18.000 penderita gangguan jiwa di Indonesia dipasung

SIRA Online-Trenggalek : Kementerian kesehatan memperkirakan jumlah penderita gangguan jiwa berat yang mengalami pemasungan di seluruh Indonesia mencapai lebih 18 ribu jiwa. 

"Kalau laporan yang kami terima saat ini baru 2.378 jiwa, karena yang mengirimkan data baru 16 provinsi, artinya masih separo yang melaporkan dan itu belum seluruhnya atau hanya yang terdaftar saja. Jadi kami perkirakan jumlahnya mencapai 18 ribuan," kata Direktur Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, Diah Setia Utami disela kunjungan kerjanya di Trenggalek, Kamis.

Ia menjelaskan, pemasungan tersebut terjadi karena penderita sering mengamuk dan membahayakan lingkungan serta keluarga. Selain itu juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan keluarga tentang larangan pemasungan.

Diah menjelaskan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kementerian kesehatan akan menggelontorkan bantuan obat-obatan kepada masing-masing pasien.

"Obatan-obatan ini untuk jangka panjang yang disuntikkan sebulan sekali, obat ini sepenuhnya gratis, namun untuk transportasi pasien kami harapkan ada kerja sama antara rumah sakit jiwa dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota," katanya. 

Organisasi Pakpak Harus Berperan Atas Penguasaan PT.TPL: Atas Hutan DAIRI dan PAKPAK BHARAT Ribuan Hektar

SIRA Online : Sidikalang : Ribuan hektare  hutan di Kabupaten Pakpak  Barat, Sumut  kini dikuasai PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk untuk dijadikan lahan tanaman Industri (HTI),  dan sebagian akan tetap dipertahankan menjadi kawasan korsevasi sumber daya alam.

Dalam hal ini organisasi Pakpak harus mengambil peran dalam penguasaan PT.TPL hutan Dairi dan Pakpak Bharat tersebut. Soalnya apapun alasannya itu adalah tanah ulayat orang Pakpak,artinya jangan asal babat saja,dan hargai sukut nitalun ditanah Pakpak ini.Soal ijinnya dari pusat sana itu adalah urusannya,bukun urusan sukut nitalun(ynag punya hak tanah ulayat). Itulah penyampaian Sekjend.KNPPI Koting Tumangger,Sm.PAK ketika berjumpa dengan wartawan SIRA dikantornya 18/2-12013.

Jadi oprganisasi Pakpak jangan fakum,tunjukkanlah keeksisanmu dalam membela hak-hak masyarakat Pakpak,apalagi masalah tanah ulayat,dan itu harus dipertahankan.Dan organisasi Pakpak itu hanya omong doang,namun tidak pernah berbuat untuk kepentingan rakyat tegas Sekjend.KNPPI.

Sebelumnya juga wartawan menjumpai Robin Sianturi, Humas PT TPL Sektor Tele, menjelaskan berdasarkan SK Menhut No 493/1992 dan adendum Menhut  No 58/2011,  PT Toba Pulp Lestari berhak atas penguasaan hutan seluas 2.258 hektare.

“Sebanyak 50% akan dikelola menjadi tanaman pokok, dan sisanya tetap dipertahankan menjadi kawasan korservasi sumber daya alam,” ujarnya, Jumat (15/2).

INI BARU BERITA : BUPATI KUBU RAYA TOLAK MOBIL DINAS DAN RUMAH DINAS

SIRA Online :Jakarta--Belum genap sebulan menjabat sebagai Bupati Kubu Raya, Muda sudah melakukan kebijakan yang sangat tidak biasa, yakni jatah kendaraan operasional (mobil dinas) berupa sedan Toyota Camry senilai Rp 1 milyar ditolak dan dialihkan untuk membeli 50 unit motor bagi mobilisasi bidan di desa yang ada di Kubu Raya.

"Pas saya kunjungan ke desa, ada yang tidak bisa masuk mobil. Jadi, saya harus pakai motor, ternyata motor yang saya naiki itu motor dari dana pengalihan mobil dinas. Orang-orang bilang, motor itu mobil dinas camry bupati. Itu buat saya semangat. Pemangkasan anggaran yang saya lakukan ternyata berguna bagi masyarakat," ungkap Muda saat ditemui Tribunnews.com.

Sebelumnya, mendapatkan penghargaan Tokoh Tempo 2012 Bukan Bupati Biasa di Hotel Kartika Candra, Jakarta Selatan, Selasa (12/2/2013) tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan.

Muda kemudian menjelaskan, dirinya menolak pembangunan rumah dinas dan membatalkan pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati Rp 1 milyar serta memilih mengalihkan dana tersebut bagi percepatan sarana dan pelayanan pada warga melalui guru, kepala desa, bidan desa dan penyuluh pertanian pada masyarakat.

KPK BENTUK INVESTIGASI

SIRA Online- Jakarta : Rapat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan untuk membentuk tim investigasi guna mendalami salinan dokumen yang diduga sebagai surat perintah penyidikan (sprindik) Anas Urbaningrum terkait kasus korupsi proyek Hambalang.

"Hasil kesimpulan rapat pimpinan kemarin adalah pimpinan telah memerintahkan untuk membentuk tim investigasi agar dapat lebih mendalami apakah salinan dokumen yang beredar di media massa berkaitan dengan dokumen di KPK itu benar milik KPK atau tidak," kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, beredar dokumen dengan kepala surat berjudul "Surat Perintah Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi" yang menetapkan bahwa tersangka Anas Urbaningrum selaku anggota DPR periode 2009-2014 dikenakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.