Bupati Dairi, Kra Johnny Sitohang yang berlangsung di depan Kantor Bupati jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Sabtu (1/10).

Namun pada pembukaan pameran pembangunan yang juga dihadiri Wakil Bupati Dairi, Irwansyah Pasi, Ketua DPRD Dairi, Delphi Masduana Unjung, unsur Muspida Dairi, dan sekda, Arsenius Marbun serta sejumlah tokoh, dan pimpinan SKPD Dairi itu, terjadi keanehan yang seharusnya tidak perlu terjadi yakni, pada tiang bendera Kantor Bupati Dairi yang berada persis di lokasi peresmian tidak ada terpasang Bendera Merah Putih sehingga menjadi sorotan sejumlah warga dan insan Pers yang saat itu sedang melakukan tugas peliputan dalam kegiatan itu.
Pantauan SIRA di lokasi persemian, setelah menjadi sorotan dari sejumlah masyarakat yang menyaksikan keanehan itu, sekitar pukul 11.00 wib, sejumlah pegawai yang bertugas di sekretariat Pemkab Dairi kembali menaikkan atau mengibarkan Bendera Merah Putih yang menjadi Lambang Negara itu,
Ketika dimintai tanggapan terkait dengan tidak berkibarnya Bendera Merah Putih di halaman Kantor Bupati Dairi itu, Sekda Dairi, Arsenius Marbun kepada Batak Pos dengan singkat menyampaikan terima kasih atas informasi yang disampaikan, “sebelumnya, saya belum tau bahwa Bendera tidak naik, namun untuk itu saya berterima kasih atas informasinya, nanti anggota saya akan saya tegor”kata Sekda sambil berjalan mengikuti rombongan Bupati untuk meninjau sejumlah stand pameran. (robs)
Keterangan Foto : Tiang Bendera : Tiang Bendera Kantor Bupati Dairi, yang kosong tanpa Bendera pada Hari Kesaktian Pancasila yang dirangkai dengan pembukaan Pameran Pembangunan (foto diambil sekitar pukul 10.00, Sabtu 1/10). Foto dok Robinson Simbolon.

Ketua PWI Sumut :Polres Dairi Tidak Perlu Keterangan Saksi Ahli Dari Dewan Pers

Medan,SIRA :
Usai menerima penuturan dari sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Dairi hingga rencana pihak Polres Dairi untuk memintai keterangan saksi ahli dari dewan pers, terkait kasus penghinaan dan penistaan yang dilakukan Ketua DPD Golkar Dairi, KRA Johnny Sitohang Adinegoro terhadap komunitas Wartawan yang bertugas di Kabupaten Dairi saat pembukaan diklat karkterdes partai Golkar Dairi, Jumat (1/7), Ketua PWI Sumut, Drs.M Syahrir imabau, agar pihak Polisi sebaiknya segera melakukan gelar kasus dan tidak perlu meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers.

Imbauan itu disampaikan M. Syahrir kepada Batak Pos di ruang kerjanya jalan Brigjen Katamso Medan, Kamis (29/9), “terkait dengan proses hukum yang yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap kasus penghinaan yang dilakukan KRA Johnny Sitohang terhadap komunitas waratawan yang bertugas di Kabupaten Dairi itu, pihak Polres Dairi tidak perlu memintai keterangan saksi ahli dari Dewan Pers, karena kasus itu tidak ada pada undang-undang pers, namun pada KUHP yang tidak memerlukan saksi ahli” imbau Syahrir.
Syahrir juga mengatakan, apabila pihak Kepolisian harus memintai keterangan saksi ahli, Polisi Dairi tidak perlu jauh jauh ke Jakarta untuk menanyai dewan pers karena, PWI siap hadirkan saksi ahli bila memang itu diperlukan, karena diakuinya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut memiliki sejumlah anggota yang berkwalifikasi ahli, kata Syahrir.
Kepada sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Dairi itu, M. Syahrir yang juga salah satu pimpinan media cetak terbiatan Medan itu menyatakan dukungan terhadap langkah yang dilakukan wartawan Dairi itu seraya meminta agar, seluruh komunitas wartawan yang bertugas di Dairi itu, tetap merapatkan barisan dan bersatu untuk menjaga harga diri dan martabat wartawan sebab menurutnya, penghinaan yang dilakukan KRA Johnny Sitohang yang juga Bupati Dairi itu, merupakan menciderai marwah profesi wartawan yang perlu diperjuangkan.
“Kami siap mendukung apa yang dilakukan rekan wartawan Dairi yang sedang berjuang mempertahankan harga diri dan marwah watawan itu sendiri, untuk itu saya meminta agar seluruh wartawan tetap merapatkan barisan dan tetap bersatu untuk berjuang mempertahankan harga diri dan martabat wartawan khususnya rekan wartawan yang bertugas di Kabupaten Dairi, Saya siap mendukung” tegas Syahrir.(robs)

Pesta Budaya Njuah-juah Dairi 2011

Bupati : “Jangan Berbunyi Sebelum Pemimpin Berbunyi”
Sidikalang ,SIRA :
Bupati Dairi, Johhny Sitohang  mengingatkan agar, seluruh aparatur pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Dairi untuk tidak berbunyi, sebelum pemimpinnya berbunyi.

Hal itu itu disampaikan Johnny pada sambutannya saat membuka Pesta Budaya Njuah-juah Kabupaten Dairi tahun 2011 yang berlangsung di Stadion Sitinjo Kabupaten Dairi, Rabu (28/9).
“Budaya merupakan warisan nenek moyang kita yang didalamnya terkandung, Etika, tata krama dan rasa kegotong royongan yang perlu kita lestarikan, dan salah satu contoh budaya itu adalah, Gendang suku Pakpak yang terdiri dari 9 buah, dan kalau mau dibunyikan, selalu dimulai dari gendang yang paling besar, dan itu merupakan gambaran salahsatu etika, demikian juga dalam kehidupan manusia, “kita jangan berbunyi, sebelum pemimpin berbunyi” kata Johnny.
Sebelumnya, Ketua panitia pesta budaya Njuah-juah Kabupaten Dairi 2011, Bonar Butarbutar memaparkan, tujuan pesta budaya itu adalah untuk menggali dan melestarikan budaya etnis Pakpak sesuai dengan etika dan tata krama, sehingga terwujud rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat Dairi.
Sementara itu, Ketua DPRD Dairi, Delphi Masdiana ujung dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Dairi untuk bersama-sama dan bergandeng tangan untuk membangun Dairi, karena menurutnya didalam budaya itu terdapat filosofi kearifan lokal yang didalamnya terkandung rasa gotong royong.
Pada acara pesta budaya Njuah-juah yang diikuti sekitar 3000 orang itu, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara yang diwakili Kabid Kebudayaan, Badu Sinaga minta agar, pemkab Dairi untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan Pesta Budaya Njuah-juah kaupaten Dairi itu menjadi even Nasional karena menurutnya, selain untuk melestarikan budaya yang menjadi warisan leluhur, pegelaran pesta budaya yang sedang berjalan saat itu, dapat membatasi kecenderungan anak-anak muda Indonesia yang saat ini lebih bangga dengan budaya luar.
Selain diikuti peserta dari 15 kecamatan yang tampil dengan pakaian serba hitam serta sejumlah hasil-hasil pertanian dari masing-masing kecamatan, acara juga dihadiri, Wakil Bupati Dairi, Irwansyah Pasi, unsure Muspida Dairi, sejumlah anggota DPRD Dairi, pimpinan SKPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh Agama, serta sejumlah undangan lainnya. (robs)
Keterangan Foto : Bersodip : Sejumlah Tokoh suku Pak-pak yang terdiri dari perwakilan seluruh marga etnis Pak-pak melakukan Doa bersama (bersodip-red), sebelum Pegelaran Pesta Budaya Njuah-juah 2011 dimulai, Rabu (28/9). foto dok, Robinson Simbolon

Diduga Hasil Ilegal Loging,

Polres Dairi Dan LSM Temukan Sejumlah Kayu Meranti Tak Bertuan
Sidikalang,SIRA :
Sat Reskrim Polres Dairi bekerjasama dengan salah satu LSM yang ada di Kabupaten Dairi temukan sejumlah kayu olahan jenis meranti yang diduga hasil hutan dari Regier 66 Batu Ardan, tepatnya di Desa Karing Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, Sabtu (24/9).

Kayu temuan yang terdiri dari Papan dan Beroti (berkisar satu ton), bersama satu unit Colt Diesel BK 8091 DS yang saat ini masih diamankan di Mapolres Dairi itu, berawal dari adanya informasi masyarakat Desa Karing yang diterima ketua LSM Lembaga Investigasi Penyelamatan Asset Negara (LIPAN) Kabupaten Dairi, Kamaluddin Maha, yang kemudian menindaklanjuti informasi itu ke pihak Polres Dairi.
“Sekitar pukul 19.00 wib, Sabtu (25/9), kita menerima Informasi dari masyarakat bahawa di Desa Karing ada satu unit Truk sedang memuat kayu yang diduga kayu yang berasal dari hutan Register 66, dan bersama Tim Lipan, kita berangkat menuju TKP namun sebelumnya kita sudah terlebih dahulu menginformasikan hal itu ke pihak kepolisian, ternyata setelah kita berada di TKP memang benar, kita menemukan satu unit truk sedang memuat kayu, namun saat kita melakukan pemotretan dengan kegiatan itu, pemilik ataupun supir serta pekerja yang sedang memuat kayu itu melarikan diri”,ungkap Kamaluddin kepada Batak Pos di lokasi kejadian, Minggu (25/9).
Dikatakannya,”sebelum pihak Polres Dairi tiba di TKP, masyarakat sempat melakukan protes dengan kehadiran kita di TKP karena sudah berualang mereka menginformasikan kegiatan Ilegal Loging itu kepada sejumlah oknum LSM maupun Pers, namun tidak satupun dari mereka yang menindaklanjutinya hingga ke jalur hukum, sehingga mereka tidak percaya bahwa kita sebelumnya telah menginformasikan kegiatan tersebut ke pihak kepolisian” kata Kamaluddin.
Informasi yang dterima Batak Pos dari sejumlah masyarakat di TKP, bahwa kegiatan Ilegal Loging di Desa Karing sudah lama berlangsung, namun hingga saat ini belum pernah ada penangkapan terhadap oknum pelaku, sehingga mereka dengan leluasa melakukan penebangan kayu di kawasan Hutan yang tidak jauh dari Desa Karing.
Saat ditemui SIRA di ruang kerjanya, Minggu (25/9), Kapolres Dairi melalui Kaurbin OPS Reskrim Polres Dairi, Iptu.SP Siringoringo yang memimpin tim Reskrim turun ke TKP guna mengamankan hasil temuan Kayu itu menjelaskan, “sekitar pukul 22.00 wib, kita menerima info dari Intel Polres Dairi yakni adanya keributan di Desa Karing, dan setelah kita berada di TKP, kita mengetahui keributan terjadi kerena oknum pemilik kayu yang diduga ilegal itu tidak membayarkan upah pekerja, sehingga mereka mengancam akan membakar Truk pengangkut kayu itu, dan untuk saat ini truk bersama sejumlah kayu telah kita tahan sebagai barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut”,jelas Kaurbin. (robs)
Keterangan Foto : ILEGAL LOGING: Satu unit Truk jenis Colt Diesel No Pol. BK 8091 DS bersama muatan kayu yang diduga ilegal hasil temuan Polres Dairi dan LSM LIPAN Dairi, di Desa Karing sebelum diamankan ke Mapolres Dairi, Minggu (25/9) Foto dok Robinson Simbolon.

3 Tahun Agunan Tidak Dikembalikan

Belasan Anggota Kelompok Tani Datangi PT Bank Sumut Sidikalang
Sidikalang,SIRA:
Karena sudah 3 tahun lamanya pinjaman kelompok Tani Arih Ersada Desa Tanah Pinem kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi melunasi pinjamannya ke PT Bank Sumut Sidikalang, namun hingga saat ini, 11 lembar sertifikat Tanah yang menjadi Agunan pinjaman, belum dikembalikan pihak Bank, sehingga belasan orang anggota kelompok Tani itu mendatangi PT Bank Sumut, Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Selasa (27/9).
Tujuan mereka mendatangi PT Bank Sumut Sidikalang itu adalah untuk meminta kembali 11 lembar Sertifikat Tanah mereka, yang sebelumnya diserahkan ke pihak Bank Sumut cabang Sidikalang melalui ketua kelompok taninya yang juga Kepala Desa Tanah Pinem, Ratna Pinem sebagai agunan atau jaminan pinjaman di Bank.
Hal itu disampaikan anggota LSM Reclesering Indonesia wilayah Dairi, Udin Barus yang mendampingi belasan anggota kelompok Tani Arih Ersada itu, untuk mendatangi pimpinan PT Bank Sumut cabang Sidikalang guna mempertanyakan keberadaan sertifikat tanah yang diagunkan ke PT Bank Sumut 4 tahun lalu, sementara anggota kelompok tani itu sudah mengembalikan (melunasi) seluruh pinjamannya baik melalui ketua kelompok tani maupun dibayar langsung kepada pihak Bank.
Usai melakukan pertemuan dengan pihak Bank di Kantor Bank Sumut Sidikalang, salah seorang aggota kelompok tani Arih Ersada, Surya Ginting didampingi belasan anggota lainnya kepada Batak Pos menjelaskan, tahun 2007 yang lalu, mereka menyerahkan sertifikat tanah mereka ke pihak Bank melalui ketua kelompok Tani Arih Ersada yang juga Kepala Desa Tanah Pinem, Ratna Pinem yakni untuk agunan pinjaman kelompok tani itu ke Bank Sumut cabang Sidikalang, dan jumlah pinjaman yang mereka terima saat itu, masing-masing anggota menrima pinjaman dengan jumlah yang bervariasi yakni, 3 hingga 5 juta setiap anggota dan itupun berupa pupuk, karena saat itu pupuk sangat sulit didapatkan di pasar.
Surya Ginting mengakui, tahun 2008 yang lalu anggota kelompok tani itu sudah mengembalikan atau melunasi pinjamannya namun hingga saat ini, agunan pinjaman yang terdiri dari 11 lembar sertifikat tanah itu belum mereka terima dari ketua kelompok,”tahun 2008 yang lalu, kita sudah melunasi pinjaman kita, yang kita cicil baik melalui ketua kelompok maupun kepada petugas Bank Sumut yang datang langsung ke kampung melakukan tagihan namun kita menjadi bingung, pinjaman sudah lunas, akan tetapi hingga kini sertifikat tanah kita belum dikembalikan, ini namanya penipuan”,ungkap Surya Ginting seraya memperlihatkan sejumlah bukti setoran ke Bank Sumut.
Saat dihubungi SIRA di Bank Sumut Sidikalang, ketua kelompok tani Arih Ersada Tanah pinem, Ratna Pinem yang juga turut mendampingi anggota kelompoknya menjelaskan bahwa, sudah melunasi seluruh pinjaman kelompoknya itu ke pihak Bank, namun pengembaliannya disetorkan melalui rekening Bonar Sembiring yang sebelumnya ketua Gapoktan di kecamatan Tanah pinem dan juga yang memfasilitasi pinjaman itu.
Sementara itu, Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Sidikalang, Nurdin Lubis kepada SIRA mengakui, tidak mengembalikan sertifikat kelompok tani itu karena, agunan anggota kelompok tani itu, terikat dengan kredit macet Bonar Sembiring, dan untuk menyelesaikan permasalahan itu, pihaknya sudah meminta petunjuk dari pimpinan pusat PT Bank Sumut.
“Untuk saat ini, kita tidak mengembalikan sertifikat tanah anggota kelompok itu sebab, sejumlah sertifikat para anggota kelompok yang dikuasakan melalui Notaris itu, termasuk agunan yang terikat dengan kredit macet Bonar sembiring, dan saat ini kita sudah meminta petunjuk ke kantor pusat Bank Sumut dan kita sudah mengirimkan seluruh berkasnya, bagaimana penyelesaiannya kita sama-sama menunggu” ungkap Nurdin Lubis yang masih 3 bulan memimpin Bank Sumut cabang Sidikalang itu. (robs)
Keterangan Foto : Kantor PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang, Jalan Sisisngamangaraja Sidikalang Kabupaten Dairi, Selasa (27/9) Foto dok Robinson Simbolon

Terkait Penolakan LKPJ Bupati

Dua Fraksi DPRD Dairi Terima Penghargaan Dari Sorak Dairi
Sidikalang ,SIRA :
Terkait dengan keberanian dan kritisi terhadap LKPJ Bupati Dairi tahun 2010 Pada penyampaian pendapat akhir fraksi dalam Sidang paripurna DPRD Dairi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi tahun 2010, dua Fraksi DPRD Dairi yang menolak LKPJ itu, menerima piagam penghargaan dari Solidaritas Rakyat Dairi Untuk Perubahan (Sorak), Senin (26/9).

Kedua Fraksi yang menerima penghargaan itu masing-masing, Fraksi Rakyat bersatu dan Fraksi Demokrat yang diwakili empat orang anggota DPRD Dairi dari kedua Fraksi yakni, Dahlan Sianturi, Fisher Agus Simamora, Suparto Gultom dan Pinto Padang.
Penyerahan Piagam penghargaan yang berlangsung di Aula Yayasan Pembangunan Ekonomi dan Tehnologi Rakyat Selaras Alam (Petrasa) Kabupaten Dairi, Desa Panji Bako Kecamatan Sitinjo itu, diserahkan pimpinan Petrasa Kabupaten Dairi, Pdt.Sumurung Samosir dan koordinator Sorak Dairi, Pdt.Samuel Sihombing yang juga Sekretaris eksekutif yayasan Petrasa serta disaksikan puluhan aktivis Sorak Dairi yang sebagian besar berasal dari yayasan Petrasa.
Pdt.Sumurung Samosir dalam sambutannya saat menyerahkan Piagam penghargaan mengatakan, Piagam penghargaan yang diterima Dewan Dairi itu, merupakan pertanda bahwa,” Rakyat Dairi masih tetap bersama dengan anggota Dewan dari dua fraksi DPRD Dairi yang dinilai kritisi terhadap Pemerintah Dairi yang tujuannya sama dengan apa yang akan diperjuangkan Sorak Dairi yakni, untuk mewujudkan adanya perubahan di Kabupaten Dairi.
Sebelumnya, pada diskusi singkat yang dipandu salah seorang aktvis dari Sorak Dairi, Fery Sitohang itu, Ketua Fraksi Rakyat Bersatu DPRD Kabupaten Dairi, Dahlan Sianturi memaparkan sejumlah latar belakang ditolaknya LKPJ Bupati Dairi 2010 yang intinya adalah ketidak berpihakan APBD Dairi tahun 2010 terhadap kepentingan rakyat Dairi yang hanya 12 persen.
“Salah satu alasan kami menolak LKPJ Bupati 2010 adalah, fungsi anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat, karena anggaran Dairi lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan masalah pencitraan perjalanan dinas, sementara keberpihakan APBD untuk rakyat hanya 12 persen, apa artinya kami duduk di DPRD ?, 10 persenpun kami tidak dapat berbuat kepada masyarakat”tegas Dahlan yang didukung 3 orang rekannya.
Sorak Dairi merupakan kumpulan orang-orang Dairi yang kritisi terhadap Pemerintah yakni untuk menginginkan perobahan di Kabupaten Dairi demi terwujudnya kesejateraan dan kemakmuran rakyat Dairi khususnya Petani karena 80 % masyarakat Dairi adalah petani.(robs)
Keterangan Foto : Foto Bersama : Pimpinan Yayasan Petrasa Dairi, Pdt.Sumurung Samosir dan koordinator Sorak Dairi, foto bersama dengan empat orang anggota DPRD Dairi yang menerima Piagam penghargaan dan sejumlah anggota dan pengurus Sorak Dairi, Senin (26/9) di Aula Yayasan Petrasa Dairi.Foto dok Robinson simbolon

Sidang Di PN Sidikalang Ricuh

Jaksa Dan Hakim Sidikalang Dituding Lakukan Percobaan Pemerasan Kepada Keluarga Terdakwa
Sidikalang,SIRA :
Usai mendengar keputusan Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa, Robindood Sagala alias Robin (49) yang dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, keluarga terdakwa, Rohudson Sagala yang juga adik kandung dari terdakwa, langsung berteriak dan menuding oknum Jaksa dan oknum Hakim yang menangani perkara saudaranya Robinhod, dijatuhi hukuman 10 bulan penjara karena, tidak melayani atau memberikan permintaan oknum Hakim dan Jaksa untuk memberikan uang sebesar 40 juta rupiah agar terdkwa mendapat hukuman ringan atau percobaan,Selasa (13/9).

“Karena tidak ada uang sebanyak 40 juta rupiah untuk diserahkan kepada Majelis Hakim, , saudara saya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, pengadilan apa ini, mana keadilan itu, apa hukum di Negara ini dapat dibeli dengan uang”, teriak Rohudson yang didukung terdakwa Robinhod Sagala.
Sebelumnya, pada sidang perkara Penipuan yang dipimpin Hakim Ketua, Hera Polosia,SH didampingi Hakim Anggota, Florensius Tampubolon dan Hakim pengganti, Irma Nasution serta Jaksa penuntut Umum (JPU), Andreas Tarigan itu, menuntut terdakwa Robinhod Sagala 1 tahun penjara oleh JPU, namun Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 bulan penjara.
Usai menjalani persidangan, terdakwa Robinhod didampingi Rohudson Sagala kepada SIRA menuturkan, perkara pidana yang dituduhkan kepadanya merupakan, perkara pinjam meminjam uang dengan rekannya sesama kontraktor, Jhon Tony Sidabutar yang telah biasa mereka lakukan, yakni sebesar 20 juta rupiah yang diakuinya sudah dikembalikan seluruhnya.
“Sebelum sidang putusan, saya sudah melunasi hutang saya sebesar 20 juta kepada Tony, dan terakhir pelunasannya sebesar 5 juta rupiah saya serahkan kepada Tony pada tanggal 25/8, dan itupun atas saran JPU Andreas Tarigan, dan kwitansi pembayaran serta surat perdamaian yang ditandatangani Jhon Tony juga telah kita serahkan kepada JPU dan Hakim Tampubolon” tutur Robinhod seraya memperlihatkan Surat Perdamaian itu.
Sementara itu, Adik terdkwa Rohudson Sagala kepada SIRA mengaku, pernah melakukan pertemuan dengan JPU, Andreas Tarigan dan 2 orang Hakim yang menangani perkara saudaranya yakni oknum Hakim, Florensius Tampubolon dan Hakim Polosia Destini di salah satu ruangan Pengadilan Negeri (PN) Sidikalang, dan pada pertemuan itu, oknum Hakim dan Jaksa mencoba melakukan pemerasan dengan menuliskan angka 40 jt disecarik kertas kecil yang diperlihatkan kepadanya, yang menurut oknum Hakim dapat meringankan hukuman terdakwa.
“Percobaan pemerasan itu, berlangsung pada tanggal 25 Agustus yang lalu, kami melakukan pertemuan dengan JPU dan dua orang Hakim disalah satu ruangan yang ada di PN Sidikalang, saat itu saya meminta penangguhan penahanan Robinhod Sagala namun, oknum Hakim mengatakan kasus perkara saudara saya berat sehingga, majelis hakim harus banyak merobah berkas perkara, dan saat itu oknum hakim memperlihatkan kertas kecil yang ada tulisan 40 jt ”ungkap Rohudson.
Dikatakannya, pada saat pertemuannya dengan JPU dan Hakim, oknum Hakim Florensius Tampubolon juga mengatakan “Kami dapat membuat ikan jadi sayur dan sayur jadi ikan” yang membuat pikiran Rohudson menjadi bingung karena tidak mengerti tujuan ungkapan yang disampaikan oleh oknum Hakim.
Untuk menanggapi tudingan dari keluarga terdakwa, ketua PN Sidikalang melalui Humas Pengadilan, Hakim H.E.P Sipahutar di ruang kerjanya mengatakan, bahwa tudingan keluarga terdkwa tidak benar, “setelah kita melakukan klarifikasi terhadap majelis hakim yang menangani perkara Robinhod, mereka menolak pernah bertemu dengan keluarga terdkwa namun, mereka mengakui pernah ditemui terdakwa, usai sidang permintaan penahanan diucapkan”kata Sipahutar kepada SIRA, Kamis (15/9}.
Sebelumnya, Rabu (14/9) bertempat di ruang kerja Kajari Sidikalang JPU, Andreas Tarigan didampingi Kajari Sidikalang, Pendi Sijabat serta seluruh Kasi yang ada di Kejari Sidikalang kepada sejumlah wartawan, juga membantah tudingan yang disampaikan keluarga terdakwa, “seingat saya, kami bersama majelis tidak pernah melakukan pertemuan dengan keluarga terdakwa, sdr Rohudson seperti yang disampaikannya usai sidang kemarin”, bantah Andreas.(robs/SR-01)

DPRD Dairi Setujui Lima Ranperda Yang Diajukan Bupati

Sidikalang,SIRA :
Melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Dairi, masa sidang pertama tahun 2011, yang dipimpin Ketua DPRD Dairi, Delphi M Ujung didampingi wakil ketua, Benpha Nababan dan Suparto Gultom, menyetujui dan menyepakati lima Ranperda untuk dijadikan Perda Kabupaten Dairi 2011, Jumat (16/9).

Lima Ranperda yang telah disepakati pada rapat paripurna DPRD Dairi itu adalah, Ranperda Kabupaten Dairi tentang, Pajak Daerah, Oraganisasi dan tata kerja kantor pelayanan perizinan terpadu, Organisasi tata kerja badan penanggulangan bencana daerah, Retribusi daerah, dan Organisasi dan ranperda Dairi tentan tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Dairi.
Pada acara penandatanganan keputusan bersama atas 5 Ranperda untuk disepakati menjadi Perda Kabupaten Dairi 2011 itu, mendadak dan tanpa alasan yang jelas, wakil ketua DPRD Dairi, Suparto Gultom dan Benpha Nababan meninggalkan ruang sidang dan tidak bersedia untuk membubuhkan tandatangannya sehingga sidang paripurna itu, sempat diskors selama 5 menit oleh pimpinan sidang.
Namun setelah didatangi sejumlah anggota DPRD lainnya, dua orang wakil ketua, Suparto dan Benpha, akhirnya kembali membubuhkan tandatangannya pada kesepakatan bersama atas 5 Ranperda yang telah disetujui itu.
Usai mengikuti rapat paripurna yang juga dihadiri Bupati Dairi, Johnny Sitohang, Wabup, Irwansyah Pasi, Sekda, Arsenius Marbun, dan sejumlah Muspida Dairi serta sejumlah pimpinan SKPD Dairi itu, Wakil ketua DPRD, Benpha Nababan dan Suparto Gultom kepada SIRA mengatakan, mereka menolak menandatangani kesepakatan bersama itu karena, pihak Eksekutif belum memenuhi dua unsur yang seharusnya dipenuhi untuk menetapkan Ranperda itu menjadi Perda.
Kita jelas menolak untuk menandatangani keputusan bersama itu karena, pihak eksekutif belum memenuhi 2 unsur yang seharusnya mereka penuhi untuk menetapkan Ranperda menjadi Perda adalah, pertemuan-pertemuan stockholder tentang Ranperda yang hingga saat ini belum dilaksanakan dan yang ke dua adalah, bukti pengkajian akademis tentang Ranperda yang diajukan padahal, pada sidang-sidang sebelumnya kita telah memintanya namun hingga saat ini, itu juga belum ada diserahkan”,kata Benpa yang juga didukung Suparto Gultom. (robs)