Editorial : Berantas Korupsi, bukan Sprindik

PERANG melawan korupsi di negeri ini dilakukan tidak sepenuh hati. Para elite, politikus, dan aktivis sering mendua hati ketika bersua dengan kasus korupsi yang membelit keluarga, kerabat, dan sahabat mereka.

Korupsi yang mestinya menjadi urusan hukum digiring ke ranah politik. Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bulan-bulanan dan sasaran tembak.

Setiap kali menetapkan politikus menjadi tersangka korupsi, lembaga antirasywah itu dituding melakukan konspirasi atau diintervensi. Tuduhan seperti itu hendak mengatakan betapa rapuhnya KPK sehingga begitu mudah menyerah pada agenda titipan pihak lain.

Tudingan bahwa KPK berkonspirasi, diintervensi, atau melakukan tebang pilih sarat dengan agenda tersembunyi. Para penuduh seakan hendak mengacaukan agenda pemberantasan korupsi menjadi agenda politik.

Penyesuaian Tarif Air Mininum Syarat Untuk merestrukturisasi Utang PDAM Tirta Nciho Dairi

SIRA Online - Sidikalang : Terkait dengan keluhan dari sejumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tita Nciho Sidikalang, atas kenaikan tarif dasar  air minum hingga 200 persen lebih dari tarif sebelumnya yakni, dari Rp.650 (tarif 30 tahun lalu-red), menjadi Rp.1700 / meter kubik.  

Dirut PDAM Tirta Nciho Sidikalang, Rafael Ginting, MTL (foto) kepada SKU-SIRA di ruang kerjanya menjelaskan, bahwa dengan harga 1700 rupiah/meter kubik, pihaknya belum ada menaikkan tarif air minum, akan tetapi hanya melakukan penyesuaian tarif dengan biaya-biaya produksi air minum yakni, tarif yang dihasilkan (sebelum dilakukan penyesuaian tarif), belum mampu memulihkan biaya-biaya produksi atau operasional secara penuh (Full. Cost Recovery), Senin (25/2).

Dikatakannya, penyesuaian tarif PDAM Tirta Nciho sebesar Rp. 1700/m3 itu, masih jauh di bawah tarif  standar kebutuhan pokok air minum masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Provinsi, sesuai dengan Permendagri No. 23 tahun 2006 tentang, pedoman teknis dan tata cara pengaturan tariff air minum PDAM. 

Pengacara Sukses Junimart Girsang Lakukan Sosialisasi di kabupaten Dairi

SIRA Online - Sidikalang : Rindu berkarya di tanah kelahiran Dairi dan Sumut, pengacara sukses Junimart Girsang, salah seorang putera terbaik Kabupaten Dairi  mengawali sosialisasi berinteraksi langsung dengan warga desa Gunung Stember kecamatan Gunung Stember, Minggu (24/2). 

Bersama seluruh pengurus inti DPC Partai PDI Perjuangan kabupaten Dairi, Junimart memperkenalkan diri kepada ratusan warga tiga kecamatan, dirangkai dengan hiburan rakyat mempertontonkan Budaya Suku Karo yang berlangsung  di salahsatu Los pertemuan rakyat Desa Gunung stember.  

Junimart yang juga didampingi calon Bupati Dairi hasil deklarasi Partai PDI Perjuangan, Passiona M.  Sihombing itu, terlihat sangat dekat dengan ratusan warga dan berhasil berdialog dalam lima bahasa ibu yakni, Pakpak, karo, Simalungun dan Batak Toba, mengingat semua yang hadir terdiri dari beberapa suku batak. 

Gelar Pasukan Mantap Praja Toba Polres Dairi Diguyur Hujan Lebat

Kapoldasu Mengajak Bersama-sama Untuk Mencermati Potensi Kerawanan Pada Setiap Tahapan Pilkada.

SIRA Online - Sidikalang  : Dalam upaya pengamanan Pemilu Kada Sumatera Utara 2013, Kepala Kepolisia Sumatera Utara (Kapoldasu) Drs. H. Wisjnu Amat Sastro, SH Menghimbau dan mengajak seluruh jajarannya, Instansi terkait, dan Mitra Kamtibmas lainnya, untuk sama-sama mencermati potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu kada Sumatera Utara. 

Himbauan dan ajakan itu, disampaikan Kapoldasu  pada amanat tertulis, yang dibacakan Kapolres Dairi, AKBP. Enggar Pareanom, pada Apel Gelar Pasukan “Mantap Toba Praja-2013”, yang berlangsung di Halaman Mapolres Dairi Jalan Sisisingamangaraja Sidikalang, Minggu (17/2). 

“Apel  gelar  pasukan  ini  selain  untuk  pengecekan  kesiapan  pengamanan  pemilu  kada,  juga  dimaksudkan  untuk  menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  semua  unsur  pelaksana  pemilu  kada  ini,  agar  dalam  pelaksanaannya  dapat  berjalan  lancar,  aman  dan  sukses”, kata Jenderal bintang dua itu. 

Ribuan Massa Padati Kampanye ESJA Di Kabupaten Dairi.

Benpa Nababan : “ Effendi Simbolon Sososk Pemimpin Yang Takut Akan Tuhan”

SIRA - Sidikalang : Calon Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, Effendi Simbolon adalah sosok pemimpin yang “Takut Akan Tuhan”, sehingga akan takut untuk melakukan korupsi, dan membodoh-bodohi rakyat. 

Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Dairi, Ir. Benpa Hisar Nababan, saat menyampaikan kampanye politiknya, pada kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu)), Effedi Simbolon dan Jumiran Abdi (ESJA) yang berlangsung di Lapangan Gedung Djauli Manik, Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Kamis (21/2). 

“Sosok bung Effendi Simbolon merupakan sosok pemimpin yang takut akan Tuhan, dan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, juga akan takut untuk melakukan korupsi, dan takut untuk membodoh-bodohi rakyat”, tegas Benpa, yang disambut hangat ribuan masyrakat Dairi, yang memadati lapangan gedung Djauli Manik Sidikalang.

Oleh sebab itu, Benpa Nababan yang juga wakil ketua DPRD Dairi itu, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Dairi bekerja keras untuk mendukung, dan memenangkan pasangan ESJA yang diusung PDI Perjuangan,  PDS dan PPRN itu, pada Pilgubsu 7 Maret mendatang. 

Pada kesempatan itu, Benpa juga mengnigatkan masyartakat Dairi, untuk tidak tergiur dengan sejumlah tawaran uang dari para kandididat, “jangan ada yang terima uang dari calon, jangan  jual harga dirimu, keluargamu, dan masa depanmu, dengan harga 100, hingga 200 ribu rupiah”,kata Benpa, seraya mengajak seluruh hadirin untuk menyanyikan lagu perjuangan Nelson Mandela, yang berjudul Sensenina-sensenina. 

Sementara itu, Cagubsu Effendi Simbolon dalam kampanye politiknya mengakui, sejak masa orde baru, hingga reformasi, Sumatera utara semakin jauh tertinggal dengan Provinsi yang ada di wilayah Indonesia, dan kemerosotan tersebut, menurut Effendi dipicu oleh kinerja pemerintah provinsi yang banyak ter erosi oleh korupsi , yang dibuktikan dengan data yang diterima, bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah terkorup no 3 di Indonesia.  

160 Pendeta Dairi Bertekad Bulat Dan Siap Untuk Memenangkan Pasangan Ganteng

H.Gatot Pujo Nugroho,St Dibulang-Bulangi Oleh  Warga Pak-Pak

                                                                   

SIRA Online - Sidikalang : Sebanyak 160 Pendeta Kabupaten Dairi bertekad bulat untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujo Nugroho, ST dengann H.Tengku Ery Nuradi, MSi (Ganteng). 

Pernyatan tekad tersebut, disampaikan salah seorang Pendeta atau pimpinan dari salah satu Gereja yang ada di Dairi, Pdt.  Esron Marpaung yakni, Pimpinan Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) sidang Sibura-bura Sidikalang, pada acara pelantikan pengurus DPD Pujakesuma dan Wanita Pujakesuma Kabupaten Dairi, yang juga dihadiri Plt. Gubsu, H. Gatot Pujonugroho, ST, di Halaman Gedung djauli Manik Sidikalang, Jumat (15/2). 

“Kami  160 orang Pendeta dan Pimpinan Gereja Dairi, bertekad dan Siap untuk memenangkan pasangan GANTENG NO 5 yaitu H.Gatot Pujo Nugroho,ST dan H.Tengku Ery Nuradi,M.Si, menjadi gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2013 s/d 2018 pada Pilgubsu tanggal 07 Maret Yang akan datang”, tegas Marpaung dengan suara lantang.   

Diduga Tidak Percaya Dengan Anggota :

 Kasat Reskrim Polres Dairi Datangi Kantor Dinkes Bersama Seorang Ketua LSM

SIRA Online - Sidikalang : Kehadiran Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP. Demak Ompusunggu, bersama Ketua dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kantor Dinas Kesehatan  (Dinkes) Kabupaten Dairi, menjadi perhatian dan bahan perbincangan bagi sejumlah insan pers yang kebetulan berada di lokasi kantor dimaksud, Senin (25/2). 

Sebab menurut mereka (insan pers-red), kehadiran Kasat Reskrim Polres Dairi dengan didampingi seorang ketua dari salah satu LSM di kantor instansi pemerintah Dairi itu, tidak lazim dilakukan seorang perwira Polisi yang memiliki jabatan strategis di Mapolres Dairi. 

“Kalau memang benar, tujuan mereka (Kasat dan ketua LSM-red) ke Dinkes ini, untuk meminta data atau daftar peserta Jampersal, dan Jamkesmas, serta besaran dana untuk tahun anggaran 2011/2012 di setiap UPT Puskesmas yang ada di Kabupaten Dairi,  ini menurut saya sudah keterlaluan dilakukan langsung oleh seorang Kasat Reskrim, dan sepertinya beliau (kasat-red) kurang percaya terhadap anggota atau anak buahnya sendiri, dan sepertinya beliau lebih percaya kepada oknum LSM”, ungkap Manurung, salah seorang wartawan yang menyaksikan pemandangan aneh tersebut. 

Sebelumnya, terkait kehadiran Kasat Reskrim Polres Dairi, bersama seorang ketua LSM di kantor Dinkes Dairi itu, Kepala Dinas Keshatan Dairi, melalui Sekertaris Dinkes, Edy Banurea yang dihubungi Batak Pos di ruang kerjanya membenarkan hal tersebut. 

Edy Banurea yang juga didampingi pengelola keuangan Dinkes Dairi, Anita Tumanggor juga mengakui, maksud dan tujuan Kasat Reskrim Polres Dairi, bersama seorang Ketua LSM di Dinkes Dairi itu, adalah untuk meminta daftar peserta Jampersal dan Jamkesmas, juga besaran dana yang terealisasi pada Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2012 pada setiap UPT Puskesmas yang ada di Kabupaten Dairi. 

Namun kepada Kasat Reskrim dan ketua LSM, Edy Banurea menyarankan, agar langsung menemui Kadis Kesehatan, dr. Haposan Situmorang untuk memperoleh data – data dimaksud. Karena menurut Edy, untuk memberikan data dimaksud bukan kapasitasnya, melainkan wewenang dari kepala dinas kesehatan.

Sementara itu, Kapolres Dairi melalui Kasubag Humas Polres Dairi yang dihubungi SIRA melalui selulernya mengatakan, bahwa kehadiran Kasat Reskrim Polres Dairi di Dinkes untuk meminta data peserta Jampersal, maupun Jamkesmas merupakan  hal yang wajar, seorang petugas kepolisian. "namun untuk lebih jelasnya, silahkan mengkonfirmasi langsung kepada Pak Kapolres", saran Limbong, Selasa (26/2).

Keterangan Foto : Tinggalkan Ruangan : Kasat Reskrim Polres Dairi (kiri) saat meninggalkan Ruangan Sekertaris Dinkes Dairi, Senin (25/2) Foto dok.SIRA/Robinson Simbolon.

Penembak Mati Bidan Cantik Ditangkap ?

SIRA Online – Medan : Tragedi penembakan Nurmala Dewi br Tinambunan (31), memasuki hari ke 14.  Teranyar,  Kamis (21/2) sore, isu penangkapan pelaku yang menghabisi Bidan PNS Puskesmas Teladan di depan ibu kandungnya itu, kembali berhembus. Tapi, saat dikonfirmasi POSMETRO MEDAN, Kapolresta Medan, Kombes Pol Monang Situmorang malah menyangkal. Meski begitu, ia menegaskan, dari pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan selama ini, pihaknya  memastikan akan segera membekuk pelaku dalam waktu dekat ini.

Hal senada juga dikatakan Kasubdit III Umum, Ditreskrimum Poldasu, AKBP Andry Setiawan yang menegaskan kalau pelaku sudah 80 persen diketahui. “Namun kita masih menunggu waktu untuk mem-fix-kannya,” katanya. Apakah pelaku sudah ditangkap? Andry Setiawan juga enggan buka mulut. Namun pengakuan kedua perwira itu berbeda dengan keterangan sejumlah personel tugas luar Sat Reskrim. Saat ditemui kru koran ini,  polisi yang minta namanya tak dikorankan itu menegaskan kalau pelaku memang sudah ditangkap kemarin siang. “Ya, sudah kita tangkap! Tapi nanti ya,…nanti ya!” katanya, seolah ketakutan memberi keterangan lebih lanjut.

Dua Polisi Diduga Terlibat Pembunuhan Bidan Dewi Tinambunan

   

Diduga Cinta Segitiga,Bidan Ditembak

SIRA Online - MEDAN,— Terduga pelaku penembak Nurmala Dewi Tinambunan berinisial Gop ditangkap di Padang, Sumatera Barat, Selasa (26/2/2013) sore. Selain Gop, Polda Sumut juga menangkap dua orang personel polisi berinisial Brigadir GB dan Bripda A yang bertugas di Satuan Binmas Polresta Medan.

Informasi di Mapolresta Medan hingga Selasa malam ini, Brigadir GB berperan mencari Gop untuk mengeksekusi mati korban, sedangkan Bripda A turut serta membantu. Saat eksekusi, Gop melakukannya seorang diri tanpa menggunakan senjata api yang diperoleh dari Sam (DPO).

Kasubdit Idik III Dir Resum Polda Sumut AKBP Andry Setiawan, ketika dikonfirmasi wartawan menyatakan telah menangkap dua oknum polisi dan satu eksekutor di Padang.

"Kami yang melakukan penangkapan ketiga orang itu. Awalnya eksekutor yang kami amankan. Dari hasil pengembangan, maka kami amankanlah oknum polisi tersebut. Salah satunya oknum polisi dari Padang," kata Andry singkat.

300 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi,2976 DPRD Masuk Penjara Karena Korupsi

Ramalan Kemendagri Selama 8 Tahun Terakhir

SIRA Online - Jakarta : Praktik korupsi di daerah semakin merajalela. Kepala daerah yang terjerat kasus hukum pun terus bertambah. Kemendagri meramalkan, hingga akhir tahun 2013 total kepala daerah yang terjerat kasus korupsi mencapai 300.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan mengungkapkan, sejak tahun 2004 sampai Februari 2013, sudah ada 291 kepala daerah, baik gubernur/bupati/walikota yang terjerat kasus korupsi. 

Rinciannya, kata Djohan, Gubernur 21 orang, Wakil Gubernur 7 Orang, Bupati 156 orang, Wakil Bupati 46 orang, Walikota 41 orang dan Wakil Wali-kota 20 orang. Jumlah itu mereka yakini akan membengkak hingga 300 akhir tahun ini.

“Jumlah 291 tersebut sudah termasuk Gubernur RZ yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK kemarin. Saya yakin jumlahnya akan bergerak terus sampai 300 orang,” ungkap Djohermansyah kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Djohan membeberkan, selain kepala daerah, korupsi di daerah juga menjerat anggota parlemen. Dia mengungkapkan, anggota legislatif yang terjerat korupsi di DPRD kabupaten/kota tercatat sebanyak 431 orang dan DPRD Provinsi 2.545. 

“Jumlah itu 6,1 persen dari total 18.275 anggota DPRD se-Indonesia,” bebernya. 

Djohan menyatakan, jumlah aparatur pemerintah di bawah kepala daerah yang terlibat korupsi juga tinggi, mencapai lebih dari 1.200 orang. Biasanya, aparatur di bawah kepala daerah ikut terlibat praktik korupsi karena terseret perbuatan kepala daerah.

“Apaatur birokrasi yang terseret jumlahnya saat ini 1.221 orang. Yang telah berstatus tersangka 185 orang, terdakwa 112 orang dan terpidana 877 orang. Sedangkan yang masih saksi mencapai 46 orang,” ungkapnya.

Berdasarkan kajian Kemendagri, kata Djohan, banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi merupakan hasil dari pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Untuk bertarung di pilkada, calon kepala daerah terpaksa mengeluarkan ongkos politik yang mahal.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa biaya politik pilkada langsung sangat mahal. Makanya berbagai cara dilakukan kepala daerah untuk memenuhi kebutuhan biaya politik,” jelasnya.

Menurut dia, biaya politik tak hanya besar saat pencalonan dan kampanye. Setelah calon kepala daerah berhasil mendapatkan jabatan, mereka juga harus mengeluarkan biaya besar untuk memelihara konstituen dan membayar duit balas jasa terhadap partai politik (parpol) pengusung. 

“Penyalahgunaan wewenang banyak terjadi proyek pelaksanaan barang dan jasa. Program pelaksanaan barang dan jasa hasilnya sering digunakan membiayai konstituen dan parpol pendukung, serta mengembalikan modal politik. Ini hasil hipotesa kami,” bebernya.

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro tidak terkejut melihat tingginya angka korupsi kepala daerah. Menurut dia, sistem multi partai dan pilkada langsung adalah pemicu utama kepala daerah melakukan korupsi. 

“Pemilihan langsung membuat cost politik besar. Selain memikirkan rakyat, kepala daerah juga harus amankan partai, konstituen dan tim sukses ,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Menurut Siti, sistem pemilihan langsung yang ada saat ini sudah berada di luar koridor. Sistem yang awalnya bertujuan menciptakan pemimpin yang membawa amanah dari masyarakat, justru sebaliknya.

Siti menyatakan, untuk menekan praktik korupsi di daerah hanya bisa dilakukan dengan reformasi di birokrasi dan partai.  Untuk reformasi birokrasi, kata dia, kepala daerah harus melakukan penataan perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Ke depan, rekrutmen PNS harus dilakukan lebih transparan,” katanya.

Sedangkan untuk reformasi di parpol, kata Siti, parpol dalam mengusung kepala daerah tidak boleh lagi menjadikan uang dan materi sebagai instrumen utama mendukung calon kepala daerah.

“Parpol harus mulai menetapkan calon kepala daerah dengan profesional.  Berdasarkan kompetensi dan kemampuan leadership. Bukan banyak atau sedikitnya uang yang disetor sebagai mahar,” pungkasnya.

Konsep Otda Mesti Direvisi
Malik Haramain, Anggota Komisi II DPR

Maraknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah di negeri ini sudah memprihatinkan. Salah satu faktor pemicu korupsi adalah mahalnya ongkos politik saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Sejujurnya, besarnya ongkos politik tidak terlepas dari tiga faktor. Pertama masalah regulasi. Ketiadaan regulasi yang mengatur besaran dana yang digunakan dalam kampanye membuat kandidat yang bertarung dalam pilkada adu jor-joran menggelontorkan dana.

Kedua, lemahnya pengawasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ketika kampanye. Seharusnya sejak resmi maju di pilkada dan setelah kampanye, harta kekayaan seluruh calon kepala daerah diaudit oleh auditor independen. Dari situ KPU bisa mengetahui ada atau tidaknya kejanggalan dalam penggunaan dana kampanye. 

Ketiga, penyebab korupsi, yakni kepala daerah tidak berhati-hati dan kurang mengerti prosedur penganggaran di daerah. Biasanya pejabat model ini, mereka tidak menikmrati uang hasil korupso, tapi karena tak mengerti dalam membuat kebijakan akhirnya mereka terperangkap terlibat korupsi.

Selain ketiga faktor itu, otonomi daerah (otda) juga memicu terjadinya perilaku korup. Dengan adanya otda, kepala daerah jadi memiliki wewenang dan momentum untuk melakukan korupsi, karena kewenangan penuh mengelola dana daerah. Dengan kewenangan yang besar, pejabat bisa tergiur melihat anggaran jumbo.

Namun, otda tidak bisa disalahkan dan dijadikan penyebab utama adanya serangkaian kasus hukum yang dilakukan oleh kepala daerah.  Konsep otonomi daerah sudah bagus dan cukup ideal. Hanya memang masih terdapat hal yang perlu direvisi seperti kontrol yang dilakukan dari tingkat provinsi, yakni oleh gubernur, agar otoritas bupati/wali kota sesuai prosedur.

Saat ini, Komisi II DPR sedang melakukan Revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah (RUU Pemda). Dalam RUU Pemda nanti  akan diatur mengenai pembatasan dana kampanye. DPR telah sepakat membatasi total dana yang digunakan dalam proses politik. Namun soal besaran dana kampanye, sedang kita musyawarahkan. 

Libatkan KPK & PPATK Dalam Penegakan Hukum
Roy Salam, Peneliti Indonesia Budget Center (IBC)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan tentang pemeriksaan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi harus melalui izin Presiden, harus dijadikan semangat oleh penegak hukum di daerah untuk lebih berani menindak kepala daerah nakal.

Selama ini kan penegak hukum di daerah baik Kepolisian maupun Kejaksaan selalu beralasan menunggu surat izin presiden, sehingga sering lamban mengusut kasus korupsi jika melibatkan kepala daerah.

Dengan tidak diperlukannya lagi izin Presiden, tidak ada lagi alasan bagi aparat penegak hukum seperti Kejaksaan atau Kepolisian untuk tidak segera menangani kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.  

Selain pentingnya peran Kejaksaan dan Kepolisian dalam mengungkap kasus korupsi di daerah, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga perlu dimaksimalkan.

KPK dan PPATK, saya imbau ikut terlibat langsung memantau penanganan kasus-kasus hukum kepala daerah. Tujuannya, untuk meminimalisir adanya praktik transaksional mafia hukum oleh aparat penegak hukum di daerah dengan kepala daerah.

Saran saya, apabila ada penanganan kasus korupsi di daerah yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian lamban, maka KPK perlu turun tangan. (SR-01/HRM/Int]

18.000 penderita gangguan jiwa di Indonesia dipasung

SIRA Online-Trenggalek : Kementerian kesehatan memperkirakan jumlah penderita gangguan jiwa berat yang mengalami pemasungan di seluruh Indonesia mencapai lebih 18 ribu jiwa. 

"Kalau laporan yang kami terima saat ini baru 2.378 jiwa, karena yang mengirimkan data baru 16 provinsi, artinya masih separo yang melaporkan dan itu belum seluruhnya atau hanya yang terdaftar saja. Jadi kami perkirakan jumlahnya mencapai 18 ribuan," kata Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, Diah Setia Utami disela kunjungan kerjanya di Trenggalek, Kamis.

Ia menjelaskan, pemasungan tersebut terjadi karena penderita sering mengamuk dan membahayakan lingkungan serta keluarga. Selain itu juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan keluarga tentang larangan pemasungan.

Diah menjelaskan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kementerian kesehatan akan menggelontorkan bantuan obat-obatan kepada masing-masing pasien.

"Obatan-obatan ini untuk jangka panjang yang disuntikkan sebulan sekali, obat ini sepenuhnya gratis, namun untuk transportasi pasien kami harapkan ada kerja sama antara rumah sakit jiwa dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota," katanya. 

Organisasi Pakpak Harus Berperan Atas Penguasaan PT.TPL: Atas Hutan DAIRI dan PAKPAK BHARAT Ribuan Hektar

SIRA Online : Sidikalang : Ribuan hektare  hutan di Kabupaten Pakpak  Barat, Sumut  kini dikuasai PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk untuk dijadikan lahan tanaman Industri (HTI),  dan sebagian akan tetap dipertahankan menjadi kawasan korsevasi sumber daya alam.

Dalam hal ini organisasi Pakpak harus mengambil peran dalam penguasaan PT.TPL hutan Dairi dan Pakpak Bharat tersebut. Soalnya apapun alasannya itu adalah tanah ulayat orang Pakpak,artinya jangan asal babat saja,dan hargai sukut nitalun ditanah Pakpak ini.Soal ijinnya dari pusat sana itu adalah urusannya,bukun urusan sukut nitalun(ynag punya hak tanah ulayat). Itulah penyampaian Sekjend.KNPPI Koting Tumangger,Sm.PAK ketika berjumpa dengan wartawan SIRA dikantornya 18/2-12013.

Jadi oprganisasi Pakpak jangan fakum,tunjukkanlah keeksisanmu dalam membela hak-hak masyarakat Pakpak,apalagi masalah tanah ulayat,dan itu harus dipertahankan.Dan organisasi Pakpak itu hanya omong doang,namun tidak pernah berbuat untuk kepentingan rakyat tegas Sekjend.KNPPI.

Sebelumnya juga wartawan menjumpai Robin Sianturi, Humas PT TPL Sektor Tele, menjelaskan berdasarkan SK Menhut No 493/1992 dan adendum Menhut  No 58/2011,  PT Toba Pulp Lestari berhak atas penguasaan hutan seluas 2.258 hektare.

“Sebanyak 50% akan dikelola menjadi tanaman pokok, dan sisanya tetap dipertahankan menjadi kawasan korservasi sumber daya alam,” ujarnya, Jumat (15/2).

INI BARU BERITA : BUPATI KUBU RAYA TOLAK MOBIL DINAS DAN RUMAH DINAS

SIRA Online :Jakarta--Belum genap sebulan menjabat sebagai Bupati Kubu Raya, Muda sudah melakukan kebijakan yang sangat tidak biasa, yakni jatah kendaraan operasional (mobil dinas) berupa sedan Toyota Camry senilai Rp 1 milyar ditolak dan dialihkan untuk membeli 50 unit motor bagi mobilisasi bidan di desa yang ada di Kubu Raya.

"Pas saya kunjungan ke desa, ada yang tidak bisa masuk mobil. Jadi, saya harus pakai motor, ternyata motor yang saya naiki itu motor dari dana pengalihan mobil dinas. Orang-orang bilang, motor itu mobil dinas camry bupati. Itu buat saya semangat. Pemangkasan anggaran yang saya lakukan ternyata berguna bagi masyarakat," ungkap Muda saat ditemui Tribunnews.com.

Sebelumnya, mendapatkan penghargaan Tokoh Tempo 2012 Bukan Bupati Biasa di Hotel Kartika Candra, Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2013) tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan.

Muda kemudian menjelaskan, dirinya menolak pembangunan rumah dinas dan membatalkan pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati Rp 1 milyar serta memilih mengalihkan dana tersebut bagi percepatan sarana dan pelayanan pada warga melalui guru, kepala desa, bidan desa dan penyuluh pertanian pada masyarakat.

KPK BENTUK INVESTIGASI

SIRA Online- Jakarta : Rapat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan untuk membentuk tim investigasi guna mendalami salinan dokumen yang diduga sebagai surat perintah penyidikan (sprindik) Anas Urbaningrum terkait kasus korupsi proyek Hambalang.

"Hasil kesimpulan rapat pimpinan kemarin adalah pimpinan telah memerintahkan untuk membentuk tim investigasi agar dapat lebih mendalami apakah salinan dokumen yang beredar di media massa berkaitan dengan dokumen di KPK itu benar milik KPK atau tidak," kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, beredar dokumen dengan kepala surat berjudul "Surat Perintah Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi" yang menetapkan bahwa tersangka Anas Urbaningrum selaku anggota DPR periode 2009-2014 dikenakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.