LSM Laporkan DugaanKorupsi DKPLH Pakpak Bharat ke-Kejatisu

Pakpak Bharat,SIRA :

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pekan ini akan melaporkan dugaan korupsi pada Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup (DKPLH) Pemkab Pakpak Bharat ke Kejatisu, Medan. Adapun laporannya tentang kegiatan pembangunan listrik tenaga surya (PLTS) tahun anggaran (TA) 2010 dengan biaya Rp733.203.700,00 di Kecamatan Sitellu Tali Urang (STU) Jehe, Kabupaten dimaksud yang diduga anggarannya telah dimark up ataupun digelembungkan.

Hal itu dikatakan oleh Sampang Manik wakil ketua dengan didampingi Torang Sihite ketua LSM Gakin (Gerakan Anti Korupsi Indonesia) DPP Propsu salah satu diantara LSM itu kepadawartawan, Senin (4/7) ketika berkunjung ke Salak. Sebelumnya, kata Sampang, LSM Reaksi (Republik Anti Korupsi) pada 22 Juni 2011 telah melayangkan surat kepada Plt Kadis DKPLH Pemkab Pakpak Bharat M Aris Gajah untuk audensi/klarifikasi tentang penggunaan dana APBD dimaksud dan berdasarkan surat tersebut, jawaban semestinya sudah kami terima ini hari.

Namun, imbuh Sampang, berdasarkan keterangan dari salah seorang stafnya mengungkapkan bahwa, Plt DKPLH tidak berada ditempat. Dan, setelah dihubungi melalui telepon selulernya, M Aris Gajah menyebutkan,”maaf saya lagi dinas luar.” Mengenai audensi harus ada ijin dari Bupati Pakpak Bharat (Remigo Yolando Berutu-red) Cq Humas.

Sedangkan, lucunya, berdasarkan keterangan dari salah seorang staf Humas menyebutkan, untuk klarifikasi tidak perlu surat dari Humas. “Apa memang benar seluruh kegiatan di SKPD bila dikonfirmasi harus dijawab oleh Bupati Pakpak Bharat. Sementara, tentang pelaksanaan kegiatan yang lebih jelasnya mengetahui menurutnya adalah para pimpinan SKPD itu sendiri,” terang Sampang dengan nada kecewa sembari mengungkapkan bahwa, para pejabat di Pakpak Bharat terkesan tertutup dalam memberikan informasi ataupun justru sebaliknya kurang begitu memahami UU Nomor:14 tentang KIP. Sementara, terkait masalah itu, Plt DKPLH Pemkab Pakpak Bharat M Aris Gajah ketika dihubungi wartawan melalui telepon selulernya, Selasa (5/7) belum juga mengangkat dan ketika dicoba melalui sms hingga berita ini dikirimkan belum juga menerima jawaban.(JM)

Ketua DPD Partai Golkar Dairi Johnny Sitohang Dilaporkan ke-Kapoldasu

 Terlapor  Diancam Pasal 310 dan 315 KUHPidana

                                                      Medan-SIRA :

Ketika wartawan Dairi adakan klarifikasi kepada Ketua DPD Partai Golkar Dairi Johnny Sitohang notabene sebagi Bupati Dairi tanggal,7 Juli 2011 secara tertulis,dan langsung di antar para wartawan Dairi ke kantor Partai Golkar Dairi yang diterima para pengurus DPD Golkar Dairi,setelah itu langsung ke Kantor DPRD Dairi, diterima Resoalon Lbn.Gaol besrta anggota DPRD lainnya,sedangkan untuk ke Kapolres Dairi diterima Wakapolres Dairi di Halaman DPRD Dairi, sedangkan untuk Bupati Dairi diterima Kabag Humasy Pemkab Dairi Erika Hasugian.

Adapun surat klarifikasi itu yang disampaikan kepada Ketua DPD Golkar Dairi itu,dimana pada pemberitaan salah satu koran harian terbitan Medan (Sib) tanggal,6 Juli 2011 di halaman 1 paling bawah yang berjudul ”Ketua DPD Golkar Johnny Sitohang Sebut Wartawan Makin Bodoh”. Sehingga wartawan Dairi yang menandatangani 45 orang untuk meminta klarifikasi kepada Ketua DPD Golkar Dairi.
Namun wartawan Dairi menunggu klarifikasi dari Ketua DPD Golkar Dairi Johnny Sitohang tidak ada klarifikasi surat tersebut,maka mayoritas wartawan yang bertugas di Dairi dalam surat kuasanya akhirnya mempolisikan Johnny Sitohang ketua DPD II Partai Golkar Dairi ke kepolisisian daerah sumatarea utara (Kapoldasu) di Medan Rabu (13/7). Pengaduan wartawan yang bertugas di Dairi itu di dampingi pengacara Efendi Tambunan, SH, SE, MM dari Firma Hukum Perisai Keadilan. Pengaduan wartawan itu diterima Bripka Rahmad HS, SH dan KA SPKT III Kompol Ramli Anas Sitinjak dengan nomor polisi TBL/454/VII/2011/ SPKT III. Johnny yang juga Bupati Dairi itu diadukan dalam pasal tindak pidana Menista dan Penghinaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 310 dan 315 KUHP Pidana.
Kedatangan wartawan Dairi ke Mapoldasu tersebut sontak menjadi perhatian banyak pihak yang tengah berada di SPKT Poldasu. Bahkan kedatangan wartawan Dairi itu mendapat antusias penuh wartawan Unit Poldasu yang terdiri dari wartawan Media cetak, Radio dan televisi . Insan jurnalis yang bertugas di polda tersebut akhirnya menunggu hingga pelaporan kasus tertsebut selesai. Mereka juga memberikan dukungan penuh atas tindakan wartawan Dairi itu melaporkan Johnny Sitohang. “ Ini akan tetap kita pantau penanganan kasus pelecehan ini sehingga tidak dengan mudahnya oknum-oknum melecehkan profesi wartawan “ sebut Arfa dari kantor berita Antara.
Dukungan penuh dari insan jurnalis Sumut yang bertugas di Mapoldasu itu disebutkan akan secara berkesinambungan mengangkat pemberitaan berkaitan per-kembangan kasus tuduhan penghinaan terhadap professi wartawan tersebut. Sekitar 20 Wartawan yang mengantarkan pengaduan ke polda tersebut yakni Sutan Sihombing wartawan Bidik Indonesia, Hendrik Situmeang Dairi Pers, Rudianto Sinaga ,SE Striger TV One, Joseph B Manurung Lacak & Pembaharuan, Sondang Silalahi andalas, Nurlely Panggabean sketsa Publik, Sinar Harapenta Ginting Harian Bersama, Hartono Capah Koran Tuntas, Rikson Sihombing Jaya Pos, Drs. Swandy Kaloko Harian Portibi, Jonnner Simbolon Ka. Biro Siasat Kota. Luga R Siregar Medan Ekspos, H. Julius Manurung Berita Medan, Robinson Simbolon Batak Pos.
Dalam pengaduan itu wartawan menyampaikan saksi dalam kasus itu yakni Sekda Dairi Arsenius Marbun, BBA, Erika Hasugian Humasy Setda Dairi, Ir. Tahan Tobing Staf ahli Bupati Dairi, Syarifuddin Siregar Wartawan Analisa, Hery Suranta Surbakti wartawan SIB dan Sondang Silalahi Wartawan Andalas.
Sebelumnya dari 55 jumlah wartawan yang terdaftar di humas Pemkab Dairi sebanyak 45 wartawan telah meminta klarifikasi pernyatan Johnny Sitohang sehubungan dengan ucapanyna di harianSIB tertanggal 6 Juli 2011 yang berjudul “ Ketua DPD Partai Golkar Dairi Johnny Sitohang Sebuat Wartawan di Dairi Makin Bodoh” Kendati demikian hingga 12 Juli 2011 sedikitpun tidak ada klarifikasi yang dilakukan Johnny Sitohang selaku Ketua DPD Partai Golkar Dairi. Bahkan pejabat yang juga Bupati Dairi itu beredar issu atau informasi yang berkembang saat itu dikabarkan beliau berangkat ke luar daerah.
Pasca pengantaran surat Kalrifikasi ke DPD II Partai Golkar beberapa wartawan menyebutkan justru muncul beberapa oknum layaknya “ pahlawan Kesiangan” berupaya mendekati wartawan namun tidak jelas maksudnya. Bahkan terkesan hanya semacam penyelidikan saja. Kekesalan wartawan Dairi ini justru diperuncing dengan usai pengantaran surat klarifikasi ke kantor DPD Partai Golkar namun justru yang muncul mereka tidak tahu mau kemana membalas surat kalarifikasi wartawan tersebut. Justru ungkapan itu dianggap wartawan yang telah terlukai itu bukanlah jawaban yang berniat baik . Namun justru seakan-akan hanya mencari-cari alasan pembenaran untuk tidak mengakui kehilafan.
Setelah beberapa kali melakukan pertemuan, akhirnya wartawan Dairi “Mempolisikan” Johnny Sitohang yang dinilai wartawan terkesan paling pantang meminta maaf , dan kita tidak tahu apa alasannya pantang untuk minta maaf. Dan bukan seperti Bupati Dairi terdahulu, misalnya seperti S.Is. Sihotang, DR.MP. Tumanggor, dan almarhum JPA. Silalahi yang selalu cepat mengambil kebijakan untuk secepatnya berkomunikasi dengan para wartawan ketika ada kesalah pahaman dengan kuli tinta itu (Wartawan).
Mengutip penyataan Sondang Silalahi yang menjadi saksi dalam kasus ini mengakui jelas mendengar kata-kata tudingan Johnny Sitohang kalau wartawan Dairi makin lama makin bodoh. “ Waktu kami meliput acara karakterdes itu bersama Hery Surbakti dari SIB dan Syarifuddin Siregar dari harian Analisa rasanya sakit sekali mendengar sambutan ketua Golkar itu. Bukan itu saja kepala rasanya bengkak mendengar usai pernyataan ketua Golkar itu peserta karakterdes yang jumlahnya ratusan itu tertawa dan sepertinya propesi wartawan sangat dilecehkannya, Sebut Sondang.
Syarifuddin Siregar juga mengatakan hal yang sama ungkapan Johnny atas tudingan wartawan Dairi makin bodoh itu sangat menghina dan terkesan penghakiman tanpa fakta “ wah kepala rasanya membesar dan sangat tersinggung waktu itu. Mana kader PG mentertawankan ungkapan itu. Nah sekarang sudah di jalur hukum dan kami siap menjadi saksi atas penghinaan propefessi wartawan ini “ sebutnya.
Dalam pengaduan ke Poldasu itu beberapa pejabat Dairi dijadikan saksi seperti Sekda Dairi Arsenius Marbun, Ir. Tahan Lumbantobing staf ahli bupati Dairi, serta Kabag humas. Meski dugaan kuat para saksi dari pemerintah ini tidak akan mengakui pernyatan Johnny Sitohang namun wartawan masih mempunyai bukti lain yang dapat memaksa mereka untuk berkata jujur. “ yang jelas kesaksian palsu ada hukuman pidananya” sebut wartawan Dairi yang merasa dilecehkan itu.
Kuat Di Poldasu
Sebelumnya sejumlah pihak menyebutkan kalau Johnny Sitohang merupakan “ orang kuat diPoldasu” Sehingga besdar dugaan meski diaduikan maka kasus ini tidak akan pernah sampai ke pengadilan. Ungkapan itu disampaikan wartawan televisi yang kebetulan di Dairi pada selasa (12/7). Bukan itu saja sejumlah pihak juga membenarkan dugaan itu dengan latar sebelumnya Johnny Sitohang pernah diadukan beberapa kali ke Polda berkaiatan dengan dugaan Ijazah Palsu. Namun hingga kini pengaduan itu tidak jelas proses penanganannya.
Atas dasar tersebut dikatkaan jangankan penghinaan wartawan kasus Ijazah saja bisa tak jelas rimbanya. Kendati demikian wartawan Dairi dengan keputusan bulat menempuh jalur hukum dan siap berhadapan dengan fakta penanganan hukum yang dilakukan lembaga kepolisian. “ Selama ini memang ada isu hal aneh berkaiatan dengan proses penanganan hukum. Dan kita aka menjalani proses ini sehingga secara fakta akan terus ditulis wartawan sehingga masyarakat nantinya dapat menilai bagaimana sebenarnya kepastian hukum itu di Indoensia ditegakkna. Apakah benar hukum itu tunduk kepada penguasa atau justru sebaliknya. (robs/SR-01)

Keterangan Foto : Para wartawan Dairi di Mapoldasu sedang mengadukan Ketua DPD Golkar Dairi Johnny Sitohang.

Bila Pejabat Terindikasi Ijazah Palsu, Kerugian Negara Harus Dikembalikan

Sidikalang,SIRA :

Bila ada pejabat di repubelik ini terindikasi memakai Ijazah palsu,atau hanya memakai surat keterangan untuk memenuhi persyaratan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati,maka apapun alasannya tentu tidak dapat dibenarkan sama sekali atas tindakan itu,bahkan beliau harus mengganti kerugian negara selama beliau menjadi pejabat di daerah itu .

Dan tidak terkecuali siapapun orangnya harus diperoses secara hukum,sebab dijaman era reformasi sekarang tidak ada kebal hukum direpubelik ini walaupun waktunya tidak bisa dengan cepat prosesnya,sebab persoalan yang sudah menggurita di repubelik kita ini, boleh dikatakan sudah terjangkit virus disegala lini,ibarat penyakit sudah mengalami komplikasi, dengang kata lin,penyakit satu diobati,maka timbul penyakit yang lain lagi .
Kenapa bisa terjadi sedemikian ?.... Semuanya itu adalah akibat ulah dari jaman orde baru.Sebab dijaman orde baru kala itu didominasi sistim kekuasan yang sifatnya otoriter,dan orang tidak bisa mengkritik kebijakan pemerintah yang kurang tepat,apalagi bila disoroti para aktivis atau media tentang kinerja pemerintahan (penguasa) pada jaman orde baru itu,esok harinya hilang alias mbalang(mago).
Sehingga sekaranglah inilah mendapat imbasnya tentang keterpurukan bangsa kita ini,penyakit yang sudah komplikasi. Jadi persoalan demi persoalan dijaman era reformasi inilah meledak,sehingga sulit untuk dibendung.
Dan semuanya itu adalah sisa-sisa dari peninggalan jaman orde baru .
Sulitnya untuk membendung yang sudah terpendam pada saat jaman orde baru,maka diera reformasi inilah terbuka borok-borok atau penyakit yang ada saat itu,sehingga saat ini kesannya sulit untuk diberantas kebobrokan atau korupsi di repubelik kita ini,sehingga sering disebutkan para pakar politik permasalahan yang dihadapi saat ini bagaikan lingkaran setan alias iblis.
Namun kita jangan putus asa,masih ada nurani yang berbicara dalam kepemimpinan bapak SBY Presiden kita sekarang,dan kita harus acungkan jempol kepada beliau dimana setelah kepemimpinannya banyak sudah masuk penjara atau diproses para penegak hukum di repubelik kita ini,baik itu dari birokrasi,legis latif,judikatif (penegak hukum) seperti oknum kejaksaan salah satu contoh mantan Kejari Sidikalang yaitu Cyrus Sinaga yang telah diproses secara hukum masalah gayus tambunan, jaksa Urip,begitu juga beberapa hakim,para kepolisian, para politisi dan para pengusaha serta yang lainnya. Dan kalau di Sumut termasuk mantan Gubsu yang saat ini sedang dalam proses sidang dipengadilan, juga masih banyak saat ini dalam proses hukum.
Itulah pernyataan mas-yarakat seperti Mukmin Lingga yaitu tokoh budaya Pakpak di Gunung Sitember ketika SIRA berbincangbincang belum lama ini,baik melalui selularnya, maupun berbicara langsung ketika Runggu Pakpak Silima Suak belum lama ini, dimana membicarakan masalah seputar kebobrokan bangsa kita ini, dan juga masalah Ijazaht atau surat keterangan.
Sedang ditempat terpisah Sekretaris Jendral Komite Pemuda Pakpak Indonesia (Sekjend. KNPPI) Ahmadi Berampu dalam pertemuannya dengan SIRA baru-baru ini menyebutkan ,bila ada pejabat terindikasi Ijazah palsu atau hanya surat keterangan saja dalam persyaratannya untuk mencalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala derah ,tentu hal itu tidak dibenarkan secara undang-undang.
Tetapi kalau kebetulan beliau kompak secara pribadi dengan KPU Daerah itu sendiri,wah kita tidak bisa bayangkan apa yang dilakukannya, dan bisa moncak haliang bogas. Artinya Ketua KPU Daerah itu sendiri bisa juga ngotot alias jugul untuk disahkan kalaupun itu salah.(sah ningku sah mo =sah kubilang sahlah),dan bila demikian halnya pasti repot.
Menurut Mukmin Lingga dan Ahmadi Berampu bila se andainya ada pejabat,atau katakanlah itu kepala daerah dan wakil kepala daerah terindikasi Ijazah palsu atau hanya memakai surat keterangan saja , hal itu tidak dibenarkan,sebab yang sah seharusnya adalah “Surat Keterangan pengganti Ijazah ”, dan itupun harus dileges oleh Dinas Pendidikan.
Disebutkan mereka lagi,bila ternyata Ijazah nya palsu dan tidak bisa menunjukkan aslinya kepublik atau memang tidak ada Ijazahnya sama sekali , padahal beliau itu sudah menikmati uang negara dan fasilitas lainnya dari jabatan yang sudah diraih, maka kerugian negara yang ditimbulkan atau dengan kata lain, uang negara yang sudah dipakai selama beliau menduduki jabatan, katakan itu sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah , maka kerugian Negara yang sudah dipakai selama ini harus dikembalikan kepada negara, dan penggunga ijazah palsu tersebut harus diproses secara hukum,karena sudah mengkelabui publik jelas Lingga dan Berampu kepada SIRA ditempat yang berbeda. (SR-01) Bersambung Edisi selanjutnya ............

Wakil Bupati Dairi Lakukan Kegiatan Kunker Secara Rutin Metode Untuk 2014

Sidikalang,SIRA :

Masyarakat Dairi sangat mendukung program yang dilaksankan Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi,SH beserta tim yang dipimpin sendiri untuk kunjungang kerja kedesa-desa,dan program kedesa-desa tersebut adalah salah satu program yang sangat menyentuh langsung ketengah-tengah masyarakat,agar masyarakat lebih mengenal lebih dekat dengan pemimpinnya termasuk wakil Bupati Dairi sekarang, apalagi nantinya ada rencana mau mencalonkan diri sebagai Bupati Dairi tahun 2014 yang akan datang.

Apalagi Bupati sekarang Jhonny Sitohang kemungkinan tidak bisa mencalonkan lagi sebagi Bupati Dairi untuk ketiga kalinya sesuai dengan pernyataan Mendagri belum lama ini bahwa wakil Bupati satu paket dengan Bupati,maka Bupati sekarang sudah dua kali termasuk wakil sekali dan Bupati sekali.

Maka kunjungan kerja kedesa-desa ini adalah salah satu peluang besar untuk Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi,SH dalam pencalonannya nanti untuk tahun 2014 yang akan datang, tentunya seluruh elemen masyarakat juga pasti akan mendukung wakil Bupati Dairi sekarang. Dimana dalam kunjungan kerja yang dilakukan sekali satu bulan itu adalah merupakan satu strategi memperkenalkan diri secara dekat dengan masyarakat Kabupaten Dairi, dan kegiatan ini sudah hampir dilakukan wakil Bupati Dairi hampir dua tahun,dan Bupati Dairi selalu mendukung apa yang dilakukan oleh wakil tersebut.

Mudah-mudahan Bupati Dairi Johnny Sitohang tetap mendukung kunjungan kerja yang dilakukan oleh tiga tim tersebut,seberti Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi,SH, Sekda Kabupaten Dairi Drs. Arsenius Marbun, MMA dan Johnny Sitohang selaku Bupati Dairi yang turut dalam kunjungan kerja tersebut.

Masyarakat yang dikunjungi Wakil Bupati Dairi dalam kunjungan kerja yang selalu membawa rombongan dari setiap SKPD Kabupaten Dairi merupakan satu program yang sangat disenangi oleh warga itu sendiri, karena bagaimanapun juga bila wakil Bupati Dairi itu nanti mencalonkan diri sebagai Bupati Dairi priode mendatang yaitu tahun 2014 tidak susah lagi Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi, SH nantinya untuk mendulang suara.

Sebab bila sudah nanti sah yang disampaikan Mendagri beberapa bulan yang lalu,bahwa Bupati tidak lagi bisa mencalonkan untuk ketiga kalinya,dan diamana Bupati Dairi sekarang sudah pernah menjadi wakil Bupati Dairi,sehingga wakil Bupati satu paket dengan Bupati,maka Johnny Sitohang Bupati Dairi sekarang kemungkinan tidak bisa lagi mencalonkan diri menjadi Bupati.

Ketika SIRA beberapa kali ikut dalam kunjungan kerja yang dilakukan Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi,SH dibeberapa Desa Kabupaten Dairi mereka menyebutkan denagn sepenuh hati, kita mendukung wakil Bupati Dairi sekarang untuk maju nantinya untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Dairi tahun 2014 yang akan datang. Percayalah ,kita akan siap untuk mendukung dan memenangkannya kalau memang pak wakil Bupati sekarang mau maju menjadi Bupati Dairi yang akan datang sebut mereka. Dan kenapa kita siap mendukung beliau menjadi Bupati Dairi untuk tahun 2014 yang akan datang ? sebab menurut penilaian kami bahwa beliau adalah sosok pemimpin yang baik dan terpercaya.Artinya dalam penilaian kita adalah sangat objektif, apalagi beliau itu adalah dari latar belakang birokrasi,dan bukan orang politisi urai mereka. (SR-01)
NB :Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi,SH Putra kelahiran Dairi dari etnis Pakpak  yang berjiwa nasional dan tidak mau berkata sombong. Sedangkan latar belakang karirnyadari birokrasi, bukan orang politikus. Kunker adalah salah satu metode merintis untuk 2014 yang akan datang (Fotodok .SIRA)