“Bupati Dairi Dituding Pengecut, DPRD Akan Gunakan Hak Interpelasi”
SIRA - Sidikalang :
Ratusan orang massa dari sejumlah elemen masyarakat Dairi, yang tergabung dalam, Forum Masyarakat Dairi – Anti Pembodohan (FMD – AP), melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung DPRD dan kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, jumat (1/6).
Sebelum melakukan orasi, sejumlah anggota Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Kabupaten Dairi, yang mendominasi jumlah pengunjuk rasa, dengan simpatik, melakukan aksi bagi bagi setiker, “Stop Pembodohan Terhadap Rakyat”, APBD Dairi, Bukan Milik Bupati”, dan “Sudah Saatnya KPK Turun ke Dairi”, yang ditempelken ke sejumlah kenderaan yang melintas di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang.
Pada saat melakukan aksinya di gedung DPRD Dairi, para orator dalam aksi itu, seperti Fitrianto Berampu, dari Gerakan Reformasi Dairi (GRD) dalam orasinya mengatakan bahwa, “Bupati Dairi, KRA Johhny Sitohang adalah type, Pemimpin sombong dan gila jabatan”, sebab menurutnya, selama menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Dairi, Johnny lebih menonjolkan pencitraan ketimbang memperhatikan rakyat kecil.Dikatakannya, masalah yang paling sering disoroti forum masyarakat akhir – akhir ini, adalah pemberangkatan tokoh agama ke Jurusalem dan Mekah yang menggunakan dana APBD Dairi, serta rencana Pemkab Dairi, untuk memberangkatkan, 161 orang Kepala Desa ke Yokyakarta, dengan alas an Bintek.
Padahal menurut Fitrianto, masih banyak hal - hal yang lebih urgen yang harus dibenahi seperti, jalan jalan di Kabupaten yang kondisinya saat ini, cukup memprihatinkan,“kita akan membuat pengaduan ke KPK agar kasus korupsi yang melibatkan Bupati Dairi segera diungkap”, pinta Fitri.Selanjutnya, Ronald Silalahi, dari LSM Persada Dairi, mendesak, agar DPRD Dairi itu, menggunakan Hak Interplasinya, atas kebijakan Bupati Dairi, yang dinilai bermasalah yakni, menggunakan Pos Bantuan Sosial dari APBD Dairi 2012, untuk proyek wisata rohani para tokoh agama yang menelan dana hingga satu milliard, serta program peningkatan kapasitas Aparatur Desa, yang menggunakan dua pos anggaran yaitu, APBD dan Alokasi Dana Desa (ADD).
