Ini Pengakuan Wartawan TRANS7 yang Tertembak Senjata itu diarahkan langsung ke kerumunan massa.

SIRA Online - Jakarta : Anton Nugroho, wartawan Trans 7 yang terkena tembakan gas air mata menceritakan kronologi penembakan yang terjadi saat rusuh demonstrasi menolak kenaikkan harga BBM di depan halaman kantor DPRD Jambi. 

Menurut Nugroho, saat melihat aksi saling dorong mahasiswa dengan polisi, ia langsung mengambil posisi mengambil gambar di tengah kerumunan massa. Kemudian ia melihat polisi mengarahkan senjata langsung ke arah kerumunan massa.

"Saya melihat senjata tidak diarahkan ke atas. Tapi ke arah kerumunan massa," cerita Anton sambil terbaring dan mata terpejam kepada wartawan di Rumah Sakit Raden Mattaher, Senin 17 Juni 2013.

Empat fraksi tolak kenaikan harga BBM

SIRA - Jakartra :  Empat dari sembilan fraksi DPR RI menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, sedangkan lima fraksi lainnya mendukung.

"Setelah mendengarkan pemaparan pandangajn akhir fraksi-fraksi, kami menyimpulkan, dari sembilan fraksi yang menyampaikan pandangan akhirnya, lima� fraksi menyatakan persetujuan pengesahan RUU APBN Perubahan, serta empat fraksi lainnya belum menyatakan belum memberikan persetujuan," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie ketika memimpin rapat paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan RUU APBN Perubahan 2013 di Jakarta, Senin.

Keempat fraksi yang menolak adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura, sedangkan lima fraksi lain yang mendukung adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional (FAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Dolfy OFP ketika menyampaikan fraksinya menilai kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan meninggikan inflasi dan menambah jumlah rakyat miskin, sehingga fraksinya belum menyetujui RUU APBN Perubahan 2013 karena tidak sepakat dengan beberapa pasal terkait pengurangan subsidi BBM.

296 Kepala Daerah Bermasalah Dengan Hukum

SIRA - Medan : Sebanyak 296 kepala daerah di Tanah Air bermasalah dengan hukum dan sebagian besar terkait dugaan kasus korupsi.

"Ada 296 orang yaantik Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi sebagai Guberner dan Wakil Gubernur Sumatra Utara di Medan, Senin.

Gamawan Fauzi mengaku belum tahu pasti penyebab banyaknya kepala daerah yang diduga terlibat korupsi. 

Dia mengatakan perlu ada riset atau penelitian khusus untuk memastikan jika hal itu disebabkan biaya pilkada yang terlalu tinggi."Aatau penegakan hukum yang sangat 'kencang', sehingga sedikit saja salah bisa terbawa (masalah hukum)," katanya.

Penelitian itu, kata dia, juga perlu untuk mengetahui adanya sistem pemerintahan yang perlu diperbaiki guna menutup peluang terjadinya kesalahan yang berakibat pada masalah hukum.(relsira/antnews)

Gamawan Fauzi mengaku "Belum tahu pasti penyebab

Keterangan foto : Mendagri Gamawan Fauzi (kanan) menyematkan tanda jabatan kepada Gubernur Sumut terpilih Gatot Pujo Nugroho (kiri) dan wakilnya Tengku Erry Nuradi (kedua kiri) pada pelantikan di DPRD Sumut, Medan, Senin (17/6). Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut masa bakti 2013-2018. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana) ()  

10 Kapolda Diganti Bersamaan, Polri Mutasi Besar-Besaran ;Termasuk Kapoldasu

SIRA Online - Jakarta : Menjelang pensiunnya Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, terjadi mutasi besar-besaran di Mabes Polri. Mutasi ini mencakup pergantian 10 Kapolda, di antaranya adalah Kapolda Jawa Barat dan Jawa Timur.
Berdasarkan Surat Telegram Mabes Polri bernomor ST/1194/VI/2013 yang diterima detikcom, Sabtu (8/6/2013), terdapat 76 perubahan posisi di korps baju coklat. Banyak Jenderal yang menempati posisi baru.
Salah satu yang dimutasi adalah Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko. Dia ‘diparkir’ menjadi Perwira Tinggi Mabes Polri dan digantikan oleh Kakorbrimob Irjen Pol Unggung Cahyono.
Mutasi lainnya yang cukup mencolok adalah pergantian Kapolda Jabar Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya. Anis diangkat menjadi Kadiv TI Polri dan jabatannya di Jawa Barat diserahkan ke Irjen Pol Suhardi Alius yang sebelumnya menjabat Kadiv Humas Mabes Polri.

Tiada Kata Frustrasi Untuk Melawan Korupsi di Repubelik Ini

Korupsi Semakin Tak Terkendali, Ibarat Kejahatan Terorganisasi

UNTUK memerangi korupsi yang telah berurat berakar, negeri ini butuh energi dan konsistensi luar biasa. Sebab, di Republik ini, korupsi semakin tak terkendali. Ibarat kejahatan terorganisasi, korupsi tak luput dari perkaderan.

 Banyak politikus muda yang menjadi tersangka kasus penggarongan uang negara, sebagian dari mereka ialah kader penting partai berkuasa, Partai Demokrat. Sebut saja M Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, hingga Anas Urbaningrum.

 Dalam indeks persepsi korupsi 2012 yang dilansir Transparency International Indonesia (TII) Indonesia tercecer di peringkat 118 dari 176 negara dengan nilai 32.

 Semua itu merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa korupsi masih amat sulit dijinakkan. Itulah sebabnya  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkap rasa frustasi, jengkel dan geram atas masih dan makin merajalelanya korupsi di negeri ini.

Dalam dialog Forum Pasar Global di Singapura, Selasa (23/4), ia mengungkapkan betapa sulitnya memberangus korupsi di Tanah Air. Di depan forum internasional itu, Yudhoyono berterus terang bahwa memerangi korupsi tak semudah yang ia bayangkan.. Semula Yudhoyono berpikir penegak hukum bisa memberantas korupsi dalam rentang 10-15 tahun. Namun, pikiran itu ibarat jauh panggang dari api. Ternyata sekadar utopia. Menurut Presiden, Indonesia butuh 20-25 tahun lagi untuk terbebas dari jeratan korupsi.

ORANG MISKIN DILARANG SEKOLAH

SIRA  Online : Pendidikan semestinya tangga menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, bagaimana jika tangga itu saja sulit didekati karena dikelilingi gerbang dan jebakan kemiskinan?

 Inilah yang masih terjadi di Tanah Air. Kemiskinan bahkan sampai membuat anak bangsa putus asa dan mengakhiri hidup.

 Rabu (10/4) di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang remaja putri meninggal dunia dengan memendam malu karena tidak bisa meneruskan sekolah ke SMP negeri akibat ketiadaan biaya. Setelah setahun harapan bersekolah tidak juga terwujud, ia akhirnya menenggak racun serangga.

 Peristiwa itu hanya berselang sekitar sebulan dari kasus serupa di Lampung Selatan. Seorang siswa SMA bunuh diri karena belum melunasi uang ujian tengah semester.

 Kejadian berulang itu merupakan bukti pemerataan ekonomi demi mengentaskan rakyat dari kemiskinan masih jauh panggang dari api. Sampai-sampai demi mendapatkan hak dasar pendidikan, sebagian rakyat tak kuasa memenuhinya.

 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dijalankan pemerintah pusat ataupun pendidikan gratis yang dijanjikan banyak kepala daerah sudah baik. Namun, itu hanya menyelesaikan sebagian kecil persoalan. Ia belum efektif membantu masyarakat miskin.

 Salah satu sebabnya ialah komponen biaya pendidikan bukan hanya SPP. Untuk berangkat ke sekolah, seorang siswa tentu harus merogoh kocek. Belum lagi biaya seragam, sepatu, atau buku sekolah.

 Sejumlah sumbangan yang diminta sekolah bisa begitu beragam dan kreatif, mulai dari biaya kartu siswa, biaya piknik, pembangunan tempat ibadah, ruang tunggu, hingga pot kembang.

 Di Polewali Mandar, beberapa orangtua mengaku harga sepasang seragam bisa mencapai Rp100 ribu. Meski dikatakan tidak wajib, bagi anak usia sekolah, tidak berseragam, tidak bersepatu, atau tidak bisa turut serta dalam kegiatan sekolah sudah cukup membuat mereka minder.

 Pada akhirnya biaya yang harus dikeluarkan siswa bahkan bisa menyaingi biaya pokok pendidikan. Esensi pendidikan pun terkaburkan oleh segala hal-hal fisik yang belum tentu meningkatkan kualitas akademis.

 Yang jelas, rupa-rupa biaya itu makin meletakkan si miskin pada posisi terjepit. Pendidikan, yang mestinya merupakan gerbang menuju kehidupan yang lebih sejahtera, justru bisa menjadi petaka bagi si miskin.

 Hal seperti itu tentunya tidak dapat diremehkan pemerintah. Kejadian tewasnya anak didik juga merupakan potret ketimpangan pembangunan di berbagai daerah. Kesenjangan yang kian menganga tidak boleh hanya dipoles dengan statistik demi mengamankan citra. Fakta bahwa kemiskinan masih menjadi momok tidak boleh disembunyikan.

 Untuk apa anggaran pendidikan melimpah jika masih ada anak bangsa sulit sekolah? Ungkapan orang miskin dilarang sekolah masih menjadi kenyataan di negara yang membangga-banggakan pertumbuhan ekonomi ini.

 Saatnya kita semua jujur. Jujur menerima kenyataan ialah awal terurainya persoalan. Karena itu, akui saja bahwa ketimpangan ekonomi memang terjadi. Akui juga bahwa kemiskinan di negeri ini masih membelit dan kerap mengundang tragedi. Dengan pengakuan yang jujur, solusi akan lebih mudah dicari sehingga tragedi pun bisa segera diakhiri.(miol/direlsira}

Dirjen Pajak Akan Habiskan Pegawai Nakal

Mereka-mereka yang bandel dan nekat itu memang sudah terlanjur ada di institusi sebesar DJP ini. Harus diberantas"

SIRA - Jakarta :  Dirjen Pajak Fuad Rahmany bersumpah bahwa pegawai nakal penerima suap atau pelaku pemerasan di institusinya akan habis pada masanya.

"Jalan terbaik untuk memberantas mereka adalah dengan menangkap tangan dan dipecat. Nanti akhirnya mereka yang seperti ini akan habis juga," kata Fuad melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat.Pernyataan Fuad itu menyikapi tertangkapnya penyidik pajak yang berbuat di luar aturan belum lama ini.

Fuad mengungkapkan telah melakukan berbagai program pembinaan dan pencegahan serta pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik tidak terpuji itu, namun dia menekankan mengawasi 32.000 pegawai pajak di 33 provinsi di Indonesia itu tidaklah mudah.

Pengesahan RUU Ormas ditunda

FPKS dengan tegas menyatakan untuk menunda pengesahan RUU Ormas, Alhamdulillah semua fraksi dan juga pemerintah telah sepakat menunda pengesahan RUU Ormas,"

SIRA - Jakarta : Anggota DPR Indra mengatakan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Organisasi masyarakat (Ormas) ditunda dari jadwal semula pada 12 April 2014.

 "FPKS dengan tegas menyatakan untuk menunda pengesahan RUU Ormas, Alhamdulillah semua fraksi dan juga pemerintah telah sepakat menunda pengesahan RUU Ormas," kata politisi PKS itu di Jakarta, Jumat.

Menurut satu Anggota Pansus RUU Ormas ini, pengesahan RUU Ormas jangan berorientasi untuk dipaksakan pengesahannya pada 12 April 2013.

KPK Geledah Rumah dan Apartemen Penyuap Hakim di Bandung

Ada beberapa dokumen yang disita dari penggeledahan itu

SIRA - Bandung - Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sebuah apartemen di Bandung. Penggeledahan itu terkait Toto Hutagalung, tersangka kasus penyuapan hakim Pengadilan Negeri

Bandung, Setyabudi Tejocahyono.

Penggeledahan berlangsung di Apartemen Metro tower A lantai 10 nomor 10, tower B lantai 3 nomor 2 dan tower E lantai 3 nomor 3. "Apartemen ini diduga milik TH," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, di kantornya, Kamis 11 April 2013.

Selain itu, penggeledahan juga berlangsung di rumah jalan Kampus 5 nomor 1, Kiaracondong, sebuah kantor swasta yang terletak di kompleks ruko Suropati di jalan KH Mustofa, Bandung. Kemudian, rumah di jalan Pacuan Kuda nomor 22 AA, Kecamatan Arcamanik, Bandung. Serta ruko Metro Indah Mall Blok I nomor 1, Bandung.

Menjerakan Pegawai Pajak Korup

Penangkapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan penerimaan suap kian membuktikan sejumlah hal.

 Pertama, penangkapan itu menandakan hukuman atas tindak pidana korupsi belum menghasilkan efek jera. Padahal, penangkapan pada Selasa (9/4) itu bukan kali pertama untuk pegawai pajak, melainkan sudah yang kelima kali.

 Modus dan caranya beragam, tapi tetap saja 'keberanian' untuk bermain fulus di lorong remang-remang seolah ingin menantang bahwa hukum pun kelak bisa mereka taklukkan. Para pelaku pasti akan dihukum, tapi tak lantas menjadi miskin setelah hukuman berakhir karena memang peradilan tindak pidana korupsi belum sepenuhnya berminat memiskinkan koruptor.

Truk Bawa Kayu Olahan Diamankan

SIRA-Brastagi : Truk Colt Diesel sarat muatan kayu olahan diamankan Tim Opsnal Reskrim Polres Tanah Karo dipimpin Iptu Zulfikar SH Jalan Jamin Ginting Brastagi, Senin (8/4) pukul 22.00 wib. Pengamanan truk bermuatan kayu olahan asal Desa Sibirubiru Keamatan Birubiru Deli Serdang itu, berawal saat petugas melakukan patroli rutin di jalan Kabanjahe-Brastagi.

Ketika petugas meminta untuk menunjukan kelengkapan surat-surat kayu, ternyata pengemudi colt diesel, Suranta Peranginangin(28) dan pemilik kayu marga Barus keduanya warga Birubiru tidak dapat menunjukan dokumen yang diminta petugas. Supir truk dan pemilik kayu hanya menunjukan surat faktor kayu olahan, sedang dokumen lain yang dibutuhkan tidak dapat ditunjukan.

Untuk proses selanjutnya, truk berikut muatannya digiring ke Mapolres Tanah Karo Jaan Veteran Kabanjahe

Kapolres Tanah Karo AKBP Marcelino Sampouw melalui Kasat Reskrim AKP Wira Prayatna aat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (9/4) siang membenarkan mengamankan truk dengan muatan kayu olahan .

Menurut Wira, kayu berasal dari Desa Sibirubiru Deli Serdang, yang hendak dibawa kepada fanglong di Jalan Jamin Ginting Brastagi. Pemilik kayu S Barus sewaktu diperiksa petugas di lapangan tidak dapat menunjukkan dokumennya.

"Guna pengusutan lebih lanjut Polres Tanah Karo memanggil petugas dari Dinas Kehutanan Kab Karo. Sesuai dengan aturan yang berlaku, pemilik kayu melanggar pasal 50 ayat 3 yang diancam pidana pasal 27 ayat 7 UU momor 41 tahun 1999 atau pasal 19 ayat 2, 3, 5 Permenhut Nomor P.30/Menhut-11/2012

tentang peñata usahaan hasil hutan yang berasal dari hutan rakyat," tegas Wira Prayatna. (anews/direlsira)

Keterangan foto : DIAMANKAN: Truk bermuatan kayu olahan diamankan di Mapolres Tanah Karo Jalan Veteran Kabanjahe.(Foto dok.direlsira/anews)

 

Pendaftaran lelang jabatan Jakarta hanya via online

SIRA- Jakarta  : Pendaftaran untuk mengikuti seleksi dan promosi jabatan terbuka di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan dengan sistem lelang terbuka hanya dilakukan secara online (daring ), kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, I Made Karyoga.

"Tidak pakai seremoni, pukul 10.00 WIB ini semua sudah on, langsung online," kata Made di Balaikota DKI Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, pendaftaran peserta pada 8-22 April 2013 akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan seleksi selama hampir dua bulan, termasuk di antaranya verifikasi data.

"Kandidat yang lolos rencananya akan dilantik pada 21 Juni 2013," katanya.

Calon yang lolos seleksi, lanjut dia, akan menempati 25 jabatan lurah dan tiga jabatan camat yang kosong masih kosong di DKI Jakarta.

Hubungan Eksekutif dan DPRK Memanas

PBK Subulussalam Terhambat 

SIRA - SUBULUSSALAM - Hubungan eksekutif dan legislatif Kota Subulussalam yang renggang sejak sebulan terakhir, kembali memanas. Menyusul perbedaan pendapat terkait pelaksanaan Pilkada 2013, kini kedua lembaga tersebut terlibat “perseteruan” soal pengesahan hasil evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) 2013, yang tak kunjung ada kesepakatan.

Perseteruan kedua lembaga ini, terlihat nyata saat Rapat Pembahasan Tindaklanjut Evaluasi APBK tahun 2013 yang berlangsung, di ruang sidang DPRK Subulussalam, Jalan Pertemuan, Rabu-Kamis (3-4/4).

Pantauan Serambi yang mengikuti jalannya sidang, beberapa anggota DPRK seperti Netap Ginting, Saripuddin Jawa, dan Bakhtiar Husein mempersoalkan legalitas APBK 2013 lantaran dinilai masih berupa rancangan. Alasannya, selain hasil evaluasi belum diteken oleh Ketua DPRK juga belum dibubuhi nomor qanunnya.

Presiden SBY Berikan Waktu 2 Minggu Selesaikan Bendera Aceh

SIRA - Jakarta : Kontroversi bendera Aceh terus berlanjut dan meluas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun segera bersikap. Presiden akan memanggil Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membicarakan kontroversi bendera Aceh ini.

Keputusan SBY untuk memanggil Gubernur Aceh itu sebagai tindak lanjut dari pertemuan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dengan Zaini pada Kamis kemarin. Presiden mengaku memberikan tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan permasalahan bendera Aceh ini.

Presiden menilai lambang negara bukanlah persoalan politik, melainkan masalah hukum. Dalam pernyataan pers seusai salat Jumat di Kompleks Istana, Jumat (5/4), SBY mengaku telah menginstruksikan Mendagri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.

Koordinasi difokuskan untuk mencegah timbulnya masalah baru yang dinilai sebagai suatu kemunduran yang dapat memicu ke konflik terdahulu. Menurut SBY, persoalan lambang daerah tidak termasuk wilayah politik, melainkan ranah hukum yang diselesaikan dengan undang-undang, dan ketentuan pemerintah yang berlaku. Metvnew/direlsira)

Mantap Anggota DPRD Dairi :Setelah Selesai Pengsahan R.APBD Dairi T.A.2013 , Langsung Lakukan Bintek ke Jawa Barat

Sebelumnya Ditolak Dan Telah Berkekekuatan Hukum,Tapi Entah Apa Yang Terjadi Diterima Kembali

SIDIKALANG – SIRA :   Setelah Selesai Pengsahan R.APBD Dairi T.A.2013 pada tanggal,23/3-2013 Yang Sebelumnya Ditolak  anggota DPRD Dairi yang terhormat itu, Langsung melakukan Bintek alias jalan-jalan  ke Jawa Barat,kemungkinan sang gembiranya beliau-beliau beserta Pemkab Dairi.

Dimana selama ini Bupati Dairi Jonny Sitohang kelihatannya sudah kwalahan,sehingga hampir seluruh kegiatan di Pemkab Dairi  mau dibuat Peraturan Bupati(Perbub). Tapi begitu lihai dari jajaran Pemkab Dairi,selalu dilakukan lobi-lobi ke DPRD Dairi agar dicabut surat keputusan yang ditolak tersebut,dan bias dijadwal ulan untuk dibahas agar disahkan,ternyata Pemkab berhasil membujuk anggota DPRD Dairi,yang sudah ditolak terpaksa di iyakan kembali.

Sementara anggota DPRD Dairi yang jumlahnya 30 orang ,yang ikut hanya 27 orang termasuk DPRD Dairi yang menolak R.APBD T.A 2013. Adapun yang tidak ikut Bintek ke Jawa barat tersebut yaitu :

Setelah disahkan R.APBD Dairi 2013 melalui rapat paripurna pada tanggal 27/3-2013 baru-baru ini sekitar pikul 23.30 wib diaanggap cacat hukum.

Dimana selama ini para anggota DPRD Dairi telah menolak disahkan yang diketok palu pada tanggal 18 Desember 2012 yang lalu,entah setan apa yang merasuki beliau mereka mensahkan,walaupun Fraksi PDIP yang menolak.

Jasad Korban Jatuh di Lae Pendaroh Ditemukan Tak Bernyawa Lagi

SIRA –Sidikalang: Setiap Tuhan memanggil ciptaanNya termasuk manusia i dunia simangko-angko en (Dunia fana ini) kita tidak tau ,dengan jalan apa yang dibuatNya. Tentu sebagai manusia biasa,kita harus pasrah,apa yang terdai hari esok.

Kejadian yang memilukan ini bagi keluarga yang ditimpa musibah ini,pasti bagaikan petir disiang bolong,dan tidak disangka-sangka dan diduga-duga,semuanya itu Tuhan yang lebih tau.

Korban hilang saat mandi dan bermain di air terjun Lae Pandaroh Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi, ditemukan membengkak, Senin (1/4). 

Beberapa saksi mata menyebut, bagian kepala mengalami luka memar, bahkan organ mata lembam. Diduga, korban atas nama Maruba Matanari (23) penduduk jalan Makmur Gang Bahagia terkena benturan keras ke bebatuan terjal.

Pencarian tersebut tuntas hari ke empat setelah dinyatakan hilang, Jumat (29/3). Tim Basarnas Sumut bersama relawan diantaranya Epriston Nababan mendapati korban mengapung tak bernyawa di terusan air mirip kawah berukuran 3 x 8 meter berkedalaman 6 meter. Lokasi itu berjarak 150 meter dari titik peristiwa. Topografi sangat curam dan berbatu lepas berbalut perpohonan dan semak.

Relawan menyebut, korban tampak sekira pukul 11.00 WIB. Pekerja kewalahan menarik jasad karena sempat lepas oleh aliran deras. 

Kamera Hanyut di AS Ditemukan di Taiwan

SIRA Newnan :Seorang perempuan asal Georgia bertemu lagi dengan kamera miliknya setelah dia kehilangan kamera tersebut saat liburan ke Hawaii pada 2007. Kamera itu ditemukan tersapu ombak di Taiwan.

Linsay Scallan, perempuan tersebut, mengaku tengah scuba diving ketika kehilangan kameranya.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi WGCL-TV, Scallan mengatakan dia mendapatkan pesan di Facebook dari temannya yang menyebut istrinya membaca sebuah artikel di laman daring sebuah stasiun televisi Hawaii mengenai sebuah kamera yang hilang.

Dalam artikel itu disebutkan seorang pegawai China Airlines menemukan kamera tersebut dan seluruh fotonya masih utuh di dalam memory card.

Maskapai penerbangan itu kemudian menawarkan untuk membayari ongkos penerbangan Scallan ke Taiwan agar perempuan itu bisa mengambil kamera miliknya dan bertemu dengan pria yang menemukan kamera itu. (Reuters/direlsira)

Keterangan foto : inilah foto kamera yang hilang dan ditemukan kembali.

DPRD Dairi dan Pemkab Dairi Harus Mematuhi PP.Nomor 3 tahun 2007

SIRA - SIDIKALANG : Segala peraturan dan undang-undang direpubelik ini harus dipatuhi masyarakat ,terlebih pemerintah,apakah itu pihak eksekutif,legislatif,maupun yudikatif. Tentu hal ini tidak bias ditawar-tawar,itulah penyampaian Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Komite Pemuda Pakpak Indonesia (Sekjend.DPP-KNPPI) Koting Tumangger,Sm.PAK ketika ditemui di kantornya jalan Runding Sidikalang Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara 21/3-2013.

Ditambahkan lagi,kaitan ini dimana DPRD Dairi dan Pemkab Dairi jangan bermain-main dengan perturan,kalau ingin berwibawa Pemkab dan DPRD itu sendiri. Contohnya dimana dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 17 ayat 1 disebutkan :  LKPJ Akhir Tahun Angaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan anggaran berakhir.

Ramai-ramai Patok 'Kebun Binatang' Djoko Susilo

SIRA- SUBANG : Puluhan warga Desa Kumpay, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, ramai-ramai memasang patok garapan di atas lahan kebun milik Djoko Susilo, tersangka kasus korupsi Simulator SIM. Kebun itu sudah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejumlah warga yang ditemui Tempo di lokasi, Rabu, 20 Maret 2013, menginginkan lahan yang kini telantar itu bisa digarap oleh mereka untuk kepentingan berkebun agar bisa menghasilkan nilai ekonomi tambahan. "Kami hanya ingin berkebun nanas, enggak mungkin untuk menguasainya," kata Edi, salah seorang warga Kampung Kumpay. "Kami juga siap membayar pajaknya."

Oom, warga lainnya, mengatakan sejak Djoko ditetapkan sebagai tersangka korupsi, kebun yang sebelumnya juga banyak dihuni sejumlah binatang ternak itu nyaris tak terurus lagi. "Apalagi setelah disita KPK," tuturnya.

Sekjend.DPP-KNPPI : Koting Tumangger .Sm.PAK :DPRD Diminta Jeli dan Teliti Bahas LKPj Tahun Anggaran 2012

SIRA - SIDIKALANG: Sekjend.DPP-KNPPI Koting Tumangger diminta DPRD Dairi  lebihteliti dan  jeli  dalam pembahasan membahas Laporan Kerja Pertanggunggjawaban (LKPj)  Bupati Dairi untuk kesesuaian bentuk fisik dengan laporan tersebut.Rabu (20/3)

Pasalnya, masih banyak indikasi di lapangan bahwa kegiatan penggunaan APBD yang belum rampung keseluruhannya. Demikian disampaikan Sekjend. KNPPI Koting Tumangger kepada SIRA, di  Sidikalang.

“Dimana saya menyampaikan hal ini dikarenakan, terhitung dari tahun  2012-2013 Pemerintah Kabupaten Dairi  selaku Pengguna Anggaran (PA) yang bertanggung jawab dalam penggunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Kabupaten Dairi.

Maka dengan ini DPRD dalam Pembahasan LKPj ini supaya lebih jeli dan teliti, karena mungkin masih ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan apa yang ada di lapangan (bukti fisik) dengan apa yang ada di LKPj   Bupati Dairi pada tahun 2012-2013,agar nanti jangan  jadi bumerang untuk DPRD sebagai badan Legislatif,” katanya.

Program Bedah Rumah Tidak Tepat Sasaran Kepala Desa Dapat Warga Hanya Isap Jempol

     

-Kepala Desa Lingga Raja, Pangihutan Kaloko :Silahkan Naikkan Ku Bantu Rp 500.000

-Rumah Simarmata Berdinding Topas Tak Dapat bedah Rumah

SIRA - SIDIKALANG : Program pemerintah bedah rumah di Desa Lingga Raja Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi,  dituding tidak tepat sasaran. Pasalnya,  Kepala Desa Linggaraja Pangihutan Kaloko  malah mendapat bantuan bedah Rumah , tapi ada warga yang miskin, kondisi rumahnya  marga Simarmata sangat memperihatinkan, malah tak dapat bantuan,ada apa ? Rabu (20/3)

Seorang warga miskin (gakin) di Kecamatan Pegagan Hili Kabupaten Dairi sebut saja Pak Simarmata (49) yang  kehidupannya cukup mempertihatinkan mengharapkan bantuan bedah rumah ini. Mempertanyakan pihak pemerintah di tuding pilih kasih dan masyarakat sudah melengkapi \Syarat-syarat , namun hasilnya tidak ada.

 Pak Simarmata hidup nya di dalam Gubuk Bambu  di rumah panggung berdinding  Topas Bambu yang lapuk dan nyaris ambruk. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-harinya,  Pak Simarmata hanya bertani ke ladang orang untuk mengharapkan gaji  Rp 8000/hari. Hasilnyapun hanya cukup untuk beli beras sekali makan.

Pak Simarmata kepada wartawan di kediamannya menjelaskan, rumah yang ia tempati sudah  puluhan tahun  tinggal di gubuk  bamboo . Setiap datang hujan atau angin kencang, rumahnya akan goyang seperti mau ambruk. Akibatnya, jika hujan turun, dia selalu melapisi plastic supaya tidak terkena hujan yang merembes ke dinding.

“Kondisi rumahku sangat memprihatinkan bang. Usia rumahku sudah tua, dinding  bamboo sudah mulai lapuk , air hujan langsung menembus ke rumah akibat atap seng banyak yang bocor,” katanya.

                Lebih lanjut Pak Simarmata menyatakan, untuk memeroleh bantuan ini bedah rumah harus melengkapi Kartu Keluarga (KK),Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelumnya dia sudah menyerahkan kepada pengurus bedah rumah. Namun, entah kenapa, malah warga yang kehidupannya lebih baik dan kondisi rumahnya tidak separah rumahnya bisa mendapatkan bantuan.Seperetri Kepala Desa Lingga Raja  An.Pangihutan Kaloko malah ini yang dapatan dalam kesempatan ini Pak Simarmata Menuding pembagian Bedah Rumah di Kecamatan Pegagan Hilir patut di pertanyakan katanya.

“Setelah Stagnan 2 Bulan”

                                                       

Paripurna Ranperda Dairi Kembali Tidak Korum

Bupati dan Ketua DPRD Dairi: Masyarakat dapat bersabar

SIRA - SIDIKALANG:  Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Dairi 2013, kembali gagal karena tidak kuorum, Rabu (20/3), seperti yang sudah terjadi pada Januari yang lalu. Pada hal, sidang paripurna sempat diskor hingga pukul 14.00 Wib. Akan tetapi, hingga skor dicabut kembali paripurna tidak kunjung kuorum.

Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adiegoro kepada Wartawan di aula DPRD Dairi menyebutkan, pihaknya masih menunggu niat baik dari para Anggota DPRD Dairi yang belum menghadiri sidang paripurna. Menurutya, bahwa ketidak hadiran beberapa wakil rakyat tersebut adalah suatu kekalahan. “Kami berharap mereka memiliki niat baik untuk menghadiri paripurna. Hadir bukan untuk menyetujui. Kalau setuju dan tidak setuju, itu hak mereka,” ujarnya.

Dilanjutkan Sitohang, dirinya mengharapkan masyarakat Dairi dapat bersabar dan bisa melihat situasi dan kondisi yang terjadi sekarang. “Mudah-mudahan semua kepentingan masyarakat dapat diakomodir nantinya dalam P-APBD,” imbuhya.

Ketua DPRD Dairi Delphi Masdiana Ujung SH MSi kepada Wartawan, mengaku bahwa ketidak hadiran para anggota DPRD tersebut tidak diketahuinya. Disebutkannya juga, bahwa dirinya sempat melakukan komuikasi terhadap para anggota untuk menghadiri paripurna tersebut. “Saya bukan pimpinan SKPD, saya hanya ketua kelas yang tidak bisa dan mampu berbuat apa-apa tentang kehadiran mereka,” ujarnya.

Informasi yang didapat di lingkungan DPRD Dairi bahwa, pihak eksekutif telah melakukan berbagai lobi kepada para anggota DPRD untuk menghadiri paripurna R-APBD yang sudah dianjurkan oleh Pemprovsu tersebut. Namun pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD tersebut, terlihat lebih banyak kursi yang kosong.

Sebelumnya, Kamis (14/3) yang lalu, 12 kursi dari 10 Parpol di DPRD Dairi mengistruksikan anggotanya agar tidak melakukan pelanggaran hukum dalam hal menjadwal ulang R APBD 2013. Sedakan, RAPBD yang hingga sekarang belum dibahas untuk 2013 akan terancam dipenalti hingga batas waktu 31 Maret 2013, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (reljos/SR-01)

Keterangan Foto: Ketua DPRD Dairi Delphi Masdiana Ujung SH MS. dan Bupati Dairi Johnny Sitongan di Aula DPRD Dairi Rabu (20/3)Foto Dok.SIRA.

Rapat Bamus DPRD Dairi Untuk Penjadwalan Ulang R-APBD Ditunda

 PP 58 tahun 2005, ancam penalti

 SIRA-SIDIKALANG :Rencana jadwal ulang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Dairi 2013 ditunda, Senin (18/3), sekira pukul 17.30 Wib, karena dihadiri 7 orang dari 16 orang jumlah anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Dairi. Rencana rapat Bamus DPRD Dairi tersebut direncanakan dengan pokok acara penjadwalan persidangan dalam rangka pembahasan kembali R-APBD Dairi Tahun Anggaran 2013.

Ketua DPRD Dairi Delphi Masdiana Ujung SH MSi, kepada wartawan di ruangannya mengatakan bahwa, penjadwalan ulang R-APBD Dairi tahun 2013, dilaksanakan karena sebelumnya telah resmi ditolak dewan melalui paripurna. Akan tetapi penjadwalan ulang yang direncanakan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Pemprov Sumut cq Sekretariat Daerah dengan Nomor: 903/1713, perihal penyelesaian penetapan APBD Dairi Tahun Anggran 2013 tertanggal 6 Maret 2013.

Ibadah Raya Jubileum 50 Tahun GKPPD Sumbul Diikuti Ribuan Umat

Dirangkai Dengan Kegiatan Bakti Sosial Dan Pengobatan Gratis

SIRA Online - Sidikalang : Ibadah Raya yang merupakan acara puncak perayaan Jubileum 50 Tahun Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) resort Sumbul (1963-2013), berlangsung meriah, dan diikuti sedikitnya 4000 orang umat Nasrani dari berbagai Gereja yang ada di Kabupaten Dairi, serta dihibur Artis Ibukota Jakarta, Joel Simorangkir, MOREVOICE  Medan, dan Finalis Idola Cilik 2013 RCTI, Josia Simanjuntak, Minggu (3/3) di Halaman GKPPD Sumbul.

Untuk menyongsong 50 tahun GKPPD resort Sumbul  (sebelum pelaksanaan perayaan puncak Jubileum-red), pihak panitia Jubileum bekerjasama dengan Yayasan Surya Kebenaran Internasional (YSKI), telah melaksanakan sejumlah kegiatan Bakti sosial dan pengobatan gratis terhadap masyarakat yang berlangsung pada hari, Jumat-Sabtu (1-2/3)di Lapangan Yayasan Karina Sumbul.

Diantaranya, Pengobatan umum dan spesialis bagi 1059 orang warga, Pemeriksaan KGD 85 orang, Pemeriksaan asam urat 118 orang, Papsmear 49 prang, Pe,eriksaan katarak 25 orang, Pangkas 143 orang, Pemeriksaan golongan darah 220 orang, Pendataan dan pemeriksaan bibir sumbing 25 orang, Pendataan dan pengukuran Kaki dan Tangan palsu, 16 orang, Pemeriksaan benjolan bedah umum 5 orang, Pemberian kacamata baca sebanyak 705 terhadap usia 50 tahun ke atas, Pemeberian obat-obatan dari Apotik terhadap 590 orang, dan pemberian makanan dan Air Mineral untuk 4500 orang.

Sebelumnya juga, pihak panitia telah melakukan sejumlah kegiatan lainnya yakni, Gerakan penanaman 5000 Pohon, Festival Koor se-GKPPD, Perlombaan Vocal solo, Vocal Group, Cerdas cermat Alkitab, lomba Puisi tingkat Sekolah Minggu, dan Cimatah Daging se-Resort GKPPD Sumbul, serta Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR). 

Yayasan Padimun Kasih Selenggarakan LDK

Delphi Ujung “Tinggi Iman, Tinggi Tlmu dan Tinggi Pengabdian, Itulah Ciri Khas GMKI”

SIRA Online - Sidikalang :Melatih diri mulai dari sejak dini untuk menjadi seorang pemimpin, adalah suatu bentuk pengenalan diri. Sehingga, sebelum kita bermimpi jadi seorang pemimpin kita harus mengenali diri kita dan mengerti akan arti seorang pemimpin.

Demikian disampaikan Pdt Haposan Sianturi dari HKBP Resort Sirisi-risi Humbahas, saat memimpin ibadah pada pembukaan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), yang diikuti utusan cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, berlangsung di Bahtera Nuh, Taman Wisata Sitinjo Dairi, Kamis (28/2).

Khotbah yang diambil dari nats Alkitab Markus 10: 41-45 yang berkata “Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang”itu, diarahkan sebagai pembentukan karakter umat kristiani dalam melaksanakan kepemimpinan.

“Rekan-rekan muda GMKI, jangan pernah menganggap rendah diri. Akan tetapi, mana kelak menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang menggunakan kelemah lembutan dalam memimpin bukan dengan tangan besi,” ujar Pdt. Haposan. 

Jubileum 50 Tahun GKPPD Sumbul

Mejaga Lingkungan Yang Sejuk Sama Dengan Memelihara Bagian Dari Tubuh Manusia

SIRA Online - Sidikalang : Menjaga lingkungan untuk selalu sejuk, sama dengan menjaga atau memelihara salah satu bagian dari tubuh manusia agar selalu dapat berfungsi dengan baik.

Hal itu disampaikan Pendeta Resor Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Sumbul. Pdt.Sihol Kesogihen, STh, mengawali kotbahnya pada Apel siaga gerakan penanaman 5000 pohon dari berbagai jenis, yang merupakan rangkaian Jubileum 50 tahun GKPPD Resort Sumbul, yang berlangsung di halaman Kantor Camat Sumbul Kabupaten Dairi, Jumat (1/3).

“Tuhan memberikan mandat atau kuasa kepada manusia untuk menikmati seluruh ciptaanNya, termasuk Pohon yang berfungsi untuk membuat lingkungan kita selalu sejuk. Akan tetapi kita sering menyalahgunakan mandat tersebut.  Padahal, selain untuk menikmati, kita juga diberi tanggungjawab untuk memelihara seluruh ciptaanNya, termasuk memelihara lingkungan untuk selalu sejuk”,ungkap Pdt. Kesugihen. 

Kapolres Dairi Gelar Bincang-bincang Dengan Sejumlah Wartawan di Warung Kopi

 

SIRA Online -Sidikalang : Guna menjaga keamanan dan kekondusifan Kabupaten Dairi, khususnya menjelang dan pada saat berlangsungnya Pemilihan Kepala daerah Provsu (Pilkada-SU) 2013, pada 7 Maret mendatang, Kapolres Dairi, AKBP. Enggar Pareanon, gelar bincang-bincang dengan sejumlah Wartawan  di salah satu Warung Kopi yang ada di Simpang Empat Sidikalang, Jumat (1/3).

Menurut Enggar yang saat itu didampingi Kasat Bimas, AKP. Amansyah.SP, Kasat Lantas, AKP. P. Ternalem Sembiring, dan Kasubag Humas, AKP. L. Limbong, serta sejumlah personil Polres Dairi, bahwa acara bincang-bincang dengan sejumlah awak media itu, sengaja dilakukan di sebuah warung kopi, yang menurutnya merupakan wujud nyata dari program unggulan Polres Dairi, “Polisi Kade-kadenta, Polisi Donganta, atau Polisi Sahabat kita”. 

'Moshe Kai Cavalin' Raih Gelar Sarjana di Usia 11 Tahun

Moshe Kai Cavalin berhasil meraih gelar sarjana ketika ia masih berusia 11 tahun, tak hanya itu ia juga akan segera lulus dari University of California, Los Angeles (UCLA), pada usia 14 tahun. 

Dibanding dengan anak seumurannya tentu saja kemapuannya jauh lebih unggul, namun Moshe Kai menolak jika ia disbeut sebagai anak jenius. Menurutnya kemampuan yang didapatnya saat ini adalah hasil kerja kerasnya belajar mulai dari usia dua tahun. Oleh karena itu ia menolak jika disbeut jenius. "Saya tidak suka disebut jenius dan saya tidak ingin disebut seperti itu ... Yang saya lakukan adalah mencoba untuk mendapatkan kebijaksanaan melalui pengetahuan dan saya pikir melatih kebijaksanaan jauh lebih baik daripada menjadi jenius," katanya kepada AFP di kantin UCLA.

Editorial : Berantas Korupsi, bukan Sprindik

PERANG melawan korupsi di negeri ini dilakukan tidak sepenuh hati. Para elite, politikus, dan aktivis sering mendua hati ketika bersua dengan kasus korupsi yang membelit keluarga, kerabat, dan sahabat mereka.

Korupsi yang mestinya menjadi urusan hukum digiring ke ranah politik. Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bulan-bulanan dan sasaran tembak.

Setiap kali menetapkan politikus menjadi tersangka korupsi, lembaga antirasywah itu dituding melakukan konspirasi atau diintervensi. Tuduhan seperti itu hendak mengatakan betapa rapuhnya KPK sehingga begitu mudah menyerah pada agenda titipan pihak lain.

Tudingan bahwa KPK berkonspirasi, diintervensi, atau melakukan tebang pilih sarat dengan agenda tersembunyi. Para penuduh seakan hendak mengacaukan agenda pemberantasan korupsi menjadi agenda politik.

Penyesuaian Tarif Air Mininum Syarat Untuk merestrukturisasi Utang PDAM Tirta Nciho Dairi

SIRA Online - Sidikalang : Terkait dengan keluhan dari sejumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tita Nciho Sidikalang, atas kenaikan tarif dasar  air minum hingga 200 persen lebih dari tarif sebelumnya yakni, dari Rp.650 (tarif 30 tahun lalu-red), menjadi Rp.1700 / meter kubik.  

Dirut PDAM Tirta Nciho Sidikalang, Rafael Ginting, MTL (foto) kepada SKU-SIRA di ruang kerjanya menjelaskan, bahwa dengan harga 1700 rupiah/meter kubik, pihaknya belum ada menaikkan tarif air minum, akan tetapi hanya melakukan penyesuaian tarif dengan biaya-biaya produksi air minum yakni, tarif yang dihasilkan (sebelum dilakukan penyesuaian tarif), belum mampu memulihkan biaya-biaya produksi atau operasional secara penuh (Full. Cost Recovery), Senin (25/2).

Dikatakannya, penyesuaian tarif PDAM Tirta Nciho sebesar Rp. 1700/m3 itu, masih jauh di bawah tarif  standar kebutuhan pokok air minum masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Provinsi, sesuai dengan Permendagri No. 23 tahun 2006 tentang, pedoman teknis dan tata cara pengaturan tariff air minum PDAM. 

Pengacara Sukses Junimart Girsang Lakukan Sosialisasi di kabupaten Dairi

SIRA Online - Sidikalang : Rindu berkarya di tanah kelahiran Dairi dan Sumut, pengacara sukses Junimart Girsang, salah seorang putera terbaik Kabupaten Dairi  mengawali sosialisasi berinteraksi langsung dengan warga desa Gunung Stember kecamatan Gunung Stember, Minggu (24/2). 

Bersama seluruh pengurus inti DPC Partai PDI Perjuangan kabupaten Dairi, Junimart memperkenalkan diri kepada ratusan warga tiga kecamatan, dirangkai dengan hiburan rakyat mempertontonkan Budaya Suku Karo yang berlangsung  di salahsatu Los pertemuan rakyat Desa Gunung stember.  

Junimart yang juga didampingi calon Bupati Dairi hasil deklarasi Partai PDI Perjuangan, Passiona M.  Sihombing itu, terlihat sangat dekat dengan ratusan warga dan berhasil berdialog dalam lima bahasa ibu yakni, Pakpak, karo, Simalungun dan Batak Toba, mengingat semua yang hadir terdiri dari beberapa suku batak. 

Gelar Pasukan Mantap Praja Toba Polres Dairi Diguyur Hujan Lebat

Kapoldasu Mengajak Bersama-sama Untuk Mencermati Potensi Kerawanan Pada Setiap Tahapan Pilkada.

SIRA Online - Sidikalang  : Dalam upaya pengamanan Pemilu Kada Sumatera Utara 2013, Kepala Kepolisia Sumatera Utara (Kapoldasu) Drs. H. Wisjnu Amat Sastro, SH Menghimbau dan mengajak seluruh jajarannya, Instansi terkait, dan Mitra Kamtibmas lainnya, untuk sama-sama mencermati potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu kada Sumatera Utara. 

Himbauan dan ajakan itu, disampaikan Kapoldasu  pada amanat tertulis, yang dibacakan Kapolres Dairi, AKBP. Enggar Pareanom, pada Apel Gelar Pasukan “Mantap Toba Praja-2013”, yang berlangsung di Halaman Mapolres Dairi Jalan Sisisingamangaraja Sidikalang, Minggu (17/2). 

“Apel  gelar  pasukan  ini  selain  untuk  pengecekan  kesiapan  pengamanan  pemilu  kada,  juga  dimaksudkan  untuk  menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  semua  unsur  pelaksana  pemilu  kada  ini,  agar  dalam  pelaksanaannya  dapat  berjalan  lancar,  aman  dan  sukses”, kata Jenderal bintang dua itu.