Ini Pengakuan Wartawan TRANS7 yang Tertembak Senjata itu diarahkan langsung ke kerumunan massa.

SIRA Online - Jakarta : Anton Nugroho, wartawan Trans 7 yang terkena tembakan gas air mata menceritakan kronologi penembakan yang terjadi saat rusuh demonstrasi menolak kenaikkan harga BBM di depan halaman kantor DPRD Jambi. 

Menurut Nugroho, saat melihat aksi saling dorong mahasiswa dengan polisi, ia langsung mengambil posisi mengambil gambar di tengah kerumunan massa. Kemudian ia melihat polisi mengarahkan senjata langsung ke arah kerumunan massa.

"Saya melihat senjata tidak diarahkan ke atas. Tapi ke arah kerumunan massa," cerita Anton sambil terbaring dan mata terpejam kepada wartawan di Rumah Sakit Raden Mattaher, Senin 17 Juni 2013.

Empat fraksi tolak kenaikan harga BBM

SIRA - Jakartra :  Empat dari sembilan fraksi DPR RI menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, sedangkan lima fraksi lainnya mendukung.

"Setelah mendengarkan pemaparan pandangajn akhir fraksi-fraksi, kami menyimpulkan, dari sembilan fraksi yang menyampaikan pandangan akhirnya, lima� fraksi menyatakan persetujuan pengesahan RUU APBN Perubahan, serta empat fraksi lainnya belum menyatakan belum memberikan persetujuan," kata Ketua DPR RI Marzuki Alie ketika memimpin rapat paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan RUU APBN Perubahan 2013 di Jakarta, Senin.

Keempat fraksi yang menolak adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura, sedangkan lima fraksi lain yang mendukung adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional (FAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Dolfy OFP ketika menyampaikan fraksinya menilai kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan meninggikan inflasi dan menambah jumlah rakyat miskin, sehingga fraksinya belum menyetujui RUU APBN Perubahan 2013 karena tidak sepakat dengan beberapa pasal terkait pengurangan subsidi BBM.

296 Kepala Daerah Bermasalah Dengan Hukum

SIRA - Medan : Sebanyak 296 kepala daerah di Tanah Air bermasalah dengan hukum dan sebagian besar terkait dugaan kasus korupsi.

"Ada 296 orang yaantik Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi sebagai Guberner dan Wakil Gubernur Sumatra Utara di Medan, Senin.

Gamawan Fauzi mengaku belum tahu pasti penyebab banyaknya kepala daerah yang diduga terlibat korupsi. 

Dia mengatakan perlu ada riset atau penelitian khusus untuk memastikan jika hal itu disebabkan biaya pilkada yang terlalu tinggi."Aatau penegakan hukum yang sangat 'kencang', sehingga sedikit saja salah bisa terbawa (masalah hukum)," katanya.

Penelitian itu, kata dia, juga perlu untuk mengetahui adanya sistem pemerintahan yang perlu diperbaiki guna menutup peluang terjadinya kesalahan yang berakibat pada masalah hukum.(relsira/antnews)

Gamawan Fauzi mengaku "Belum tahu pasti penyebab

Keterangan foto : Mendagri Gamawan Fauzi (kanan) menyematkan tanda jabatan kepada Gubernur Sumut terpilih Gatot Pujo Nugroho (kiri) dan wakilnya Tengku Erry Nuradi (kedua kiri) pada pelantikan di DPRD Sumut, Medan, Senin (17/6). Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut masa bakti 2013-2018. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana) ()  

10 Kapolda Diganti Bersamaan, Polri Mutasi Besar-Besaran ;Termasuk Kapoldasu

SIRA Online - Jakarta : Menjelang pensiunnya Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, terjadi mutasi besar-besaran di Mabes Polri. Mutasi ini mencakup pergantian 10 Kapolda, di antaranya adalah Kapolda Jawa Barat dan Jawa Timur.
Berdasarkan Surat Telegram Mabes Polri bernomor ST/1194/VI/2013 yang diterima detikcom, Sabtu (8/6/2013), terdapat 76 perubahan posisi di korps baju coklat. Banyak Jenderal yang menempati posisi baru.
Salah satu yang dimutasi adalah Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko. Dia ‘diparkir’ menjadi Perwira Tinggi Mabes Polri dan digantikan oleh Kakorbrimob Irjen Pol Unggung Cahyono.
Mutasi lainnya yang cukup mencolok adalah pergantian Kapolda Jabar Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya. Anis diangkat menjadi Kadiv TI Polri dan jabatannya di Jawa Barat diserahkan ke Irjen Pol Suhardi Alius yang sebelumnya menjabat Kadiv Humas Mabes Polri.