Masyarakat Soroti Proyek Pengaspalan Jalan Tidak Miliki Plank Proyek

:Sidikalan,SIRA :

Masyarakat Desa Rante Besi Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi, menyoroti pekerjaan proyek pengaspalan Jalan Rante Besi – Tapin Kuda Gunung Sitember yang tidak memiliki Plank proyek.

Sorotan itu disampaikan warga Rante Besi melalui salah seorang tokoh masyarakat, Kongres Sembiring (61), kepada 3 orang anggota DPRD Dairi asal Dapil IV, Martua Anahampun, Natademo Bangun dan Rasiden Manik yang melakukan Reses di Desa Rante Besi, saat acara Tanya jawab anggota DPRD Dairi dengan masyarakat Desa Rante Besi,  (30/10).

“Melihat pekerjaan proyek pengaspalan jalan Rante Besi – Tapin Kuda yang kami nilai asal jadi, kami masyarakat Rante Besi merasa bingung dan heran sebab, sejak pekerjaan itu dimulai hingga pekerjaannya sudah hampir rampung, kami tidak ada melihat ada Plank proyek, sehingga kita tidak mengetahui berapa dana, siapa pelaksana dan kapn selesai kegiatan itu, bagaimana kita masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proyek yang ka`mi duga proyek siluman itu”, Tanya Kongres.
Selain itu, pada acara Tanya jawab yang berlangsung di Los Arih Ersada Rante Besi yang juga dihadiri Kades Rante Besi, Jusmin Ginting itu, warga juga menyampaikan rasa kecewanya terhadap Bupati Dairi, KRA Johnny Sitohang terkait dengan adanya pinjaman lunak tanpa agunan dari Bank Sumut yang diimin-imingkan Bupati pada saat kegiatan Kunker namun hinga saat ini, tidak satupun dari kelompok tani yang ada di Desa itu yang sudah menerima padahal, seluruh persyaratan sudah dipenuhi.
Untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan warga terkait dengan proyek jalan yang tidak memiliki plank proyek itu, anggota DPRD Dairi melalui Martua Anahampun mengajak masyarakat untuk menutup pekerjaan itu sebab menurutnya, seluruh pekerjaan proyek harus transparan untuk diketahui masyarakat.
“Apabila ada ditemui pekerjaan proyek tanpa plank proyek, silahkan masyarakat menutup pekerjaan itu sebab, pekerjaan proyek terutama proyek infrastruktur seperti pekerjaan jalan, apapun pembangunan di Desa kita ini, masyarakat berhak untuk mengetahuinya yakni, untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pekerjaan itu karena, apabila pekerjan itu asal jadi, yang dirugikan adalah masyarakat”, tegas Martua yang didukung dua orang rekannya, Rasiden dan Natademo.
Sebelumnya, Martua Anahampun kepada dua ratusan orang warga Rante Besi itu memaparkan, maksud kunjungan anggota dewan itu ke desa Rante Besi yakni untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat, untuk dapat diperjuangkan pada paripurna DPRD Dairi. BIN
Keterangan Foto 1. : Proyek tanpa Plank: Proyek pengaspalan jalan Rante Besi - Tapin Kuda kecamatan Gunung Sitember tanpa Plank proyek yang dinilai warga asal jadi, Minggu (30/10), Foto dok. SIRA Robinson Simbolon.
Keterangan Foto 2 : Resas DPRD Dairi : Angota DPRD Dairi, Martua Anahampun sedang melakukan dialog dengan sejumlah masyarakat Desa Rante Besi yang berlangsung di Los Sada Arih Rante Besi, Minggu (30/10).

Kawasan Hutan Register Kabupaten Dairi Semakin Kritis

Kadishut Dairi : “Dana Pengawasan Dan Perlindungan Hutan Dairi Nol”

Sidikalang,SIRA :

Pada saat Pemerintah RI dan bahkan Dunia sedang menggalakkan Program Pelestarian hutan yakni, untuk mencegah pemanasan Global, namun tidak demikian dengan Pemerintah Kabupaten Dairi yang saat ini dibawah kepemimpinan Bupati Dairi, KRA Johnny Sitohang yang dinilai sejumlah pihak kurang memberikan perhatian terhadap pelestarian Hutan Dairi.

Pasalnya, saat ini kawasan hutan register yang ada di kawasan Kabupaten Dairi sudah semakin kritis akibat dirambah oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan penebangan liar namun hingga sasat ini, belum ada upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk melakukan perlindungan terhadap hutan Dairi yang juga salah satu bagian dari paru-paru Dunia itu.
Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Investigasi Penyelamatan Asset Negara (LSM – BBH Lipan RI) Kabupaten Dairi, Kamiluddin Maha. BBA kepada SIRA usai melakukan investigasi ke sejumlah hutan register yang ada di wilayah Dairi yakni untuk menindaklanjuti laporan dari sejumlah masyarakat Dairi yang tinggal berdekatan dengan kawasan Hutan yang sering mendengar suara mesin potong jenis Sen saw di kawasan hutan itu, Rabu (27/10).
Saat dihubungi SIRA di ruang kerjanya, di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Dairi, Kadis Kehutanan Dairi, Agus Bukka mengakui, dana pengamanan dan perlindungan hutan di instansi yang dipimpinnya itu tidak ada ditampung atau Nol, sehingga pihaknya tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap hutan Dairi itu, Rabu (27/10).
“Untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan hutan register yang ada di wilayah Dairi ini, kita tidak dapat berbuat banyak, karena memang khususnya pada tahun anggaran 2011, kita tidak memliki dana untuk itu, yang jelas dana untuk pengawasan dan perlindungan hutan tahun 2011 Nol, namun kita tetap berupaya untuk melakukan pengawasan terhadap kerusakan hutan Dairi walaupun tidak optimal, kita mentok didana” ujar Agus.
Agus juga mengakui, sesuai dengan PP.38/2007 tentang ikut sertanya Pemerintah daerah dalam pengurusan hutan, dengan tupoksi Dinas kehutanan daerah adalah, melakukan pengamanan hutan dan Reboisasi namun, karena keterbatasan Dana, pihaknya tidak dapat berbuat banyak oleh sebab itu, Agus mengajak seluruh stock holder yang ada di Dairi untuk bergandengan tangan secara bersama-sama untuk melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan hutan register itu karena menurutnya, pengamanan hutan merupakan tanggungjawab seluruh elemen masyarakat. BIN
Keteranagan Foto : Salahsatu kawasan Hutan yang semakin kritis akibat perambahan liar yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Foto Kawasan Hutan Sicike-cike Kecamatan Parbuluan Dairi. (Foto dok,SIRA Robinson Simbolon.)

Kondisi Jalan Di Kota SIdikalang Memprihatinkan Pemkab Dairi Terkesan Tutup Mata Dan Tidak Peduli

Sidikalang ,SIRA :

Kondisi jalan di kota Sidikalang yang merupakan wajah dari Kabupaten Dairi, saat ini sangat memprihatinkan karena, kondisi aspalnya kupak kapik dan berlobang hingga terkesan jorok, dan hingga saat ini belum ada upaya dari pemerintah Kabupaten Dairi untuk membenahinya.

Salah satu jalan kota yang kondisinya cukup parah adalah Jalan Dairi yang tidak jauh dari Pusat Pasar Sidikalang, aspal jalan kupak kapik dan bahkan disejumlah tempat sudah berlobang hingga terkesan sangat jorok karena memang dibagian jalan yang berlobang dipenuhi sampah sayuran dan buah-buahan yang busuk atau tidak laku dijual oleh para pedagang terutama pada hari pekan Rabu dan Sabtu.
Selain jalan Dairi, jalan kota yang kondisinya hampir sama parahnya adalah, jalan Kemiri, jalan Gereja, FL. Tobing, Sudirman, jalan Pakpak, Trikora, Klasen, Sekolah dan bahkan jalan Mesjid Agung Sidikalang persis di samping Kantor Bupati Dairi, yang sehari- hari dilalui para pejabat Kabupaten Dairi.
Menurut informasi dari sejumlah masyarakat kota Sidikalang, keadaan ini sudah lama berlangsung, dan bahkan sebagian besar masyarakat menilai, Pemerintah Kabupaten Dairi terkesan tutup mata dan tidak peduli dengan kondisi jalan kota Sidikalang yang saat ini cukup parah.
“Melihat kondisi jalan kota Sidikalang yang saat ini cukup parah dan belum ada upaya dari Pemerintah untuk membenahinya, dalam hal ini saya menilai Pemkab Dairi terkesan tutup mata dan tidak peduli dengan kondisi ini, menurut saya, ini bisa terjadi karena ketidak profesinalan Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pengawasan saat pelaksanaan proyek pembangunan jalan ini, hingga mutu jalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan”ungkap ketua LSM-BBH Lembaga Investigasi Penyelamatan Asset Negara (LIPAN-RI) Kabupaten Dairi, Kamiluddin Maha kepada Batak Pos di Jalan Dairi Sidikalang, Sabtu (15/10).
Di tempat terpisah, depan Kantor Bupati Sidikalang, mantan anggota DPRD Dairi yang peduli dengan pembangunan Dairi, Pasiona Sihombing kepada Batak Pos juga menyoroti kerusakan jalan dan tidak berfungsinya sejumlah lampu jalan di kota Sidikalang yang menurutnya menjadi wajah dari kota Sidikalang itu.
“Terkait dengan kondisi jalan dan sejumlah lampu jalan yang saat ini banyak yang tidak berfungsi, saya menilai Pemkab Dairi sepertinya tidak peduli dengan kondisi ini, sebab setiap tahunnya dana perawatan jalan ada ditampung di APBD, termasuk pemeliharaan lampu jalan yang setiap bulannya ditagih dari pelanggan, dikemanakan dana itu, kalau kondisi jalan kita seperti ini, kapan kita dapat meraih Adipura ?” tanya Pasiona kesal.
Dikatakannya, kalau Pemerintah Kabupaten Dairi sesuai dengan Mottonya, Bekerja Untuk Rakyat, seharusnya pemerintah juga memikirkan kondisi jalan yang juga merupakan fasilitas umum yang digunakan seluruh masyarakat Dairi, “bekerja untuk rakyat itu, bukan hanya melakukan kunjungan kerja ke desa-desa, tetapi juga harus memikirkan kondisi jalan kota Sidikalang yang saat ini sangat memprihatinkan, yang dapat menghalangi masuknya investor ke Kabupaten Dairi”kata Pasiona.(robs)

Tidak Sesuai Spesifikasi Barang

PPK Distan Dairi Kembalikan 15 Ton Pupuk Kandang

Sidikalang ,SIRA :

Karena tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diserahkan pihak rekanan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian (Distan) Dairi, Theresia Panggabean kembalikan atau dengan tegas menolak menerima 15 ton pupuk kandang yang diserahkan pihak rekanan pemenang pekerjaan proyek pengadaan 138 ton pupuk kandang yang akan diserahkan kepada sejumlah kelompok tani Kabupaten Dairi, Selasa (18/10).

Penolakan itu dilakukan ketika PPK dan pihak rekanan UD. Nasional hendak melakukan serah terima barang yakni satu Truk (15 ton) pupuk kandang asal Medan, di depan Kantor Distan Dairi, jalan Pahlawan Sidikalang.
Terkait dengan penolakan 15 ton pupuk kandang yang diserahkan pihak rekanan itu, PPK pada proyek pengadaan pupuk kandang itu, Theresia Panggabean yang juga Kabid Tanaman Pangan Distan Dairi, mengatakan, pihaknya menolak menerima karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak kerja yakni, kandungan kompos dari pupuk kandang hampir tidak ada, bahkan sudah menyerupai tanah sehingga tidak layak untuk disalurkan kepada kelompok tani.
“Kita menolak menerima pupuk kandang itu karena, setelah kita melakukan penelitian terhadap pupuk kandang yang diserahkan pihak rekanan, diketahui tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebab, kandungan kompos pada pupuk kandang itu sangat berkurang dan hampir sudah tidak ada” tegas Taheresia yang mendapat pujian dari sejumlah wartawan yang turut menyaksikan penolakan itu. (robs)