Minggu, 28 Agustus 2016

Nota Jawaban Bupati Dairi :

Silpa Mencapai 94 M sekitar 44 Miliar Merupakan Sisa Belanja Dari Keseluruhan SKPD

Sidikalang.SIRA : Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi,SH membacakan nota jawaban Bupati Dairi atas pemandangan umum anggota DPRD Dairi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, Kamis (25/8).

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Togar Pasaribu.
Wakil Bupati Dairi menyebutkan, saran dan pertanyaan anggota dewan yakni Johanes Berutu, Hadi Suarno Panjaitan, Jono Pasi atas pemandangan
umum, untuk meningkatkan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Terkait Silpa yang mencapai Rp 94 miliar lebih, setengahnya atau sekitar Rp 44 miliar merupakan sisa belanja dari keseluruhan SKPD. Dan dana tersebut tidak bisa dialihkan ke kegiatan lainnya.

Ditambahkan lagi, dana hibah pada tahun 2015 semuanya terealisasi sebesar Rp 2,7 miliar yang diperuntukkan kepada Korpri, LVRI, KONI, KNPI, NU, PWKI, MUI, Dekopindo, LKP, PHBI, MTQ, PMI, TMMD, Perpi, Gereja, Masjid serta kegiatan hari-hari keagamaan. Namun untuk besarannya akan diserahkan lebih lanjut.

Terkait pengawasan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Dairi melakukan tindakan hukum demi kepatuhan wajib pajak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Menurutnya, pengawasan pelaksanaan retribusi daerah akan lebih intensif melakukan pemeriksaan terhadap blanko atau tiket tanda bukti pembayaran penerimaan retribusi dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD pengelola.
(kt)


Keterangan foto : Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi,SH membacakan nota jawaban Bupati Dairi atas pemandangan umum anggota DPRD dalam sidang paripurna, (25/ 8) di Gedung DPRD Dairi.(Foto dok.Proklamasi)

Jumat, 20 Mei 2016

Petugas Telah Melakukan Pemfogingan Didaerah Rawan DBD



Sidikalang,Proklamasi : Petugas sudah melakukan pemfogingan di daerah yang rawan DBD terkhusus Kecamatan Sidikalang, Sitinjo dan Parbuluan. Diakuinya,
pemfogingan belum semua daerah yang terjangkit DBD dilakukan, hal ini diakibatkan alat foging yang kurang. Saat ini hanya tiga alat foging yang beroperasi. Seperti Sediangkat, beberapa sekolah, belum dilakukan pemfogingan disana, namun sudah masuk dalam daftar. "Pemfogingan dilakukan kepada daerah yang paling banyak terjangkit DBD dan tempat umum lainnya
.

Hal itu disampaikan Kabid P2PL Dinas Kesehatan Dairi Hisar Sinambela, Selasa (10/5) di RSUD Sidikalang usai pemfogingan. Pemfogingan dilakukan untuk memutus matarantai nyamuk  aedes aegypti penyebar virus dengue di kawasan RSUD Sidikalang.

 Dinas Kesehatan Dairi melakukan pemfogingan di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang, Selasa (10/5).
Selama ini ada beberapa pasien terjangkit DBD saat menjaga keluarga yang dirawat di RSUD Sidikalang.

Selain pemfogingan, petugas juga memberikan racun jentik (abate) kepada masyarakat, melalui kepala desa. Masyarakat juga diminta untuk melakukan 3M (mengubur, menguras dan menutup) karena ini yang paling efektif membasmi DBD, sebab pemfogingan hanya penanganan sementara yang membunuh nyamuk dewasa.
Pasien DBD sejak Januari- 6 Mei sebanyak 199 orang dan empat di antaranya meninggal dunia. Hal tersebut belum bisa dinyatakan kejadian luar biasa (KLB), kata Hisar,  sebab, yang menentukan KLB itu adalah provinsi.

Sementara itu, menurut Kabid Keperawatan Natalina Sitohang, pemfogingan kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Lanjutnya, pasien DBD yang dirawat di rumah sakit sudah berkurang, jumlah pasien DBD yang dirawat, Selasa (10/5) hanya sepuluh orang, empat di antaranya masuk hari itu juga. Dimana sebelumnya, pasien yang dirawat  mencapai 20-27 orang perhari.(
kt)

Keterangan foto : Petugas Dinas Kesehatan melakukan pemfogingan di sekitar rumah warga(foto dok.SIRA)

Bupati Dairi :Keberadaan Kenderaan Perlu Disosialisasikan


Sidikalang, SIRA : Bupati Dairi Jhonny Sitohang Sitohang mengatakan,  kebe­radaan  kendaraan perlu disosia­lisasikan. Hal ini sangat perlu agar masyarakat mengetahui apa yang sudah kita lakukan terhadap perkembangan pembangunan didaerah kita ini.

Ditambahkan lagi,ketika kun­jungan kerja ke desa,  mobil ini diren­canakan diturunkan. Per­kem­bangan tekno­logi penting disebarluaskan ke masyarakat. Itulah dalam arahannya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Dairi dalam acara tentang peneriaan satu unit mobilyang  berfungsi se­bagai dapur umum. Ken­deraan tersebut merupa­kan bantuan Kemen­terian Sosial direalisasi­kan tahun 2016.

Kepala Dinas,  Sorta Purba saat uji coba operasi di hadapan Bupati Johnny Sitohang dan Wakil Bupati Irwansyah Pasi di Taman Rekreasi Sidika­lang, pekan lalu mengatakan,  kendaraan ter­sebut difokuskan pada  ke­giatan bersifat da­rurat.  Secara teknis, pihaknya dibantu se­jum­lah Tagana.

Bila terjadi bencana se­mentara korban tak punya  persediaan pangan, kendaraan ini se­gera dikerahkan.
Pada kesempatan itu, bebe­rapa petugas  memperagakan bagaimana cara pemakaian.  Mobil itu dilengkapi  berbagai komponen di antaranya  lemari buat stok bahan makan­an dan air, elpiji juga dijepit dan tungku sebut Kadis tersebut. (kt)

Sekda Dairi Lantik Eselon III dan IV



Sidikalang, SIRA : Bupati Dairi melalui Sekda Sebastianus Tinambunan,SH.M.Pd mengambil sumpah jabatan sebanyak 107 pegawai negeri sipil  di Ba­lai Budaya Sidikalang, baru-baru ini. Dari angka itu, tercatat 8 orang pe­ja­bat struktural eselon III, eselon IV se­banyak 43 orang, pengawas sekolah 3 orang, 9 kepala SMA, 3 kepala SMP dan 41 kepala SD.

Untuk kursi eselon III, Lamtur Si­tang­gang dilantik menjadi Camat Siem­pat Nempu Hilir, sedang Sitorus pe­jabat lama dipindahkan menjadi ke­pala bidang. Marulak Situmorang k­e­pala seksi parawisata mendapat pe­ningkatan karir menjadi kepala bidang parawisata. Pada job kepala se­kolah, Anna Lowisa Sianturi dipro­mosi menjadi Kepala SMAN 1 Sidikalang. Posisi terdahulu sebagai Kepala SMAN 2 Sidikalang dimandatkan ke­pada Manihar Tumanggor yang se­be­lumnya Kepala SMAN Sumbul.

Dari data tersebut, seorang ASN ber­nama Tambar Barus dikembalikan ke posisi staf dari Kepala Kantor Keta­ha­nan Pangan. Saat pemanggilan nama oleh protokol, tertengok 2 peiabat ter­lan­tik sepertinya abai terhadap agen­d­a. Seorang pria dan seorang pe­rem­puan duduk di kursi di kala rekan­nya berdiri mengikuti acara. Saat itu, ke­duanya me­ngambil posisi paling be­lakang.

Khusus kepada Lamtur, Tinam­bunan memberi penegasan agar mem­buat terobosan. Bahwa ASN ini sudah pu­nya pengalaman sebagai sekretaris kecamatan. Dia diperintahkan tinggal di wilayah kerja serta membau dengan ma­syarakat. Kalau perlu, kantor dibuka malam untuk melayani masyarakat.
Selesai pengambilan sumpah jabatan,Bupati Dairi Jhonny Sitohan melalui sekda mengatakan,pergantian atau pemutasian jabatan adalah hal biasa yang dilakukan oleh pemerintah, Bagi yang dilantik atau yang mengemban jabatan yang sudah dilantik pada hari ini(red) tentu pimpinan telah melakukan seleksi dan yang dipercaya untuk mengemban jabatan itu sebutnya.

Ditambahkan,laksanakanlah tugas sesuai dengan fungsi dan tupoksi masing-masing,lakukanlah pelayanan terhadap masyarakat,dan jangan merasa bangga jabatan itu diterima,tetapi berbuatlah dengan baik dalam melaksanankan tugas,sebab semua jabatan itu adalah amanah dan kepercayaan pimpinan terhadap anggotanya untuk meningkatkan profesionalime dalam membangun Kabupaten Dairi yang kita cintai ini tegas Bupati Melalui Sekda Kbupaten Dairi Sebastianus Tinambunan. (kt)

Kamis, 19 Mei 2016

Kasi Pidsus Kejari Dairi : Polres Pakpak Bharat Menangani Kasus Jaringan Air Bersih dan Solar Cel

Sidikalang,SIRA : Masyarakat Pakpak Bharat unjukrasa ke Kantor Kejaksaan Dairi Selasa (17/5). Yang diperkirakan sekitar ratusan orang,untuk mendesak Kejaksaan mengusut tuntas kasus-kasu yang ditangani saat ini,kesaannya Kejaksaan Dairi ini kurang serius menangani kasusu yang ada di Kabpaten pakpak Bharat.

Itulah yang disampaikan juru bicara mereka seperti Jaman Munte,Juniper Sinamo,dan Agus Banurea ,dimuka Kejaksaan Dairi ,persis di jalan Sisingamangaraja Sidikalang Kabupaten Dairi.
Para pengunjukrasa meneriakkan kepada KejariDairi tunjukkan dirimu kepada kami masyarakat Pakpak Bharat ini,kami ingin bertemu dan ingin menanyakan bagaimana sebenarnya sudah kasusus-kasus Pakpak Bharat yang sudah ditangani saat ini,apalagi masalah kasus proyek fiktif jarinagan air bersih,dan begitu juga mengenai Solarcel yang sudah dibuat menjadi tersangka para oknum-oknum pejabat Pakpak Bharat itu.

Sekitar 30 menit warga Pakpak Bharat melakukan orasi diluar pagar Kejaksaan tersebut,Kasi Inter Ferdyansyah menjumpai para koordinatornya termasuk Juniper Sinamo,bahwa dari pihak Kejaksaan mau
berdialog di aula Kejaksaan tersebut,namun tidak semua masuk ke lokasi Kejaksaan,tetapi utusan saja  sebut ferdyansah.Sehingga para utusan itu masuk keruangan aula Kejaksaan.

Adapun yang masuk keruangan tersebut seperti,Juru bicara sekaligus dele­gasi Juniver Sinamo, Giahta Solin, S.Banurea, Arigato Solin, Sondang Sinami,Elias Berutu, Jaman Munthe, Sahat Padang, Edison Tumangger,Sondang Boangmenalu, Natali br Padang,serta Ratna Lum­bangaol.

Dan diterima oleh Kasi Intel Ferdyansah,Kasi Pidsus,jaksa Asnawi,dan personil kejaksaan lainnya.Juniper Sinamo selaku juru bicara mengatakan, kasus limpahan dari Polres Pakpak Bharat diantaranya penyimpa­ngan pembangunan sarana air bersih berbiaya Rp932 juta dikelola Dinas Pekerjaan Umum tahun 2013 be­lum juga diajukan ke pengadilan. 2 ter­sangka ditahan tetapi 2 lagi masih be­bas seolah tak ter­sentuh hukum. Pa­dahal, status­nya sama-sama tersang­ka.

Salah satu dari utusan tersebut yaitu Giahta Solin dengan tegas mengatakan,tolong pak kejaksaan seriuslah menangani kasus ini,ingat Tuhan dan sumagan Mpung(arwah nenek moyang) orang Pakpak,sebab orang Pakpak adalah sangat baik di negara ini.
Contohnya,dengan kebaikan orang Pakpak jaman dahulu,maka pernah dulu orang Pakpak yang menyelamatkan Sisingamangaraja di wilayah kain di Pakpak bharat sana,itulah kerna baiknya orang Pakpak itu,tegas Solin termasuk orang jurnalis tersebut,dan  punya idealis selama ini menyoroti dari medianya tentang kasus-kasus di Kabupaten pakpak Bharat.

Kasi Pidsus Kejaksaan Dairi, Yunius Zega berpendapat, tuntutan terkait penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih dan solar cell salah alamat. Sebab, kedua kasus ditangani Polres Pakpak Bharat. Untuk kasus pembangunan jaringan air bersih, kejaksaan telah me­nerima pelimpahan 2 berkas korupsi yakni berkas tersangka MS dan BS. Kedua berkas dalam proses pelim­pahan ke Pe­ngadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) Medan.

Jadi sekali lagi saya katakan kepada para utusan warga Pakpak Bhrata ini,Polres Pakpak Bharat yang menangani kasus ini,kami hanya menerima berkasnya yang lengkap saja yang kami ajukan,dan semuai itu tergantung kepada Polres pakpak Bharat,bahkan yang lainnyapun sudah dua kali kami pulangkan berkasnya,karena belum lengkap dibuat oleh Polres, sebut Kasi Pidsus Yunius Zega.(kt)

Keterangan foto  : kelihatan para utusan masyarakat Pakpak Bharat diruang aula Kejaksaan Dairi menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak Kejaksaan. Dan diterima oleh : Kasi Intel Ferdiansyah,SH,Kasi Pidsus Yunius Zega,SH dan Asnawi,SH.

Masyarakat Meminta : Periksa Pejabat Pemkab dan Rekanan Terkait Proyek Pakpak Bharat

Sidikalang, SIRA, Ratusan warga Kabupaten Pakpak Bharat menggelar unjuk rasa ke Kejaksaan Negeri Dairi di Sidikalang, Selasa (17/5). Mereka menamakan diri ma­syarakat Pakpak Bharat peduli pembangunan menuntut kasus dugaan korupsi segera ditun­taskan. Sebab, penanganan berbagai kasus terkesan lamban.
Sebelum diterima oleh pihak Kejaksaan Dairi mereka berorasi diatas mobil pikcup L.300 persis di depan Kantor Kejaksaan yang beralamat jalan Sisingamangaraja Sidikalang Kabupaten Dairi,dan Juru bicara atau selaku Orator aksi adalah Agus Banurea, Zaman Munthe, Juniper Sinamo mendesak kejaksaan menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi dari Kabupaten Pakpak Bharat yang selama ini kami anggap  mangkrak,terlebih seperti kasus yang ditangani baru-baru ini.

Seperti proyek pembukaan jalan Lagan-Sibagindar, bedah rumah, proyek pengadaan air minum, solar cell dan kasus-kasus serta kasusu-kasus lainnya yang sudah pernah diperiksa di Kejakaan Dairi ini. Penegak hukum diharapkan membuka tabir terkait dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Pakpak Bharat yang begitu banyak. Pembangunan Pakpak Bharat berjalan di tempat, misalnya akses menuju kabupaten itu masih satu arah dan penderitaan masyarakat semakin terlihat.

Para pelaku korupsi masih berkeliaran  bebas, sudah ditetapkan tersangka, namun tidak ada tindak lanjut dari para penegak hukum, sehingga mereka terkesan kebal hukum.
 kasus limpahan dari Polres Pakpak Bharat diantaranya penyimpa­ngan pembangunan sarana air bersih berbiaya Rp932 juta dikelola Dinas Pekerjaan Umum tahun 2013 be­lum juga diajukan ke pengadilan. 2 ter­sangka ditahan tetapi 2 lagi masih be­bas seolah tak ter­sentuh hukum. Pa­dahal, status­nya sama-sama tersang­ka.

Begitu juga kasus pe­ngadaan solar cell tahun 2012-2013 berbiaya Rp5,6 milliar, belum satupun ditahan.
Kegatan fisik bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Sumut. Juniver menambahkan, sepe­ngeta­huan­nya, pembangunan jalan Lagan-Sibagindar tahun 2015 senilai Rp10 milliar, sepertinya masih semu. Pa­dahal, beberapa pihak terkait sudah diperiksa. Mereka mengatakan, se­sung­guhnya jamak penyimpangan keuangan negara di daerah berusia belia itu. Bedah rumah tahun 2012 pernah diusut tetapi tak ter­dengar perkem­ba­ng­an terakhir. Kalau ditinjau ke la­pa­ngan, potensi penyelewengan cukup terbuka.
Warga mendesak, penyidik mem­bangun pola transparansi serta menye­ret siapapun oknum pejabat yang terlibat. Korupsi, diduga terjadi di beberapa SKPD, termasuk Dinas PU Pakpak Bharat,yang terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang sebagi abdi masyarakat Pakpak Bharat.
Segera periksa para pejabat, tunjukkan kepada masyarakat bahwa penegak hukum tidak tebang pilih, sehingga masyarakat menilai supremasi hukum berjalan dengan baik,tegas Jaman Munthe .Agus Banurea dan Juniper Sinamo sekaligus koordinator lapangan..

Pejabat di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat dituding sarat dugaan tindak pidana korupsi. Kajari diminta tidak ikut berkontribusi menyuburkan praktek tindak pidana korupsi di Kabupaten Pakpak Bharat. Periksa dan adili mereka pelaku korupsi yang menghabiskan uang masyarakat untuk kepentingan diri sendiri. Oleh mereka lah, masyarakat yang miskin semakin miskin dan tertindas.

Dengan banyaknya kasus korupsi di lingkungan Kabupaten Pakpak Bharat, banyak warga yang semakin tertindas, semakin miskin. Yang paling miris, kata Sinamo, dari 32 ribu lebih penduduk Pakpak Bharat, 50 persen mendapat bantuan beras miskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini menunjukkan masyarakat Pakpak Bharat tergolong masyarakat menengah ke bawah. Padahal memiliki APBD yang begitu besar
sebut para oratot itu.

Kasi Pidsus Kejaksaan Dairi, Yunius Zega berpendapat, tuntutan terkait penanganan kasus dugaan korupsi solar cell dan pembangunan jaringan air bersih salah alamat. Sebab, kedua kasus ditangani Polres Pakpak Bharat. Untuk kasus pembangunan jaringan air bersih, kejaksaan telah me­nerima pelimpahan 2 berkas korupsi yakni berkas tersangka MS dan BS. Kedua berkas dalam proses pelim­pahan ke Pe­ngadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) Medan.

Dugaan korupsi pemba­ngunan jalan meng­hubungkan Desa Lagan – Siba­gindar tahun 2015 sedang tahap pe­nye­lidikan. Sedang kasus lain yakni di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pakpak Bharat telah menetapkan dua orang tersangka. Tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain.
Kasi Intelijen Ferdiansyah maupun Yunius Zega menan­daskan,pihaknya menaruh atensi terhadap beberapa kasus di daerah itu. Penegak hukum menga­presiasi partisipasi masyarakat atas pengawalan proses pembangunan.

Setelah selesai menyampaikan aspirasi masyarakat Pakpak Bharat di Kejaksaan Dairi Kabupaten dairi tersebut,mereka membubarkan diri dan pulan ke Kabupaten pakpak Bharat. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Polres Dairi atas adanya pengamanan yang baik,dan penuh dengan persabatan menjaga ketertiban dalam melaksanakan unjukrasa mereka di Kejaksaan Dair.
Kami merasa puas atas pengamanan dari jajaran Polres Dairi,sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang menyusup dalam penyampain aspirasi kami tersebut,demikian akhir dalam ucapan Juniper Sinamo selaku koordinator lapangan aksi unjukrasa yang dilaksanakan di Kejaksaan Dairi itu. (kt)

Keterangan foto : Para orator menyampaikan keluhan mereka terhadap Kejaksaan Negeri Dairi,dan kelihatan warga membentangkan spanduk “ Kami Peduli Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat ” . Dan Kelihatan Kasi Intel Kejari Dairi menjumpai para korlap Juniper Sinamo untuk berdialog di ruangan aula Kejaksaan. Selasa(17/5-2016)

Minggu, 15 Mei 2016

Bupati Dairi : Kebe­radaan Kendaraan Perlu Disosia­lisasikan.

Sidikalang, Proklamasi : Bupati Dairi Jhonny Sitohang Sitohang mengatakan,  kebe­radaan  kendaraan perlu disosia­lisasikan. Hal ini sangat perlu agar masyarakat mengetahui apa yang sudah kita lakukan terhadap perkembangan pembangunan didaerah kita ini.

Ditambahkan lagi,ketika kun­jungan kerja ke desa,  mobil ini diren­canakan diturunkan. Per­kem­bangan tekno­logi penting disebarluaskan ke masyarakat. Itulah dalam arahannya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Dairi dalam acara tentang peneriaan satu unit mobilyang  berfungsi se­bagai dapur umum. Ken­deraan tersebut merupa­kan bantuan Kemen­terian Sosial direalisasi­kan tahun 2016.

Kepala Dinas,  Sorta Purba saat uji coba operasi di hadapan Bupati Johnny Sitohang dan Wakil Bupati Irwansyah Pasi di Taman Rekreasi Sidika­lang, pekan lalu mengatakan,  kendaraan ter­sebut difokuskan pada  ke­giatan bersifat da­rurat.  Secara teknis, pihaknya dibantu se­jum­lah Tagana.

Bila terjadi bencana se­mentara korban tak punya  persediaan pangan, kendaraan ini se­gera dikerahkan.
Pada kesempatan itu, bebe­rapa petugas  memperagakan bagaimana cara pemakaian.  Mobil itu dilengkapi  berbagai komponen di antaranya  lemari buat stok bahan makan­an dan air, elpiji juga dijepit dan tungku sebut Kadis tersebut. (kt)

Sekda Dairi Lantik Eselon III dan IV

Sidikalang, Proklamasi : Bupati Dairi melalui Sekda Sebastianus Tinambunan,SH.M.Pd mengambil sumpah jabatan sebanyak 107 pegawai negeri sipil di Ba¬lai Budaya Sidikalang, baru-baru ini. Dari angka itu, tercatat 8 orang pe¬ja¬bat struktural eselon III, eselon IV se¬banyak 43 orang, pengawas sekolah 3 orang, 9 kepala SMA, 3 kepala SMP dan 41 kepala SD. 

Untuk kursi eselon III, Lamtur Si¬tang¬gang dilantik menjadi Camat Siem¬pat Nempu Hilir, sedang Sitorus pe¬jabat lama dipindahkan menjadi ke¬pala bidang. Marulak Situmorang k¬e¬pala seksi parawisata mendapat pe¬ningkatan karir menjadi kepala bidang parawisata. 

Pada job kepala se¬kolah, Anna Lowisa Sianturi dipro¬mosi menjadi Kepala SMAN 1 Sidikalang. Posisi terdahulu sebagai Kepala SMAN 2 Sidikalang dimandatkan ke¬pada Manihar Tumanggor yang se¬be¬lumnya Kepala SMAN Sumbul. Dari data tersebut, seorang ASN ber¬nama Tambar Barus dikembalikan ke posisi staf dari Kepala Kantor Keta¬ha¬nan Pangan.

 Saat pemanggilan nama oleh protokol, tertengok 2 peiabat ter¬lan¬tik sepertinya abai terhadap agen¬d¬a. Seorang pria dan seorang pe¬rem¬puan duduk di kursi di kala rekan¬nya berdiri mengikuti acara. Saat itu, ke¬duanya me¬ngambil posisi paling be-lakang. Khusus kepada Lamtur, Tinam¬bunan memberi penegasan agar mem¬buat terobosan. Bahwa ASN ini sudah pu¬nya pengalaman sebagai sekretaris kecamatan. 

Dia diperintahkan tinggal di wilayah kerja serta membau dengan ma¬syarakat. Kalau perlu, kantor dibuka malam untuk melayani masyarakat. 

Selesai pengambilan sumpah jabatan,Bupati Dairi Jhonny Sitohan melalui sekda mengatakan,pergantian atau pemutasian jabatan adalah hal biasa yang dilakukan oleh pemerintah, Bagi yang dilantik atau yang mengemban jabatan yang sudah dilantik pada hari ini(red) tentu pimpinan telah melakukan seleksi dan yang dipercaya untuk mengemban jabatan itu sebutnya. 

Ditambahkan,laksanakanlah tugas sesuai dengan fungsi dan tupoksi masing-masing,lakukanlah pelayanan terhadap masyarakat,dan jangan merasa bangga jabatan itu diterima,tetapi berbuatlah dengan baik dalam melaksanankan tugas,sebab semua jabatan itu adalah amanah dan kepercayaan pimpinan terhadap anggotanya untuk meningkatkan profesionalime dalam membangun Kabupaten Dairi yang kita cintai ini tegas Bupati Melalui Sekda Kbupaten Dairi Sebastianus Tinambunan. (kt)

Selasa, 09 Februari 2016

70 Tahun Merdeka, Desa Kelahiran Ketua KPU Pusat Belum Dialiri Listrik

Sidikalang-SIRA:
Online Warga dusun Kuta Raja desa Bukit Tinggi Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi sampai saat ini belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Pasalnya, desa yang notobene tempat kelahiran ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik ini belum juga mendapat penerangan lampu listrik. Bagaimana anak-anak bisa belajar atau dapat mengetahui informasi dari televisi untuk menambah wawasan pengetahuan tentang negerinya sendiri maupun dunia luar, jika rumahnya belum dialiri arus listrik.

Kepada wartawan baru-baru ini ketika berkunjung kesana , Eriko Sidebang (45) warga dusun Kuta Raja mengatakan, Warga sekitar sudah pernah mengusulkan ke pada pihak PLN, agar desa mereka dapat dialiri arus listrik. Namun hingga sekarang belum ada realisasinya.

Sementara untuk penerangan listrik agar anak-anak mereka dapat belajar dirumah. Warga setempat mengambil arus listrik dari mersin genset milik salah seorang warga, itupun waktunya sangat terbatas sekali," katanya. "Listrik hidup mulai jam 18.30 hingga malam jam 22.00 Wib, warga harus mengeluarkan biaya untuk pembayaran arus listrik dari genset sebesar Rp. 60.000,- setiap bulannya," tambahnya. Sekum LP-KANRI K.Tumangger dalam tanggapannya menyebutkan,,bahwa adanya desa di Kabupaten Dairi yang belum dialiri arus listrik.

Dia menegaskan agar semboyan Bupati Dairi Johnny Sitohang "Bekerja Untuk Rakyat" Direvisi kembali karena disebutkan kurang sesuai dengan kenyataan yang ada. "Sudah lebih satu periode Bupati Dairi memimpin daerah penghasil kopi ini, namun belum bisa melakukan program pembangunan yang merata seperti yang telah didengung-dengungkan.semasa kampanye menjelang pilkada beberapa tahun silam," ujarnya.(kt)

Keterangan photo : Kondisi dusun Kuta Raja desa kelahiran ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik yang belum mendapat penerangan listrik.(foto.Proklamasi dok/kt)

Harus Ada Standart Keamaman Wisata Aceh Singkil


Harus Ada Standart Keamaman Wisata Aceh Singkil


Aceh Singkil-SIRA Online
Sebagai destinasi wisata Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki sebanyak 86 pulau, sudah saatnya menerapkan sistem Standart keamanan terhadap pengunjung yang hendak berlibur ke Pulau Banyak yang begitu luas mencapai  2.227,500 Ha 2.

Mengingat jarak tempuh menuju lokasi objek wisata bahari di Pulau Banyak dari ibukota Aceh Singkil mencapai 3 sampai 4 jam, apalagi sarana yang sering digunakan jasa tranportasi perahu robin untuk itu diharapkan kepada Pemda Aceh Singkil melalui Dinas terkait menerapkan standart operasional prosedur (SOP) kepada tour operator dari tour & travel yang menjual paket wisata ke wilayah Aceh Singkil khususnya Pulau Banyak dan Rawa Singkil serta objek wisata daerah tempat lainnya.

Dan melakukan  koordinasi dengan HPI selaku Himpunan Pariwisata Indonesia serta pihak Keamanan, ucap  Ketua Koperasi Pariwisata "PESONA ACEH SINGKIL" Muhammad Taat, baru-baru ini.

Karena hal tersebut dinilai tidak kalah pentingnya apabila terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap pengunjung dikala saat berwisata atau pun dalam perjalanan menuju pulang dari lokasi objek wisata,ujarnya.

Disamping itu, dapat mendata pengunjung dalam ataupun luar negeri yang datang berkunjung kelokasi objek wisata Kabupaten Aceh Singkil.
Memang selama ini belum ada kejadian yang begitu fatal tapi bukan berarti hal tersebut harus kita abaikan, sebab musibah bisa datang kapan saja. Dengan adanya kebijakan tersebut pengusaha tour & travel lokal pun bisa lebih maju nantinya.Namun kesemuanya itu perlu adanya  suatu payung hukum.

Oleh karena itu kami melihat regulasi tentang kepariwisataan di Aceh Singkil sangatlah penting di segerakan mengingat potensi wisata di Aceh Singkil sungguh sangat besar dan menjanjika untuk dikembangkan. Apa lagi untuk menghadapi masyarakat ekonomi asian ( MEA) ini diharapkan agar pengusaha lokal nantinya tidak kehilangan daya saing dengan investor - investor luar negeri yang mereka di beri kemudahan memiliki saham di bidang industri pariwisata atas 50%. “Jelas ini menjadi fenomena bagi industri pariwisata tanah air, ungkap Taat. Begitu yang di sampaikan ketua koperasi pariwisata "PESONA ACEH SINGKIL",harapnya.(kt)