Richard Eddy M Lingga SE :Minta Pemprovsu Menggalakkan Program Bebas Pasung

Sidikalang,SIRA :

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Richard Eddy M Lingga SE minta Pemprovsu menggalakkan program bebas pasung. Pasalnya di Sumatera Utara masih banyak ditemukan pemasungan terhadap anggota keluarga yang mengalami gang-guan kejiwaan, akibat kurangnya informasi ke pedesaan dan faktor kemiskinan. Richard Lingga mene-kankan hal itu, berdasarkan pengalamannya memfasilitasi korban pemasungan Jhon Parlin Silalahi, warga Desa Juma Sianak Kecamatan Sidikalang dan Tamba Tua Sianturi Paranginan Humbang Hasundutan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Medan, belum lama ini.

Pria yang menjadi korban pemasungan itu, harus segera dibawa ke rumah sakit demi mendapatkan perawatan intensif. “Pasalnya, keluarga korban tidak mampu mengobati anaknya yang mengalami gangguan kejiwaan itu,” kata Richard Lingga, baru-baru ini kepada wartawan. 

Dikatakannya, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa, bahwa pasien dengan gangguan jiwa yang telantar harus mendapatkan perawatan dan pengobatan pada suatu tempat pe-rawatan. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM.29/6/15, tertanggal 11 Nopember 1977 yang ditujukan ke-pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemasungan terhadap pende-rita gangguan jiwa dan menumbuhkan kesadaran mas-yarakat untuk menyerahkan perawatan penderita di Rumah Sakit Jiwa. Surat tersebut ju-ga berisi instruksi untuk para camat dan kepala desa agar secara aktif mengambil prakarsa dan langkah-langkah dalam penanggulangan pa-sien yang ada di daerah mereka. “Mengacu kepada UU di atas, sudah seharusnya Pemprovsu ikut berperan membebaskan Sumut dari praktik pemasungan,” katanya. Sementara itu, Richard Lingga yang memantau langsung keadaan dua pria yang selama ini dipasung tersebut, dan telah dibawa berobat ke RSJ Medan, kondisinya sudah berangsur membaik. “Kemarin kon-disinya sudah membaik dan telah di-bawa kembali ke kampung halaman-nya setelah dirawat selama 1 tahun 2 bulan,” katanya.

Disebutkan, Jhon Parlin Sianturi dipasung karena sering mengganggu keselamatan ibunya Ramian boru Sihombing. Sebab, suaminya sudah meninggal, sering memukul-mukul kepala dan badannya hingga luka.  ”Karena takut  mengganggu kenya-manan tetangga, makanya dia dipa-sung,” kata Richard Lingga mengutip keterangan Boru Sihombing.

Sementara itu, Tamba Tua Sian-turi belum dibenarkan pihak RSJ Medan pulang, tetapi kondisinya sudah mulai sehat.”Kita tinggal kita meng-hubungi keluarganya di Paranginan, untuk memulangkan yang bersang-kutan ke kampungnya,” katanya. Se-dangkan kepada pihak RSJ Medan, Richard Lingga berpesan agar mem-berikan pelayanan yang terbaik kepa-da korban pemasungan itu, dan jika suatu saat nanti kambuh lagi, hendaknya ber-kenan membantu pena-nganannya.

Menyikapi perhatian tulus Richard Lingga, ibunda Jhon Parlin Silalahi merasa terharu dan berkalikali menyampaikan terima kasih atas ke-pedulian politisi Golkar yang terkenal merakyat ini. “Sebagai anggota DPRD Sumut dari Dapem X, beliau senantiasa memperhatikan tangisan rakyatnya. Tidak percuma kami memilih Pak Lingga sebagai wakil kami di DPRD Sumut,”ujarnya ( SR-01) 

Perlu Pembukaan Jalan Kelahan Pertanian Warga

Tiga Baru,SIRA:

Diperkirakan ratusan hektar lahan pertanian masyarakat Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi,Propinsi Sumut belum dapat dioptimalkan menjadi lahan produktif akibat minimnya sarana dan prasarana infrastruktur. Padahal, daerah tersebut sangat potensial dibidang pertanian baik tanaman muda maupun tanaman keras untuk dikembangkan demi kesejahteraan masyarakat. Minimnya pembukaan jalan, menuju lahan pertanian salah satu penyebab banyaknya lahan tidur di tanah ulayat marga Lingga tersebut.

Pantauan SIRA pada 13/3 di Kecamatan itu, ratusan hektar lahan masyarakat belum tersentuh sarana jalan. Sehingga, kondisi itu sangat dikeluhkan masyarakat petani di kecamatan itu. Salah satu con-toh di desa desa Onanlama, lahan pertanian di daerah itu sangat minim yang tersentuh pembukan jalan sehingga petani sangat kesulitan untuk mengangkut sarana produksi (saprodi) ataupun hasil panen mereka. Salah seorang petani di desa Onanlama Wilson Lingga (50), yang kebetulan saudara Mukmin Lingga wartawan SIRA mengaku kesulitan jika mengangkut hasil pertanian karena belum ada jalan untuk dilalui kendaraan baik roda dua maupun mobil, sehingga petani harus memikul sendiri ataupun menggunakan sorong (beko) untuk mengangkut hasil pertanian tersebut, ujarnya.

Masyarakat petani di daerah itu sangat mengharapkan, perhatian pemerintah Kabupaten Dairi untuk melakukan pembukaan jalan menuju lahan pertanian. Supaya ratusan hektar lahan pertanian yang saat ini belum ada akses jalan, dapat dioptimalkan untuk kesahteraan masyarakat sekitar. kepada masyarakat di dua desa itu.

Kiranya dari pihak Pem kab Dairi dapat memperhatikan yang sangat kami butuhkan saat ini,sebab bila rakyatnya sejahtera atau lancar usaha yang dikelolanya melalui pertanian,tentu pemerintahpun pasti senang melihat warganya mempunyai pengahsilan yang lumayan, tapi kalau warganya tidak bisa memenuhi perkapita dari hasil pertaniannya, diakibatkan sarana prasarana jalan tidak ada ke sentra produksi ,sudah akan menjadi beban pemerintah itu sendiri sebut warga kepada wartawan SIRA (ML/BB). 

Diklat Prajabatan Pemantapan Disiplin Aparatur Pemerintah

Sidikalang,SIRA:
Wakil Bupati, Irwansyah Pasi,SH membuka secara resmi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan bagi  calon pegawai negeri sipil (CPNS) golongan II dan III di lingkungan peme-rintah Pemkab Dairi,tahun 2012, di aula Hotel Berristera Sidikalang,baru-baru ini .

Dalam laporan kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pendidikan Pelatihan Dae-rah (BKPPD), Drs Japaet Sigalingging, melalui Kabid Pendidikan dan Pelatihan Tiormin Manihuruk, S.Pd, menyampai-kan peserta diklat prajabatan CPNS Golongan II dan III tahun 2012 sejumlah 238 orang. Dengan rincian, golongan II sebanyak 110 orang dan Golo-ngan III sebanyak 128 orang.
Tujuan Diklat Prajabatan ini untuk membentuk kepribadian yang dilandasi etika dan moral sebagai aparatur serta untuk membangun kerjasama yang baik sesama aparatur, sebut Tiormin.
Dikatakan, kegiatan diklat prajabatan tahun 2012, akan di selenggaranan sebanyak empat gelombang, dengan penyelenggaraan dua gelombang untuk golongan II dan dua gelombang untuk golongan III.Selanjutnya seluruh peserta diasramakan.
Wakil Bupati, Irwansyah Pasi, SH dalam sambutannya mengatakan, diklat prajabatan CPNS merupakan ajang untuk memantapkan disiplin para jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Dairi, dalam mewu-judkan motto “ bekerja untuk rakyat” yang didasari pemiki-ran sebagai seorang aparatur pemerintah harus bertindak sebagai pelayan. Untuk itu,saya menegaskan bahwa Bapak/ Ibu adalah sebagai pelayan masya-rakat, sebutnya.
Wabup juga menegaskan penegakan disiplin PNS dibawah kendalinya selaku penanggung jawab disiplin dimaksud merupakan harga mati dan tidak memandang latar belakang seorang PNS yang bersangku-tan apabila melanggar akan te-tap ditindak.Dalam masa Prajabatan, jika ditemukan ada peserta yang membandel, panitia diharapkan bertindak tegas terhadap ok-num dimaksud. 
Sebab diklat Prajabatan merupakan salah satu syarat seorang CPNS bisa menjadi PNS. “Apabila gagal dalam melakukan diklat prajabatan selama 2 kali, hak se-orang CPNS bisa digagalkan menjadi PNS. Haknya dicabut menjadi PNS,” tegas Wabup. Oleh karenanya, dia berha-rap peserta diklat mengikuti de-ngan tekun setiap materi yang disampaikan para Widyaiswara dan para instruktur saat prajabatan berlangsung. Menandai dimulainya Diklat Prajabatan CPNS itu, Wabup menyematkan tanda peserta diklat kepada dua orang perwakilan peserta secara simbolis, usai dilakukannya penandatangan Pernyataan dimulainya Diklat Prajabatan disaksikan oleh Kepala BKPPD Drs, Japaet Sigalingging, serta jajaran BKPPD. (SR-01)

Akibat Beredarnya Minah Oplosan:

Agen Minyak Tanah Non Subsidi Kabupaten Dairi Mengeluh
Sidikalang ,SIRA :
Akibat adanya indikasi banyaknya minyak tanah (Minah) oplosan beredar di Kabupaten Dairi, Agen resmi Pertamina untuk minah non Subsidi Kabupaten Dairi mengeluh.
Pasalnya, harga minah non subsidi produksi Pertamina itu, kalah bersaing dengan harga minah oplosan yang tidak bisa dibedakan oleh pengguna ataupun konsumen, sehingga pihak Agen yang dihunjuk Pertamina merasa dirugikan, sebab minah pruduk Pertamina itu, tidak laku terjual.
Keluhan itu disampaikan salah seorang agen Minah Non Subsidi Kabupaten Dairi, UD. Tiur Maida Jaya, melalui pengelolanya, Nasib Sihombing kepada SIRA, disalah satu Kios Pengecernya yang berada di Simpang Runding Sidikalang, Selasa (13/3).

Akibat beredarnya Minah oplosan di sejumlah tempat di Kabupaten Dairi, penjualan Minah murni yang kita pasarkan anjlok, inilah buktinya, untuk menghabiskan 500 liter (5 kl), kita membutuhkan waktu, paling cepat satu bulan, dan hal itu terjadi, akibat persaingan harga dengan minah oplosan misalnya, harga eceran satu liter minah produksi pertamina kita jual dengan harga sepuluh ribu, hingga sebelas ribu, sementara harga minah oplosan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga Rp.8000, hingga 9000 per liter”, ungkap Nasib.
Diakuinya, sejumlah masyarakat yang menggunakan Minah Oplosan itu, banyak yang mengeluh karena selain panas apinya tidak sempurna, penggunaan Minah oplosan itu juga cepat merusak sumbu kompor, namun masyarakat sendiri, susah untuk membedakan antara oplosan dengan Minah murni.
Oleh sebab itu Nasib meminta, agar Pemerintah Kabupaten Dairi, maupun Insatansi terkait, segera melakukan penertiban terhadap kios – kios pengecer, maupun pemasok minah oplosan yang menurutnya sangat merugikan pihak agen dan masyarakat Dairi itu. (Robs)